Jumat, 19 Juli 2019

YLBHI Nilai RUU Pertanahan Tidak Layak Disahkan

Muatan RUU Pertanahan dianggap memberi keleluasaan pada korporasi untuk menggunakan tanah. Sengketa tanah antara masyarakat dengan korporasi sering terjadi.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Pemerintah bersama DPR RI gencar mendorong Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanahan segera disahkan pada tahun ini. Kedua pihak menganggap RUU Pertanahan sebagai jalan keluar dalam memberi kepastian hukum bagi korporasi terhadap tanah. Selama ini, persoalan status tanah dianggap merupakan salah satu hambatan bagi dunia usaha.

 

Namun, rancangan aturan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak karena dianggap memberi kewenangan besar pada korporasi. Padahal, dalam permasalahan pertanahan masyarakat sipil justru sering kali menjadi korban dan kehilangan hak atas tanah. Persoalan ini tidak hanya terjadi pada wilayah perkebunan dan pertambangan melainkan perkotaan.

 

Salah satu penolakan terhadap RUU ini disampaikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI, Siti Rakhma Mary Herwati, mengatakan latar belakang RUU Pertanahan yang dimaksudkan untuk melengkapi UU Pokok Agraria justru tidak sesuai atau bertolak belakang. Menurutnya, RUU Pertanahan dapat mengakibatkan konflik-konflik baru soal lahan.

 

“Dalam pandangan YLBHI, RUU yang dimaksudkan untuk melengkapi UUPA ini tidak layak untuk disahkan. Ada berbagai macam persoalan mengenai pengelolaan lahan di Indonesia. Salah satu masalah mendasar adalah banyaknya konflik agraria di seluruh nusantara yang diakibatkan oleh perampasan lahan masyarakat untuk pembangunan perkebunan, industri kehutanan, pertambangan, Taman Nasional, dan pembangunan infrastruktur,” jelas Siti saat dikonfirmasi hukumonline, Jumat (19/7).

 

Dia menjelaskan bagian konsideran RUU Pertanahan juga sudah mengikis filosofi dasar “agraria” dengan menyamakannya dengan “pertanahan”. Padahal dalam UUPA, agraria diartikan tidak hanya terbatas pada tanah, tetapi meliputi ruang di atas tanah dan yang ada di bawah tanah. Sedangkan pengaturan lebih lanjut terdapat dalam UU Tata Ruang, UU Sumber Daya Air, UU Penerbangan, termasuk UU Pertambangan dan Energi dan sebagainya.

 

RUU Pertanahan ini seharusnya memperjelas soal kepastian hukum mengenai pemilikan dan penguasaan tanah dan kepastian itu menyangkut ruang hidup dan kejelasan soal wilayah. Namun, rancangan UU tersebut tidak terlihat memberi perlindungan terhadap masyarakat justru  membuka pintu yang lebar bagi korporasi untuk menguasai tanah.

 

Keleluasaan wewenang korporasi terhadap penguasaan tanah ini terlihat dari pembentukan Bank Tanah. Siti berpandangan pembentukan institusi tersebut bertujuan untuk menggencarkan proyek-proyek infrastruktur sehingga dominasi korporasi terhadap tanah semakin besar.

 

“Di balik rencana mengadakan Bank Tanah itu adalah keinginan pemerintah membangun proyek-proyek infrastruktur. Bank Tanah bisa membeli lahan melalui anggaran yang disiapkan dalam APBN atau investasi swasta maupun penerbitan surat utang untuk kemudian diperuntukkan fungsi strategis seperti industri dan infrastruktur,” jelasnya.

 

(Baca: Atasi Perkembangan Zaman, Pembahasan RUU Pertanahan Diharap Tuntas)

 

Persoalan lain yang menjadi sorotan YLBHI yaitu munculnya ketentuan Hak Pengelolaan (HPL). Hak Pengelolaan tanah diberikan kepada kepada badan hukum seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Tanah dan BUMN/BUMD/BHMN/BHMD secara utuh. Dalam ketentuan tersebut, penerima HPL dapat melakukan kontrak kepada pihak ketiga seperti pihak swasta dengan cara memanfaatkan sebagian atau seluruh tanahnya untuk peruntukan lain.

 

Menurut Siti, ketentuan HPL tersebut semakin memberi keleluasaan bagi korporasi menikmati penggunaan tanah. “Padahal HGU dapat diberikan total selama 95 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk kebutuhan tertentu. Setelah HGU berakhir, status tanah akan kembali ke Hak Pengelolaan di bawah penguasaan badan hukum pemegang HPL tersebut,” jelasnya.

 

Kemudian, Siti menjelaskan RUU ini memberikan keistimewaan pada HGU. Jika tanah Hak Milik yang tidak dikuasai, digunakan dan dimanfaatkan oleh pemegang haknya, dan dimanfaatkan oleh pihak lain secara itikad baik mengakibatkan hak milik hapus dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara serta dapat diajukan permohonan oleh pihak yang menguasai (pasal 31), hal yang sama tidak dinyatakan dalam pengaturan mengenai HGU.

 

Menurut Siti, niat pemerintah untuk membatasi jangka waktu HGU ternyata diingkari sendiri dalam pasal-pasal mengenai HGU dalam RUU Pertanahan. Pengecualian terhadap pembatasan atau pemilikan tanah diberikan kepada badan hukum yang dapat mengusahakan tanah secara efektif dan efisien.

 

“Demikian juga keharusan untuk memberikan 20% lahan HGU untuk diusahakan masyarakat dapat disimpangi ketika lahannya tidak tersedia. Sungguh logika yang jungkir balik. Bagaimana mungkin HGU diberikan ketika tidak ada lahannya?,” jelasnya.

 

Keberpihakan kepada korporasi terlihat dengan dimungkinkannya pemegang hak atas tanah sekaligus mendapatkan penguasaan atas ruang di atas dan di bawah lahan tersebut. RUU ini hendak mengatakan bahwa pemilik hak atas tanah juga menguasai ruang di atasnya dan menguasai sumber daya di bawahnya. Artinya jika seseorang memiliki atau menguasai tanah dan di bawah tanah itu terdapat bahan mineral atau kekayaan alam lainnya maka ia diberi kewenangan mengaturnya.

 

Dengan ketentuan di atas, para pemodal yang bergerak di bidang ekstraktif macam pertambangan, perkebunan, kehutanan, akan mendapat keuntungan berlipat-lipat, selain mendapatkan kekuasaan mengesploitasi juga memiliki hak atas tanahnya sekalian. 

 

Siti menilai hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip UUPA dan peraturan-peraturan lain di bawahnya yang memisahkan penguasaan dan pemilikan tanah dengan bahan tambang seperti mineral batubara, dan hutan di atasnya. Maka, korporasi akan mendapat keleluasaan penuh mengelola sesuatu wilayah dalam tata ruang yang sudah ditentukan, seperti negara dalam negara.

 

Kemudian, YLBHI juga mengkritisi tentang penyelesaian sengketa pertanahan yang tidak sinkron dengan usulan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Pertanahan. Khususnya bagaimana pemaknaan penyelesaian sengketa secara administrasi dan keterlibatan kementerian sebagai pelaksana mediasi. Menurutnya, instansi seperti Bank Tanah yang terlibat dalam pengalihan hak atas tanah memiliki kapasitas memediasi penyelesaian sengketa.

 

“Bagaimana mungkin instansi yang terlibat atau pelaku perampasan lahan memediasi penyelesaian konflik agraria?” paparnya.

 

YLBHI juga memandang pemerintah tidak memahami permasalahan pertanahan di Indonesia, akar masalah, dan cara menyelesaikannya sehingga mengusulkan pengadilan pertanahan. Pembentukan pengadilan pertanahan di dalam RUU ini dianggap sia-sia mengingat tidak ada perbedaan antara penyelesaian kasus tanah yang ada di pengadilan umum dengan pengadilan pertanahan.

 

“Akhirnya bisa diduga, pengadilan pertanahan akan menjadi proyek baru yang tidak berdampak apapun pada penyelesaian konflik pertanahan struktural,” pungkas Siti.

 

Pernyataan Kementerian ATR/BPN

Sebelumnya, Ketua Panita Kerja (Panja) RUU Pertanahan, Herman Khaeron menyatakan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang dinilai membutuhkan penyesuaian untuk mengakomodir kondisi, kebutuhan dan dinamika masyarakat yang sudah banyak berubah. UUPA harus dilengkapi dengan peraturan yang lebih spesialis atau spesifik mengenai perkembangan pertanahan saat ini. Hal ini guna terciptanya keseimbangan tata guna tanah sehingga dapat dinikmati secara baik dan optimal oleh masyarakat maupun negara.

 

Dia mengatakan perkembangan zaman yang begitu pesat saat ini menuntut hadirnya undang-undang lebih spesialis yang mengatur tentang pertanahan, “Sehingga harus segera dituntaskan karena banyak pertanyaan terkait permasalahan pertanahan yang harus dijawab,” imbuhnya.

 

Pada kesempatan yang sama Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dan Himawan Arief Sugoto Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN mengatakan tantangan Pemerintah saat ini, dapat menghasilkan Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang bisa menjawab permasalahan pertanahan dan tata ruang ke depan.

 

Setidaknya ada beberapa poin penting yang diatur dalam RUU Pertanahan untuk menjawab perkembangan zaman. Ada beberapa yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU Pertanahan, di antaranya:

  1. Pengaturan Hak Atas Tanah untuk Keadilan dan Kemakmuran;
  2. Pendaftaran Tanah Menuju Single Land Administration System dan Sistem Postif;
  3. Modernisasi Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Menuju Era Digital;
  4. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan;
  5. Percepatan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
  6. Kebijakan Fiskal Pertanahan dan Tata Ruang;
  7. Kewenangan Pengelolaan Kawasan oleh Kementerian/Lembaga Sesuai Tugas dan Fungsinya;
  8. Penghapusan Hak-Hak Atas Tanah yang Bersifat Kolonial (Hak Barat).

 

Adapun salah satu substansi yang diatur dalam RUU Pertanahan yaitu terciptanya Pendaftaran Tanah Menuju Single Land Administration dan Sistem Positif. Hal ini penting untuk diatur karena selama ini objek pendaftaran tanah yang dilakukan tidak meliputi kawasan hutan, pesisir, pulau-pulau kecil, waduk, pertambangan, cagar alam, situs purbakala, kawasan lindung dan konservasi, serta wilayah strategis pertahanan sehingga pemetaan yang dilaksanakan tidak terintegrasi dalam satu sistem informasi pertanahan.

 

Dengan adanya sistem informasi pertanahan yang terintegrasi akan memudahkan pengambil keputusan, pembuat kebijakan, pelaku usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.

 

Memang sangat diperlukan kedetailan dan pembahasan yang mendalam mengenai RUU Pertanahan dari berbagai kalangan agar bisa menjawab seluruh persoalan dan kekhawatiran masyarakat mengenai agraria, pertanahan dan tata ruang. Hal itu berguna untuk meminimalisasi munculnya masalah di masa yang akan datang.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua