Sabtu, 06 Juli 2019

Pemerintah Kesulitan Eksekusi Putusan ICSID

Butuh dana untuk mengejar aset perusahaan itu.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi penyelesaian sengketa. Ilustrator: HGW

Pemerintah Indonesia berhasil lolos dari gugatan di International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Amerika Serikat. Keberhasilan di forum arbitase menghadapi gugatan Churchill Mining Plc asal Inggris dan anak perusahaannya Planet Mining Pty Ltd asal Australia menjadi modal positif bagi Indonesia menghadapi sengketa internasional melawan perusahaan asing di arbitrase internasional.

 

Apalagi, putusan tribunal ICSID mengabulkan klaim Pemerintah untuk mendapatkan penggantian biaya berperkara (award on costs) sebesar AS$9,4 juta. Setelah memenangkan sengketa itu, pemerintah Indonesia kini menghadapi persoalan baru. Kedua perusahaan ditengarai tidak memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan putusan tribunal ICSID.

 

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cahyo Rahadian Muzhar, menginformasikan bahwa Churchill Mining Plc sedang menghadapi masalah di bursa efek London. Total aset Churchill yang tersisa mungkin tidak mencapai sepertiga kewajiban untuk mengganti biaya perkara terhadap pemerintah Indonesia.

 

(Baca juga: Jalan Panjang Pemerintah Memenangkan Gugatan di Arbitrase Internasional).

 

Meski begitu, Dirjen Cahyo mengatakan Pemerintah Indonesia akan terus mengejar kemungkinan-kemungkinan aset yang dimiliki Churchill. Meskipun aset tersebut kemungkinan berada di berbagai tempat di beberapa negara, Cahyo berjanji pemerintah akan terus mengejar sebagai upaya mengakkan tanggung jawab perusahaan tersebut atas putusan arbitrase ISCID.

 

“Kita akan terus mem-persue dalam arti kita akan meng-enforcement asetnya yang ada dimanapun juga. Yang ada di inggris, yang ada di Australia, dimanapun juga,” ujar Cahyo kepada hukumonline sesaat setelah menjadi pembicara di salah satu diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Arbitrase dan Mediasi Indonesia (PAMI) Jumat (5/7), di Kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

 

Cahyo menyebutkan Pemerintah akan menempuh berbagai cara, mulai dari pendekatan antar sesama pemerintah (government to government), hingga meminta bantuan sejumlah lembaga nasional dan internasional. Cuma, Cahyo belum bisa menyampaikan kemajuan upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah. Ia berdalih itu merupakan bagian dari strategi pemerintah. Ia khawatir kebocoran informasi kemajuan langkah itu berdampak pada semakin sulitnya proses pemerintah mengejar aset Churchill Mining Plc. “Nanti mereka juga akan tahu sampai di mana kita bergerak,” ujarnya.

 

Pengejaran aset Churchill membutuhkan waktu dan biaya. Karena itu, diakui Cahyo, Pemerintah harus cermat berhitung. Investigasi atau penelusuran aset kedua perusahaan mutinasional tidak mudah. “Informasi seperti apa yang kita butuhkan kan itu biaya sangat tergantung. Untuk jenis exercise yang akan kita lakukan,” ujar Cahyo.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua