Senin, 22 Juli 2019

KAI Anggap Pemblokiran Data Kendaraan Tidak Menyelesaikan Masalah

KAI dapat memahami tujuan pemberlakuan kebijakan adalah untuk menertibkan kendaraan bermotor di Indonesia. Namun, pemblokiran tersebut tidak menyelesaikan masalah, baik bagi pemilik kendaraan atau pemerintah.
CT-CAT

Sejak diwacanakan pada tanggal 12 Juni 2017, Korlantas Polri sebagaimana diwartakan oleh Kompasmenyatakan, pemberlakuan penghapusan data kendaraan yang Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) menunggak selama dua tahun secara berturut-turut, akan diberlakukan mulai tahun ini. Dengan kata lain, bagi kendaraan bermotor yang menunggak pajak selama lima tahun (ganti pelat) dan dua tahun berikutnya belum membayar kewajibannya (tujuh tahun), data kendaraan tersebut akan dihapus dan tidak dapat diregistrasi kembali (diblokir).

 

Melalui pernyataan persnya pada 12 Juli 2019, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Refdi Andri mengungkapkan, penghapusan data kendaraan ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 74 UU No. 22 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat, serta pasal 110 Perkap Polri No. 2 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Dasar dari rencana kebijakan ini berpijak pada asumsi—ada banyak kendaraan yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi. Selain itu, rencana ini juga menjadi bentuk peringatan kepada pemilik kendaraan untuk melakukan kewajibannya, seperti membayar pajak, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, perpanjangan STNK, dan pengesahan STNK.

 

Menanggapi pernyataan Kakorlantas Polri, Adv. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH, MH, CLA, CIL, CLI, CRA selaku Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) menganggap bahwa penghapusan data kendaraan disertai pemblokiran adalah tindakan yang berlebihan dan keliru. “KAI dapat memahami tujuan pemberlakuan kebijakan adalah untuk menertibkan kendaraan bermotor di Indonesia. Namun, pemblokiran tersebut tidak menyelesaikan masalah, baik bagi pemilik kendaraan atau pemerintah,” ujar dia.

 

Solusinya, KAI menyarankan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan penerapan penarikan pajak yang dibayarkan sepuluh tahun di muka saat pembelian kendaraan baru yang dijadikan satu dengan harga kendaraan. Memang, pembayaran di muka akan sedikit memberatkan. Namun, dengan cara ini, pemilik kendaraan baru tidak lagi terbebani untuk memikirkan pajak kendaraannya selama sepuluh tahun ke depan. Bagi calon pembeli atau pemilik kendaraan baru yang membeli secara kredit, mereka dapat mengangsurnya berdasarkan masa kredit pembayaran. Sementara itu, bagi yang langsung membeli secara tunai, dapat membayarnya di muka untuk sepuluh tahun mendatang.

 

Dalam proses pembayaran, pemilik lama yang menunggak juga dapat diberi kebijakan pemutihan terhadap bunga dan denda tunggakan pajak kendaraannya, sedangkan untuk pembayaran tunggakan pajak pokok, dapat diberikan keringanan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu dua tahun. “Apabila dalam jangka waktu dua tahun sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut, pihak-pihak belum juga melaksanakan kewajiban berupa perpanjangan pajak kendaraan, maka kendaraan tersebut baru dianggap sudah tidak ada,” Tjoetjoe menambahkan.

 

Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua