Jumat, 12 July 2019

Reklamasi Berujung Bui

Selain menerima suap, Gubernur Kepri juga disangka menerima gratifikasi.
Aji Prasetyo
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat tiba di KPK usai terjaring OTT, Kamis (11/7). Foto: RES

Akal bulus sejumlah oknum di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk mengakali lokasi budidaya dan hutan lindung menjadi kawasan wisata tercium oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi lembaga antirasuah menduga kuat adanya kongkalikong oknum pemprov dan pengusaha yang berujung terjadinya praktik penyuapan. 

 

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, kejadian ini bermula saat Pemprov Kepri mengajukan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RzWP3K) untuk dibahas di Paripurna DPRD Kepri. Keberadaan Perda ini cukup penting karena akan menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan Pengelolaan wilayah kelautan Kepri, terutama terkait dengan RZWP3K Provinsi Kepri. 

 

Terkait hal ini ada beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi untuk diakomodir dalam RZW3K Provinsi Kepri, salah satunya seorang pengusaha bernama Abu Bakar yang mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam. 

 

Ia akan melakukan reklamasi yang tujuannya membangun tempat penginapan dan kawasan wisata seluas 10,2 Hektar. "Padahal, Tanjung Piayu merupakan area yang memiliki diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung," ujar Basaria, Kamis (11/7).

 

Abu Bakar disinyalir mempunyai hubungan dekat dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Atas keinginan koleganya itu ia memerintahkan anak buahnya, Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Tangkap Kepri Budi Hartono dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Edy Sofyan untuk membantu Abu Bakar meloloskan izin yang diajukan Abu Bakar. 

 

Namun, karena pemanfaatan lahan tersebut tidak sesuai peruntukan maka mulai lah akal-akalan ini. Salah satunya dalam permohonan izin reklamasi harus disebutkan adanya pembangunan restoran dengan keramba sebagai budidaya ikan. "Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya," terangnya. 

 

Setelah itu, Budi memerintahkan Edy untuk melengkapi dokumen dan data pendukung agar izin Abu Bakar segera disetujui. Dokumen dan data pendukung yang dibuat Edy ternyata tidak berdasarkan analisis apapun. Nurdin kemudian diduga menerima uang dari Abu Bakar baik secara langsung maupun melalui Edy secara bertahap.

 

Baca:

 

Pada 30 Mei 2019, Nurdin diduga menerima uang sebesar Sin$5000 dan Rp45 juta. Kemudian hari berikutnya atau pada 31 Mei 2019, terbit izin prinsip reklamasi untuk Abu Bakar dengan luas area sebesar 10.2 hektar. Lalu Pada tanggal 10 Juli 2019 memberikan tambahan uang sebesar Sin$6000 kepada Nurdin melalui Budi Hartono.

 

Selain itu KPK juga menduga Nurdin menerima gratifikasi terkait dengan proses perizinan. Sebab pada saat pemeriksaan di Kepri, tim menemukan adanya uang Sin$43.942, AS$5303, EURO 5, RM 407, Riyal 500, dan uang rupiah Rp132,61 juta dari kediaman Nurdin. "Uang-uang tersebut diamankan dari sebuah tas di rumah NBA," kata Basaria. 

 

Atas tindak pidana yang diduga dilakukan, Nurdin Basirun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Sementara Edy dan Budi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Abu Bakar yang disangka sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

 

Untuk proses penyidikan ketiganya pun ditahan selama 20 hari ke depan. "NBA ditahan di Rutan Klas I cab KPK (K4), EDS ditahan di Rutan cab KPK di Pomdam Jaya Guntur, BUH ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur, dan ABK ditahan Rutan Klas I Jaktim Cabang KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua