Senin, 12 Agustus 2019

Penjatuhan Pidana Bagi Korporasi di Indonesia: Sebuah Dilema? Oleh: Febby Mutiara Nelson*)

Kemampuan penyidik dan penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap korporasi sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dianggap masih ada kelemahan.
RED

Seiring perkembangan hukum maupun kasus yang terjadi yang melibatkan korporasi, terdapat permasalahan penegakan dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Wacana KPK akan menyeret korporasi sebagai pihak yang juga bertanggung jawab dalam kasus Meikarta dan Kasus Suwir Laut, tax manager dari korporasi Asian Agri Group (selanjutnya ditulis AAG) merupakan kasus yang menarik.

 

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa Suwir Laut, tetapi hakim menjatuhkan pidana terhadap 14 perusahaan dalam AAG untuk membayar pajak terhutang kepada negara. Kasus lainnya yakni Indar Atmanto  jaksa mendakwa naturlijk persoon, tapi hakim juga menjatuhkan pidana kepada korporasi.

 

Pada tahun 2017 dan 2018, MA mengakui putusan AAG dan PT. IM2, dimana korporasi yang tidak didakwa kemudian dipidana, dianggap sebagai suatu penemuan hukum oleh hakim. Masihkah penjatuhan pidana bagi korporasi menjadi dilema, inilah yang akan penulis bahas dalam tulisan ini.

 

Kekosongan Hukum dan Penemuan Hukum

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sepatutnya memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya, yaitu mengadili suatu perkara. Dalam mengadili suatu perkara, hakim melaksanakan tiga tahapan, yaitu mengkonstatir, mengkualifikasi, dan mengkonstituir.

 

Peran hakim pada tahapan kedua, di mana hakim mengkualifikasi suatu perbuatan konkret ke dalam suatu peraturan hukum, akan lebih mudah jikalau peraturannya telah ada dan telah jelas. Dalam hal inilah hakim menerapkan undang-undang layaknya silogisme hakim berperan sebagai corong undang-undang. Peran lebih dari hakim diperlukan ketika hakim berhadapan dengan suatu peristiwa hukum yang belum diatur secara jelas atau terperinci dalam peraturan perundang-undangan. (Ahmad Rifai, 2010)

 

Kebebasan hakim dalam bentuk penemuan hukum saat mengadili perkara semakin diperlukan. Pada dasarnya kewenangan hakim untuk melakukan penemuan hukum telah diatur pula dalam UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1). Berdasarkan ketiga pasal tersebut, hakim mengadili menurut hukum (tertulis maupun yang tidak tertulis), hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta dilarang menolak suatu perkara atas alasan tidak adanya hukum atau ketidakjelasan hukum.

 

Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim bukanlah tanpa batas. Terdapat batasan-batasan yang perlu diperhatikan dan ditaati oleh hakim dalam melakukan penemuan hukum, yaitu:

  1. Asas legalitas. Pembatasan asas legalitas ini telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dengan adanya asas legalitas ini, hakim tidak boleh menghukum suatu perbuatan selama belum ada ketentuan pidana menurut undang-undang yang berlaku sebelum dilakukannya perbuatan itu.
  2. Batasan mayor dan minor  (Sudikno, 2007). Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa terdapat batasan-batasan mayor dan minor dalam melakukan penemuan hukum. Batasan mayor terdiri dari sistem pemerintahan, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Batasan minor terdiri dari kehendak pihak-pihak yang bersangkutan, pancasila, UUD, undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

 

Persoalan muncul ketika terjadi kekosongan hukum dalam tindak pidana korporasi karena perkembangan pengaturan mengenai tindak pidana korporasi yang terjadi di luar KUHP sebagai lex generalis dalam hukum pidana Indonesia tidak ada satu pun yang lengkap. Kekosongan hukum inilah yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan penegakan hukum serta berdampak pada minimnya putusan tindak pidana korporasi sampai saat ini. Kekosongan hukum dapat diatasi dengan melakukan penemuan hukum oleh hakim dimana salah satu sumber penemuan hukum adalah  doktrin.

 

Doktrin Pertanggungjawaban Korporasi

Terdapat beberapa doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi Indonesia, yaitu: Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) di mana korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya tanpa melihat ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi semata-mata berdasarkan actus reus-nya; Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dimana korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan dalam lingkup kerjanya dan karena korporasi mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut.

 

Selain itu, ada tiga doktrin lainnya yakni: Doktrin Delegasi (Doctrine of Delegation) di mana korporasi bertanggung jawab karena korporasi telah mendelegasikan wewenang kepada orang lain, sehingga perbuatan orang tersebut dinilai sebagai perbuatan korporasi; Doktrin Identifikasi (Doctrine of Identification) di mana korporasi bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang bekerja di bawahnya yang dinilai sebagai “directing mind”; dan Doktrin Agregasi (Aggregation Theory) di mana korporasi bertanggung jawab atas niat kolektif dari orang-orang yang bekerja di bawahnya tanpa perlu mengidentifikasi pelaku perseorangan.

 

Menurut Chrisina de Maglie ada empat hal penting yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana, yaitu ; (1) Tindakan illegal yang dilakukan tersebut adalah kebijakan perusahaan yang sudah diputuskan oleh perusahaan secara autorisasi, (2) Perbuatan illegal tersebut memang sudah merupak kultur dari perusahaan tersebut, (3) Korporasi lalai atau gagal mencegah terjadinya tindakan illegal tersebut padahal korporasi mengetahuinya, (4) Tidak adanya tindakan korektif dan reaktif dari korporasi terhadap tindak pidana yang terjadi. Keempat hal ini dapat dijadikan pedoman bagi pembentuk peraturan terkait dengan kapan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana? Kapan korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana?

 

Kembali pada kasus Suwir Laut, menurut hemat penulis, keputusan hakim untuk menerapkan individual vicarious liability di sini adalah kurang tepat secara konsep karena Suwir Laut yang “katanya” menjadi pribadi yang menerima pengalihan tanggung jawab sebenarnya melakukan perbuatan fisik dari tindak pidana. Penulis menilai ada baiknya bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan di sini adalah dengan menggunakan konsep penyertaan karena pihak-pihak yang sebelumnya tidak diproses secara hukum dapat diproses.

 

Kalau penulis mengandaikan dengan menerapkan Perja 28/2014 dan Perma 13/2016, penulis berpendapat penegak hukum tetap akan terganjal oleh kekosongan hukum di dalam UU KUP. Persoalan pertanggungjawaban korporasi akan dapat terbantu jika penulis membandingkannya dengan RKUHP karena telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum, disertai dengan pertanggungjawaban dan pengaturan lainnya.

 

Ketika hakim menjatuhkan pidana terhadap AAG sebagai pihak yang tidak didakwakan, majelis hakim kurang tepat menerapkan teori pertanggungjawaban korporasi dan telah melanggar batas-batas hukum acara pemeriksaan perkara pidana biasa dalam KUHAP, yaitu Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP. Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa batasan minor dari suatu penemuan hukum adalah undang-undang, penjatuhan putusan pidana terhadap pihak yang tidak didakwa telah melanggar batasan minor penemuan hukum, sehingga putusan ini tidak dapat dinilai sebagai penemuan hukum.

 

Lahirnya Perma dan Perja

Lahirnya Perja No. 028 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi yang merupakan pedoman penanganan perkara dengan subjek hukum korporasi yang menjadi pedoman bagi jaksa/penuntut umum dalam menangani perkara pidana dengan subjek hukum korporasi sebagai tersangka/terdakwa/terpidana, dianggap belum dapat menyelesaikan keraguan dari jaksa penuntut umum untuk mendakwa korporasi.

 

Menurut Pedoman ini dalam hal undang-undang mengatur subjek hukum korporasi, maka tuntutan pidana diajukan kepada: a. Korporasi; b. Pengurus Korporasi; c. Korporasi dan Pengurus Korporasi. Dalam hal undang-undang tidak mengatur subjek hukum korporasi, maka tuntutan diajukan kepada pengurus.

 

Memang menjadi pertanyaan sebenarnya apa teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut oleh Perja ini, sebab tampaknya merupakan kombinasi dari beberapa teori pertanggungjawaban korporasi yang ada.

 

Selain Perja, produk hukum lainnya terkait tindak pidana korporasi adalah Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi Penetapan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma No. 13/2016) merupakan babak baru dari penegakan hukum tindak pidana korporasi di Indonesia.

 

Di sini yang menimbulkan pertanyaan adalah, mengapa ketika sudah jelas bahwa "..Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi", mengapa pihak-pihak lain baik bersama dengan korporasi itu sendiri atau bahkan tidak bersama korporasi (dengan adanya kata dan/atau)? Dengan pengaturan seperti itu ada beberapa kemungkin yang dituntut pidana pada tindak pidana korporasi yakni: (1) korporasi saja; (2) pengurusnya/ pemberi perintah/personil pengendali korporasi; (3) korporasi dan pengurusnya/ pemberi perintah/personil pengendali korporasi.

 

Masih Menjadi Persoalan

Pasca dikeluarkannya Perma No.13 Tahun 2016 dan Lahirnya Perja No. 028 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi tentunya diharapkan pelaksanaan penegakkan hukum yang terkait tindak pidana korporasi akan efektif, namun demikian dari tahun 2016 sampai saat ini, hanya beberapa kasus yang diputus dengan menggunakan teori dan asas tindak pidana korporasi.

 

Bahkan kasus yang baru-baru ini menjadi menjadi banyak perbincangan para insan hukum di Indonesia yaitu kasus Meikarta, sampai saat ini hanyalah wacana dari KPK untuk menjerat korporasinya sebagai Terdakwa. Berbagai kendala dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi membuat Perma dan Perja ini terasa  kurang efektif.

 

Inisiatif penyidik dalam penyidikan dan penuntutan untuk menuntut dengan tindak pidana korporasi menjadi kendala utama dalam penegakannya. Hal ini disebabkan karena kemampuan penyidik dan penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap korporasi sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dianggap masih ada kelemahan.

 

Di samping itu kemungkinan lain dari keengganan aparat penegak hukum adalah kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti, dan mengubah mindset mereka, bahwa korporasipun bisa melakukan kejahatan dan  diminta pertanggungjawaban pidana.

 

*)Dr Febby Mutiara Nelson, SH. MH adalah Ketua Asosiasi Laboratorium dan Klinik Hukum Indonesia (ALHI), Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam program Hukumonline University Solution.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua