Jumat, 19 Juli 2019

Aniaya Hakim, Hak Advokat Sebagai Penasihat Hukum Dapat Dicabut

Hak tersebut dapat dicabut sebagai bagian dari sanksi pidana dalam putusan hakim.
Norman Edwin Elnizar
Dua majelis hakim yang diduga terkena pukulan menggunakan ikat pinggan seorang advokat. Foto: Istimewa

KUH Pidana memperbolehkan majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan terhadap seorang terdakwa berprofesi advokat berupa pencabutan hak sebagai penasehat hukum. Pasal 35 KUHP menguraikan jenis-jenis hak yang dapat dicabut hakim dari seorang terdakwa. Jika terdakwanya seorang advokat, menurut Pasal 35 KUHP, majelis hakim dapat mencabut ‘hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri’.

 

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Topo Santoso, mengamini ketentuan itu. Menurut dia, salah satu yang dapat dicabut hakim dalam putusan adalah hak terdakwa untuk menjadi penasehat hukum. “Dalam konteks kejadian baru-baru ini, kalau nanti diproses pidana, menurut saya layak dipertimbangkan,” katanya saat dihubungi hukumonline, Jumat (19/7).

 

Ia menjelaskan sanksi berupa pencabutan hak tertentu itu harus berkaitan dengan tindak pidana macam apa yang dilakukan. Topo menilai bahwa aksi kekerasan kepada hakim di tengah persidangan sangat menodai martabat peradilan di mata masyarakat. “Bagaimana bisa orang melakukan penganiayaan pada hakim sebagai simbol pelaksana keadilan dalam persidangan yang sedang berlangsung? Contempt of court,” ujarnya.

 

Meskipun begitu, Topo tidak setuju jika pencabutan hak tersebut bersifat permanen atau berlaku selamanya. Pencabutan hak sebagai penasihat hukum harus terbatas dalam masa waktu tertentu. “KUHP memang tidak mengatur limitasinya, tetapi menurut saya tidak bisa juga mencabut untuk seumur hidup,” Topo menambahkan.

 

(Baca juga: Soal Pemukulan Hakim, Sekjen IKAHI: Itu Pelecehan pada Peradilan!)

 

Ia merujuk kasus contempt of court di masa lalu yang menjatuhkan sanksi pencabutan hak sebagai penasihat hukum hanya untuk beberapa tahun saja. “Tindakannya memang sangat tercela, perlu sanksi berat termasuk pencabutan hak sebagai penasihat hukum, tapi ada waktunya,” katanya.

 

Selain ketentuan pasal 35 KUHP yang dijelaskan Topo, ada ketentuan lain yang berkaitan. Berdasarkan pasal 10 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ada beberapa alasan untuk mencabut hak menjalankan profesi advokat. Pertama, permohonan sendiri. Kedua, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman empat tahun atau lebih. Ketiga, berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

 

Tuntut Proses Pidana

Seorang advokat melakukan penyerangan terhadap majelis hakim saat persidangan masih berlangsung, di PN Jakarta Pusat. Aksi kekerasan itu membuat banyak pihak geram. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menuntut agar Desrizal, advokat dimaksud, diproses hukum dan diadili. Polisi sudah menetapkan Desrizal sebagai tersangka, dan menggunakan Pasal 212 juncto Pasal 351 KUHP.

 

IKAHI mengeluarkan sejumlah pernyataan. Pertama, menyesalkan terjadinya perbuatan tercela di tengah jalannya persidangan. Seperti diberitakan, seorang advokat bernama Desrizal melakukan pemukulan dengan ikat pinggang kepada hakim Sunarso yang sedang memimpin jalannya persidangan di PN Jakarta Pusat, Kamis (18/7) kemarin.

 

(Baca juga: Peradilan Contempt of Court Dinilai tak Cocok Diterapkan di Indonesia)

 

Kedua, IKAHI yakin bahwa advokat tersebut telah melakukan tindak pidana dan pelanggaran etika profesi. Secara tegas mereka menuntut advokat yang menjadi pelaku diproses secara pidana dan secara etik organisasi advokat.

 

Ketiga, aksi kekerasan ini dianggap sebagai contempt of court. IKAHI merasa telah terjadi pelecehan yang merendahkan martabat badan peradilan. IKAHI mantap bahwa perbuatan tercela advokat itu juga serangan terhadap lembaga peradilan.

 

Keempat, IKAHI menyatakan komitmen untuk mengawal proses hukum terhadap advokat pelaku kekerasan. “Apapun yang melatarbelakangi, penyerangan oleh pengacara tersebut adalah contempt of court, melecehkan dan merendahkan martabat/marwah badan peradilan,” IKAHI menuliskan dalam surat pernyataan sikapnya.

 

Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan pernyataan sikap atas kejadian ini melalui Kepala Biro Hukum dan Humas, Abdullah. Mereka menyampaikan pendapat yang sama.  “Perbuatan yang dilakukan tidak saja bertentangan dengan kode etiknya (sebagai advokat), tetapi sudah masuk ranah pidana,” ujar Abdullah.

 

Mahkamah Agung mengingatkan semua pihak dalam peradilan harus bersikap hormat pada persidangan. Masing-masing juga terikat kode etik yang harus dipatuhi. Jika tidak puas dengan putusan hakim, ada prosedur upaya hukum yang telah diatur.

 

Mahkamah Agung berpendapat bahwa hakim Sunarso diserang saat menjalankan jabatannya. “Dalam rekaman (CCTV) terlihat jelas persiapan pelaku sampai perbuatan tersebut dilakukan saat hakim membacakan putusan,” kata Abdullah.

 

Berdasarkan salinan surat laporan polisi 1283/K/VII/2019/RESTRO JAKPUS pukul 19.30 kemarin, hakim Sunarso yang menjadi korban pemukulan telah melaporkan penganiayaan terhadap dirinya. Tercantum dalam surat laporan bahwa pelaku bernama Desrizal dengan waktu kejadian pukul 15.30 kemarin di Ruang Sidang R.Subekti II lantai 3 Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua