Rabu, 10 Juli 2019

Empat Hal Cegah Anak dari Jerat Perdagangan Orang

KPAI mencatat jumlah anak yang menjadi korban perdagangan orang di tahun 2018 sebanyak 65 orang dan periode 2019 tercatat baru 5 orang.
Ady Thea DA
Bareskrim Polri saat berhasil mengungkap perdagangan orang jaringan Malaysia dan Maroko (Timur Tengah) dengan modus penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Foto: RES

Anak dan perempuan kerap menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kerap terjadi dalam lintas negara. Pernyataan ini disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise saat berpidato di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jakarta, Selasa (9/7/2019).   

 

“Dari berbagai tempat penampungan yang dikunjunginya di luar negeri, korban paling banyak yakni perempuan. Mayoritas para korban itu berasal dari Jawa, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur,” kata Yohana.  

 

Dari hasil percakapannya dengan para korban itu, Yohana mengungkapkan mereka terjerat perdagangan orang karena terkena iming-iming, seperti bekerja di luar negeri. Sedikitnya 275 perempuan yang ada di penampungan di Dubai terjerat persoalan hukum. Bahkan diantara mereka ada yang upahnya tidak dibayar majikan selama puluhan tahun.

 

“Pihak kedutaan Indonesia juga mengeluhkan banyaknya kasus perdagangan orang dan banyak bermunculan kasus baru,” kata dia. Baca Juga: Waspada Modus Perdagangan Orang Berkedok Magang Kerja

 

Yohana menginstruksikan agar perempuan korban perdagangan orang yang kembali ke Indonesia diberikan pelatihan dan tidak kembali lagi ke luar negeri. Melalui pelatihan ini, diharapkan para korban dapat bekerja mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Menurut Yohana, kemiskinan menjadi salah satu faktor yang mendorong orang mudah tergiur dengan modus perdagangan orang, misalnya dijanjikan bekerja ke luar negeri dengan upah yang besar.

 

Dia mengingatkan orang tua untuk memberi perhatian dan pengawasan terhadap anak agar terhindar dari jerat perdagangan orang. Yohana mencontohkan kasus pelecehan seksual dan perdagangan orang yang menyasar anak di Bali. Modus yang digunakan pelaku yakni mengajarkan anak mengenal bahasa Inggris. Orang tua merasa senang dan tidak curiga karena anaknya mendapat pengetahuan tentang bahasa Inggris.

 

“Ternyata orang asing tersebut merupakan buronan polisi Australia dan melakukan pelecehan seksual serta modus perdagangan orang yang mentargetkan anak,” lanjutnya.

 

Bagi Yohana, masyarakat harus terus mendapat sosialisasi dan pengetahuan mengenai bahaya perdagangan orang. Yohana menambahkan pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait penanganan isu perdagangan orang.   

 

Ketua KPAI Susanto mengatakan perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Beberapa negara di Asia Tenggara yang mengalami persoalan perdagangan orang hampir serupa dengan Indonesia yakni Thailand dan Filipina. Susanto mencatat setidaknya ada 4 hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah anak dari jerat perdagangan orang.

 

Pertama, meningkatkan pengetahuan dan literasi masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang. Perkembangan informasi dan teknologi memudahkan pelaku menyasar anak melalui komunikasi daring di media sosial. “Banyak pengaduan yang kami terima menyebutkan para korban awalnya mengenal pelaku lewat komunikasi di media sosial,” ungkap Susanto.

 

Kedua, semua pihak berperan untuk mencegah terjadinya perdagangan orang. Susanto melanjutkan belum lama ini KPAI dengan dukungan banyak pihak berhasil menggagalkan kasus perdagangan orang. Berkat dukungan dari aparat kepolisian dan maskapai penerbangan, kejahatan perdagangan orang yang menyasar anak itu berhasil digagalkan.

 

Ketiga, tidak boleh ada toleransi untuk kejahatan perdagangan orang. Susanto meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dalam menindak berbagai modus perdagangan orang. Keempat, peran serta masyarakat untuk mengawasi lingkungannya dari ancaman perdagangan orang. Susanto melihat pelaku perdagangan orang sudah bergeser wilayah operasinya dari kota ke desa karena dinilai lebih aman.

 

Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang disasar pelaku perdagangan orang. Daerah paling rawan terjadi perdaganan orang yakni di tempat wisata seperti Jakarta, Medan, Batam, dan Bali. Beberapa modus yang digunakan pelaku seperti mengirim pekerja migran Indonesia ke luar negeri, mengadopsi anak, duta budaya, seni, dan beasiswa. Pelakunya bisa siapa saja mulai dari perusahaan, teman, saudara, dan oknum aparat.

 

Berdasarkan pengaduan yang masuk ke KPAI, Sitti menghitung kasus perdagangan orang yang menjerat anak pada periode 2019 jumlahnya turun baru menjadi 5 orang. Sementara tahun 2018 lalu totalnya berjumlah 65 orang. Tapi turunnya jumlah kasus ini bukan berarti kejahatan perdagangan orang di Indonesia juga ikut menurun. Sitti yakin masih banyak kasus perdagangan orang yang menjerat anak, tapi tidak dilaporkan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua