Senin, 22 July 2019

PERADI: Advokat Wajib Menjalankan Kode Etik dan Menghormati Penegak Hukum

Seharusnya, Drz memberi contoh perilaku profesional yang baik dan bukan merusak citra profesi advokat sebagai profesi mulia (officium nobile) dan menjalankan ketentuan kode etik advokat, yakni wajib menghormati para penegak hukum termasuk (majelis) hakim yang mengadili perkara.
CT-CAT
Ketua Umum DPN Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan sedang memberikan arahan. Foto: Istimewa.

Dewan Pimpinan Nasional PERADI yang berkantor di Grand Slipi Tower lantai 11, Jalan Letjen S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat amat prihatin dan menyesalkan pemukulan oleh oknum advokat pada hakim yang sedang bersidang (18/7).

 

"Kami telah menyaksikan video pemukulan oleh oknum advokat Drz tersebut dari Youtube dan media sosial, serta mendengar langsung dari berapa orang tim advokat DPN PERADI yang berada di lokasi kejadian karena menunggu giliran sidang. Kami sangat prihatin dan menyesalkan tindakan pemukulan brutal dari oknum advokat berinisial Drz terhadap hakim yang sedang bersidang membacakan putusan yang berkaitan dengan kasus klien Drz tersebut,” tutur Fauzie Yusuf Hasibuan, Ketua Umum DPN PERADI.

 

Menurut Fauzie, tindakan Drz amat menodai persidangan. Bagaimanapun, setiap orang yang berada di ruang sidang harus menghormati persidangan tanpa kecuali, terutama (majelis) hakim yang memimpin persidangan. Seharusnya, Drz memberi contoh perilaku profesional yang baik dan bukan merusak citra profesi advokat sebagai profesi mulia (officium nobile) dan menjalankan ketentuan kode etik advokat, yakni wajib menghormati para penegak hukum termasuk (majelis) hakim yang mengadili perkara. “Kami mengimbau aparat kepolisian yang menangani kasus pemukulan ini agar mengusut tuntas sebab musabab terjadinya pemukulan tersebut,” Fauzie menambahkan.

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Thomas E. Tampubolon menyampaikan kepada setiap advokat anggota PERADI untuk tetap berusaha sekuat tenaga menaati Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan menjaga kehormatan serta keluhuran profesi advokat. Ia juga meminta agar dalam menjalankan profesinya, selalu menghormati para penegak hukum lain sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Adapun dalam hak imunitas, pemukulan yang dilakukan oleh Drz tidak termasuk yang dilindungi.

 

“Kami telah meminta Komisi Pengawas Advokat (Komwas Advokat) PERADI untuk menyelidiki dan memeriksa Drz yang menjadi anggota PERADI. Apabila ada indikasi pelanggaran Kode Etik Advokat sesuai rekomendasi Komwas Advokat, maka PERADI dapat mengadukan ke Dewan Kehormatan PERADI untuk memeriksa advokat tersebut tanpa perlu menunggu adanya pengaduan. Jika terbukti, akan dilanjutkan pengaduan ke Dewan Kehormatan untuk pemeriksaan kode etik,” ungkap Thomas.

 

Tidak lama setelah Riri Purbasari Dewi, Ketua Bidang Humas dan Publikasi telah mengeluarkan pernyataan yang mengecam perbuatan oknum advokat, sekaligus menyampaikan permohonan maaf. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Thomas. “Bersama ini juga kami kembali atas nama DPN PERADI meminta maaf kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mengalami pemukulan tersebut dan kepada Ketua Mahkamah Agung beserta seluruh jajaran para hakim di seluruh Indonesia,” katanya menutup pernyataannya.

 

Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua