Jumat, 09 August 2019

Perpres Diteken, Industri Mobil Listrik Siap Dipacu

​​​​​​​Perlu berbagai insentif agar mobil listrik dapat terjangkau bagi masyarakat.
Mochammad Januar Rizki
Presiden Jokowi. Foto: RES

Wacana mobil listrik memasuki babak baru seiring pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengaku telah menandatangi Peraturan Presiden pada awal pekan ini. Perpres ini diharapkan sebagai dasar dalam rancangan dan pengembangan industri mobil listrik nasional.

 

Jokowi menjelaskan mobil listrik memiliki spesifikasi berbeda dibandingkan dengan kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Mobil listrik menggunakan tenaga baterai sehingga diharapkan dapat mengurangi emisi pencemaran lingkungan. “Kita tahu 60% mobil listrik itu kuncinya ada di baterainya dan bahan untuk membuat baterai, kobalt, mangan dan lain-lainya itu ada di negara kita, sehingga strategis bisnis negara ini bisa kita rancang agar nanti kita bisa mendahului membangun industri mobil listrik yang murah, yang kompetitif karena bahan-bahan ada di sini,” kata Jokowi dikutip dari laman resmi Setkab, Kamis (8/8).

 

Menurutnya, pembangunan industri mobil listrik memerlukan waktu panjang. Selain itu, perkembangan industri mobil listrik juga dipengaruhi berbagai faktor seperti pasar hingga biaya produksi. Dia memperkirakan biaya produksi mobil listrik lebih mahal 40 persen dibandingkan mobil bahan bakar minyak.

 

Meski demikian, Jokowi mengaku optimistis dengan ditemukannya bahan-bahan baterai yang ada di Indonesia maka dapat menekan harga produksi lebih murah bahkan sebading. “Nah, itu baru mobil listrik akan berseliweran di seluruh kota di Indonesia,” ujarnya.

 

Terkait beban polusi di kota besar seperti Jakarta, Jokowi mendorong Gubernur DKI yang APBD-nya besar bisa memberi insentif untuk mobil listrik. Misalnya, mobil listrik dibebaskan dalam biaya parkir hingga balik nama kepemilikan. Insentif tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dengan APBD besar untuk meniru kebijakan DKI Jakarta.

Dibandingkan negara lain, perkembangan mobil listrik nasional masih tertinggal. Bahkan, Jokowi menjelaskan terdapat negara memberikan subsidi besar bagi konsumen yang ingin membeli mobil listrik. Menurutnya, kendaraan transportasi massal dapat sebagai inisiator dalam pengembangan mobil listrik nasional.

 

“Ada negara yang memberi subsidi sekian dolar apabila membeli mobil listrik. Dimulai seperti Jakarta, saya kira bisa dimulai dengan bisnya, transportasi umum, bisa dimulai mendorong taksi-taksinya. Saya sudah sampaikan ke Menteri Perhubungan agar mulai didorong seperti itu, bisa saja sepeda motor listrik yang sudah diproduksi oleh kita sendiri didorong untuk digunakan di DKI dulu, dibelikan oleh Pak Gubernur bisa saja, kenapa tidak,” kata Jokowi.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua