Rabu, 31 Juli 2019

Delik dalam RUU PKS Harus Mengacu RKUHP

Dalam rangka memperbaiki dan memperkaya materi muatan RUU PKS, diperlukan masukan dari pemangku kepentingan termasuk pengaturan delik.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masih terus dibahas. Salah satu materi muatan yang diatur yaitu pengaturan delik pemidanaan yang pembahasannya melibatkan Komisi III DPR. Namun, pengaturan delik pemidanaan dalam RUU diminta tidak berbenturan pengaturan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) agar tidak terjadi over kriminalisasi.

 

Pandangan itu disampaikan anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP Teungku Taufikulhadi dalam sebuah diskusi di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (30/7/2019) kemarin. “Menurut saya, ini penting sekali untuk dilihat dan diperhatikan oleh mereka yang sedang membahas RUU PKS sekarang. Jangan sampai ‘bertabrakan’ dengan RKUHP,” ujarnya. Baca Juga: Panja RUU PKS Bakal Libatkan Komisi III Bahas Pasal Pemidanaan

 

Anggota Komisi III DPR ini menilai materi muatan RUU PKS banyak delik pemidanaan yang dibuat. Sayangnya, belum ditentukan tentang ancaman pidananya. “Pengaturan ancaman pidana ini mesti dikoordinasikan dengan Komisi III DPR. Soalnya itu tadi, adanya potensi benturan pengaturan delik dalam RUU PKS dengan RKUHP yang bisa terjadi over kriminalisasi,” kata dia.  

 

Misalnya pengaturan delik dalam RUU PKS, tapi tidak dibenarkan oleh RKUHP. Seperti, pengaturan pasal tindak pidana kesusilaan di kedua RUU tersebut. Selama ini masyarakat menilai ada pasal tentang Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT). Padahal, dalam RKUHP tidak terdapat pasal pemidanaan bagi LGBT.

 

Taufikulhadi memahami tidak semua masyarakat memahami materi muatan RKUHP. Namun dia yakin, RKUHP yang disusun pemerintah dan dibahas bersama dengan DPR sebagai bagian penyusunan hukum pidana nasional sesuai dengan budaya ketimuran.

 

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini menilai definisi “kekerasan seksual” tidak dijelaskan dalam RKUHP. Namun tentang kekerasan terdapat penjelasan dalam KUHP yang lama. Bagi Taufikuhadi, adanya keberatan terhadap materi muatan RUU PKS dari kelompok masyarakat adalah hal wajar.

 

Karenanya, dalam rangka memperbaiki dan memperkaya materi muatan RUU PKS, diperlukan masukan dari para pemangku kepentingan. Termasuk pengaturan sanksi pidana terhadap delik yang dibuat perumus dalam RUU PKS. “Menurut saya acuannya adalah RKUHP. Insya Allah Panja komitmen menyelesaikan dalam periode ini,” tegasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua