Senin, 15 Juli 2019

Baiq Nuril

​​​​​​​Dalam kasus Nuril, ada beberapa hal penting yang tidak diperhatikan oleh polisi, jaksa dan bahkan hakim.
RED

Baiq Nuril sejatinya adalah korban. Ini diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tidak kurang Presiden Jokowi sendiri yang menyarankan agar Nuril mengajukan amnesti sehingga sebagai pimpinan eksekutif tertinggi Presiden bisa memberikan amnesti, yang memang dalam domain kekuasaannya.

 

Tapi coba tinjau sejenak. Agaknya ada yang tidak masuk akal sehat di sini. Nuril diseret ke ranah hukum pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia. Baiq kemudian didakwa dan dituntut oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Sangkaan dan tuduhannya sama, Nuril  dianggap telah melanggar UU ITE. Siapapun tahu bahwa Kepolisian dan Kejaksaan adalah bagian dari eksekutif, kedua lembaga ini tunduk kepada Presiden.

 

Berdasarkan laporan yang diterima, Kepolisian dan kemudian Kejaksaan, sesuai dengan tupoksi-nya masing-masing menyelidiki, menyidik, menyangka, mendakwa dan menuntut Nuril di pengadilan sehingga akhirnya, oleh Mahkamah Agung, Nuril dihukum penjara 6 bulan dan harus membayar denda Rp500 juta. Keputusan itu adalah keputusan akhir dari rangkaian proses hukum peradilan kita, keputusan Peninjauan Kembali. Hukum telah mempertontonkan kuasanya.

 

Proses hukum di sistem peradilan berakhir sudah. Ada pelaksanaan hukum positif secara "efektif" di sini, karena semua perangkat hukum negara bergerak sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang. Masalahnya, dan ini masalah  besar, kenapa Nuril yang kita tahu adalah korban pelecehan lisan menjadi pihak yang dinyatakan bersalah, dan kemudian dihukum? Sementara pihak yang diduga sebagai pelaku pelecehan hanya mendapat hukuman administratif. Orang lantas bertanya, kemana perginya keadilan?

 

Salah satu dari persoalan kita adalah kita ini terbiasa mencari biang kesalahan yang salah satunya adalah UU ITE yang perlu diubah sehingga kita punya perangkat UU yang secara tegas lebih memungkinkan polisi, jaksa dan hakim melihat kasusnya bukan saja dari sudut yang sangat legalistik. Kesalahan lainya, karena kepolisian dan kejaksaan berada di bawah eksekutif, mengapa sejak awal pemerintah tidak menghentikan proses hukum terhadap Nuril?

 

Kalau kedua lembaga ini sudah menyerahkannya ke pengadilan agar Nuril diadili, maka semuanya menjadi sudah terlambat karena pemerintah tidak bisa intervensi ke dalam proses peradilan. Kesalahan lainnya, kalau memang sudah terang benderang bahwa Nuril adalah korban, dan tindakannya yang dianggap tindak pidana bisa dilihat sebagai merupakan reaksi frustrasi karena pelecehan yang diterimanya, kenapa jaksa penuntut umum tidak menuntut agar Nuril dilepaskan atau dibebaskan?

 

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa Jaksa diperbolehkan menuntut agar terdakwa dilepas atau dibebaskan, manakala ia yakin bahwa tindak pidana tidak terjadi, atau suatu tindakan bukan merupakan tindak pidana, atau bukti-bukti yang diajukan kurang kuat, atau bahkan bilamana suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan bela diri dari pelakunya.  

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua