Kamis, 01 Agustus 2019

Sistem Administrasi Pertanahan dalam RUU Pertanahan

Adanya sistem informasi pertanahan yang terintegrasi diharapkan akan memudahkan pengambil keputusan, pembuat kebijakan, pelaku usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.
Rofiq Hidayat
Foto: www.bpn.go.id

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan masih terus dibahas antara Panja DPR dan pemerintah. Sejumlah hal diatur dalam RUU Pertanahan sesuai delapan arah kebijakan pengaturan yang telah ditentukan pembentuk UU. Salah satunya, pengaturan pendaftaran tanah menuju single land administration system dan sistem positif atau sistem pendaftaran tanah terintegrasi.   

 

Sistem pendaftaran tanah ini bersifat positif yang memberi kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah karena tidak dapat dibatalkan. Untuk menuju ke arah sistem itu perlu modernisasi pengelolaan dan pelayanan pertanahan menuju era digital serta penyiapan lembaga penjamin (asuransi).

 

Hal ini pula yang ditekankan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Prof I Nyoman Nurjaya usai memberikan materi Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Malang, beberapa hari lalu.   

 

Prof I Nyoman Nurjana mengatakan melalui sistem tersebut, administrasi pertanahan tidak lagi bersifat parsial. Apabila nantinya RUU Pertanahan disahkan menjadi UU, maka pengelolaan pertanahan tidak lagi sepihak (monopoli) dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.  

 

"Apabila telah disahkan nanti, pengelolaan pertanahan tidak sepihak lagi. Saat ini semua jalan sendiri-sendiri. Nantinya dengan UU Pertanahan akan terjadi keterpaduan dalam pengurusan tanah di seluruh Indonesia,” kata Prof I Nyoman Nurjana dalam keterangannya, Kamis (1/8/2019). Baca Juga: Delapan Arah Kebijakan dalam RUU Pertanahan

 

Pelaksana Tugas (Plt) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Andi Tenrisau mengatakan penting mengatur sistem ini karena selama ini objek pendaftaran tanah tidak meliputi kawasan hutan, pesisir, pulau-pulau kecil, waduk, pertambangan, cagar alam, situs purbakala, kawasan lindung dan konservasi, serta wilayah strategis pertahanan, sehingga pemetaan yang dilaksanakan tidak terintegrasi dalam satu sistem informasi pertanahan.

 

Dengan adanya sistem informasi pertanahan yang terintegrasi akan memudahkan pengambil keputusan, pembuat kebijakan, pelaku usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua