Senin, 22 July 2019

Sambut HUT ke-74, MA Bakal Luncurkan E-Litigation dan Theme Song

Tema peringatan HUT MA masih akan berkisar pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pengadilan.
Agus Sahbani
Gedung MA. Foto: RES

Setelah implementasi e-filing, e-payment, dan e-summons, Mahkamah Agung (MA) tengah mempersiapkan peluncuran aplikasi e-litigation. Aplikasi e-litigation ini ditargetkan rampung pada Agustus 2019 melalui perubahan Peraturan MA (Perma) No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court).      

 

Perubahan Perma No. 3 Tahun 2018 ini bakal di-launching pada Hari Ulang Tahun (HUT) MA ke 74 pada 19 Agustus 2019 mendatang sekaligus peluncuran Theme Song MA. Suasana kebatinan peringatan HUT MA ke-74 kali ini tidak banyak berbeda dengan hari ulang tahun sebelumnya.

 

“Hanya saja, pada tahun ini kita memastikan bahwa seluruh satuan kerja pengadilan sudah siap untuk menerapkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court),” ujar Sekretaris MA, Achmad Setyo Pudjoharsoyo saat pertemuan bersama seluruh Kepala Biro dan Kepala Bagian terkait di ruangannya, Kamis (18/07/2019) kemarin seperti dikutip laman resmi MA. Baca Juga: E-Litigation Sebatas Pertukaran Dokume atau Sidang Pembuktian Elektronik

 

Pudjoharsoyo menegaskan MA saat ini tengah mempersiapkan penguatan terhadap aplikasi e-court tersebut dengan memasukkan ketentuan-ketentuan beracara secara elektronik (E-Litigation) dan aplikasi yang akan dipergunakan. “Kita berharap pengaturan dan aplikasi tersebut dapat diluncurkan pada momentum ulang tahun tersebut,” kata mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu.

 

Atas dasar itu, kata Pudjoharsoyo, tema peringatan HUT MA masih akan berkisar pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pengadilan. “Temanya nanti akan ditetapkan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung,” kata Pudjoharsoyo.

 

Theme Song MA

Selain akan meluncurkan peraturan dan aplikasi untuk beracara secara elektronik, momentum peringatan HUT MA juga akan diisi dengan peluncuran theme song MA. Menurut Pudjoharsoyo, theme song tersebut dipandang perlu untuk membangkitkan semangat aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya.

 

“Selama ini MA dan pengadilan di bawahnya belum memiliki theme song,” ungkap Pudjoharsoyo.

 

Dia melanjutkantheme Song tersebut tengah dalam proses finalisasi oleh MA bersama musisi Addie MS. “Kita rencanakan pada hari itu (HUT MA ke-74. red) diperdengarkan secara resmi dan disebarluaskan kepada seluruh aparatur pengadilan,” lanjutnya.

 

Guna kepentingan tersebut, pihaknya juga tengah mempersiapkan keputusan Ketua Mahkamah Agung yang menetapkan penggunaan theme song tersebut bersama dengan peraturan penggunaannya di acara-acara resmi MA dan badan-badan peradilan di bawahnya.

 

Untuk dketahui, e-litigation ini bagian dari e-court yang merupakan aplikasi layanan administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara yakni e-filing (pendaftaran perkara online), e-payment (pembayaran panjar biaya perkara online) dan e-summons (pemanggilan pihak secara online). Baca Juga: Keluarkan Surat Edara, MA Wajibkan 56 Pengadilan Negeri Terapkan E-Court

 

Nantinya, untuk sementara waktu, aplikasi e-litigation ini berupa pertukaran dokumen (document exchange/DE). Misalnya, pertukaran/pengiriman dokumen salinan gugatan, jawaban, replik, duplik, dan lain-lain secara elektronik. Awalnya, sejak diluncurkan aplikasi e-court ini masih diuji coba secara bertahap, terbatas di 32 pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

 

Lewat SE Dirjen Badan Peradilan Umum No. 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court tertanggal 10 Juni 2019, MA telah mewajibkan 56 pengadilan menerapkan e-court. SEMA ini berlaku bagi seluruh PN Kelas 1A Khusus; Kelas 1A; dan seluruh Pengadilan Negeri (PN) wilayah Pengadilan Tinggi (PT) Banten, PT DKI Jakarta, PT Bandung, PT Semarang, PT Yogyakarta, dan PT Surabaya.

 

Diantaranya, di lingkungan peradilan umum menunjuk PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Barat, PN Tangerang, PN Bekasi, PN Bandung, PN Karawang, PN Surabaya, PN Sidoarjo, PN Medan, PN Makassar, PN Semarang, PN Surakarta, PN Palembang, PN Metro.

 

Di lingkungan peradilan agama meliputi, PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Barat, PA Depok, PA Surabaya, PA Denpasar, PA Medan. Sedangkan lingkungan peradilan TUN meliputi PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang, PTUN Denpasar, PTUN Makassar, dan PTUN Tanjung Pinang.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua