Sabtu, 03 Agustus 2019

Respons LBH Jakarta Terkait Instruksi Gubernur DKI Soal Pengendalian Kualitas Udara

 

Ketujuh, merintis peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan menginstalasi solar panel rooftop pada seluruh gedung sekolah, gedung pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

 

Sementara itu, Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ayu Eza Tiara menilai jika Ingub yang dikeluarkan oleh Gubernur Anis Baswedan hanya bersifat internal sehingga tidak mengikat instansi lainnya. Padahal, persoalan polusi udara yang terjadi di Jakarta juga melibatkan daerah-daerah tetangga, terutama daerah penyangga DKI Jakarta.

 

Meski demikian, Ayu mengaku jika poin-poin yang tercantum di dalam Ingub tersebut cukup bagus. Hanya saja pihaknya berharap persoalan pencemaran udara seharusnya diatur dalam tataran perundang-undangan demi menjamin hak atas kesehatan masyarakat.

 

“Terkait subtansi kebijakannya, saran saya Pemprov DKI Jakarta harus harus hati-hati. jangan sampai kebijakan yang ada justru mengarah pada pelanggaran hak masyarakat lainnya. Ya kaya tidak mengikat menteri, tidak mengikat provinsi lain, dan sebagainya. Karena kalau instruksi hanya mengikat internal Pemprov DKI Jakarta dan dinas dibawahnya,” kata Ayu di Jakarta, Jumat (2//8).

 

Menurut Ayu, sebelum kebijakan mengenai pengendalian kualitas udara diterbitkan sudah selayaknya pemerintah mengiventarisasi persoalan kemudian melakukan kajian yang jelas atas solusi yang ada. Walaupun pada dasarnya Ingub memiliki komponen aturan yang bagus, tapi di sisi lain harus memiliki invetaris persoalan dan solusi agar keberhasilannya terukur.

 

Di sisi lain, Ayu menegaskan jika instrukrsi gubernur tidak masuk dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga jika suatu saat terjadi masalah terhadap impelementasi Ingub 66/2019, maka tidak bisa digugat. Selain itu, dia juga menilai sudah sepatutnya setiap Gubernur membuat kebijakan untuk mengatasi pencemaran udara.

 

“Ya seharusnya lintas batas. Dan sudah sepatutnya tiap gubernur buat kebijakan untuk mengatasi pencemaran udara,” pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua