Jumat, 19 July 2019

YLBHI Nilai RUU Pertanahan Tidak Layak Disahkan

Muatan RUU Pertanahan dianggap memberi keleluasaan pada korporasi untuk menggunakan tanah. Sengketa tanah antara masyarakat dengan korporasi sering terjadi.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Pemerintah bersama DPR RI gencar mendorong Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanahan segera disahkan pada tahun ini. Kedua pihak menganggap RUU Pertanahan sebagai jalan keluar dalam memberi kepastian hukum bagi korporasi terhadap tanah. Selama ini, persoalan status tanah dianggap merupakan salah satu hambatan bagi dunia usaha.

 

Namun, rancangan aturan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak karena dianggap memberi kewenangan besar pada korporasi. Padahal, dalam permasalahan pertanahan masyarakat sipil justru sering kali menjadi korban dan kehilangan hak atas tanah. Persoalan ini tidak hanya terjadi pada wilayah perkebunan dan pertambangan melainkan perkotaan.

 

Salah satu penolakan terhadap RUU ini disampaikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI, Siti Rakhma Mary Herwati, mengatakan latar belakang RUU Pertanahan yang dimaksudkan untuk melengkapi UU Pokok Agraria justru tidak sesuai atau bertolak belakang. Menurutnya, RUU Pertanahan dapat mengakibatkan konflik-konflik baru soal lahan.

 

“Dalam pandangan YLBHI, RUU yang dimaksudkan untuk melengkapi UUPA ini tidak layak untuk disahkan. Ada berbagai macam persoalan mengenai pengelolaan lahan di Indonesia. Salah satu masalah mendasar adalah banyaknya konflik agraria di seluruh nusantara yang diakibatkan oleh perampasan lahan masyarakat untuk pembangunan perkebunan, industri kehutanan, pertambangan, Taman Nasional, dan pembangunan infrastruktur,” jelas Siti saat dikonfirmasi hukumonline, Jumat (19/7).

 

Dia menjelaskan bagian konsideran RUU Pertanahan juga sudah mengikis filosofi dasar “agraria” dengan menyamakannya dengan “pertanahan”. Padahal dalam UUPA, agraria diartikan tidak hanya terbatas pada tanah, tetapi meliputi ruang di atas tanah dan yang ada di bawah tanah. Sedangkan pengaturan lebih lanjut terdapat dalam UU Tata Ruang, UU Sumber Daya Air, UU Penerbangan, termasuk UU Pertambangan dan Energi dan sebagainya.

 

RUU Pertanahan ini seharusnya memperjelas soal kepastian hukum mengenai pemilikan dan penguasaan tanah dan kepastian itu menyangkut ruang hidup dan kejelasan soal wilayah. Namun, rancangan UU tersebut tidak terlihat memberi perlindungan terhadap masyarakat justru  membuka pintu yang lebar bagi korporasi untuk menguasai tanah.

 

Keleluasaan wewenang korporasi terhadap penguasaan tanah ini terlihat dari pembentukan Bank Tanah. Siti berpandangan pembentukan institusi tersebut bertujuan untuk menggencarkan proyek-proyek infrastruktur sehingga dominasi korporasi terhadap tanah semakin besar.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua