Senin, 12 August 2019

Jika Tak Direvisi, Koalisi Bakal ‘Gugat’ PP OSS ke MA

Karena PP OSS ini dinilai mengabaikan dampak lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat sekitar.
Ady Thea DA
Ilustrasi kemudahan berusaha. Ilustrator: BAS

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya mendorong kemudahan berusaha di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan menerbitkan PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Sistem Submission (OSS). Banyak pihak yang mengkritik keberadaan PP OSS, mulai dari lembaga pemerintahan, kalangan pengusaha, dan organisasi masyarakat sipil.

 

Koalisi yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Tolak Perizinan Ngawur mendesak pemerintah untuk segera merevisi PP yang diterbitkan 21 Juni 2018 itu, terutama perizinan yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Deputi Direktur Bidang Pengembangan Program ICEL, Raynaldo G Sembiring menilai PP No.24 Tahun 2018 melampaui konstitusi dan berbagai peraturan dibawahnya karena izin berusaha bisa diterbitkan lebih dulu tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan.

 

Raynaldo mengingatkan Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945 mengamanatkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sejumlah ketentuan dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menegaskan izin lingkungan merupakan syarat mendapat izin usaha dan/atau kegiatan.

 

“Ada ancaman pidana bagi pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan. Tapi dalam PP No.24 Tahun 2014 ini izin lingkungan (amdal, red) dikesampingkan,” kata Raynaldo dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (12/8/2019). Baca Juga: PP OSS Dinilai Lemahkan Posisi Wajib Amdal

 

Menurut Raynaldo, OSS akan menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen pelaku usaha dan menerbitkan izin lingkungan berdasarkan komitmen. Pelaku usaha diberi waktu paling lama 30 hari untuk menyusun dokumen amdal terhitung sejak OSS menerbitkan izin lingkungan. Bagi Raynaldo, ketentuan dalam PP No.24 Tahun 2018 itu tidak sesuai dengan UU No.32 Tahun 2009.

 

Dia menerangkan ketika sudah mengantongi izin usaha, tindakan yang dilakukan pelaku usaha biasanya menyingkirkan masyarakat yang berada di daerah konsesinya itu dan melakukan kegiatan produksi. Menurutnya, hal ini akan menimbulkan persoalan, antara lain konflik dengan masyarakat dan resiko lingkungan hidup. “Salah satu masalah OSS yaitu izin usaha diterbitkan terlebih dulu, amdalnya belakangan,” ungkap Raynaldo.

 

Ketika dokumen amdal menyatakan ada dampak buruk terhadap lingkungan, dia yakin izin itu tidak dibatalkan dan terus berjalan. Pemerintah seharusnya sadar banyak daerah di Indonesia yang rawan bencana. Sebab, salah satu fungsi amdal untuk melihat adanya resiko terhadap (kerusakan) lingkungan. Jika hal ini tidak diperhatikan, Raynaldo khawatir resiko yang muncul berdampak buruk terhadap keselamatan masyarakat di sekitar lokasi usaha.

 

Baginya, OSS ini hanya mempercepat jangka waktu terbitnya perizinan agar investor bisa langsung melaksanakan kegiatan usahanya. Tapi masyarakat yang berada di wilayah konsesi perusahaan itu terabaikan hak-haknya. Ketika mau mengajukan keberatan, masyarakat juga bingung siapa yang bertanggung jawab terhadap terbitnya izin itu. “Terbitnya PP No.24 Tahun 2018 ini membuat kita mundur 30 tahun lalu yakni di masa orba dimana amdal tidak menjadi kewajiban bagi pelaku usaha,” keluhnya.

 

Wakil Kepala Departemen Eksekutif Nasional Walhi, Edo Rahman mengingatkan PP No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setelah menerima permohonan izin lingkungan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan. Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan paling lama 10 hari kerja sejak permohonan izin lingkungan ini diumumkan. Ironisnya, PP No.24 Tahun 2018 memangkas ketentuan tersebut.

 

Ke depan, Edo khawatir bidang usaha sektor energi dan mineral juga masuk dalam OSS. Jika ini terjadi akan memperparah lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar. Atas dasar itu, koalisi menuntut pemerintah untuk segera merevisi PP No.24 Tahun 2018 agar lebih mengutamakan perlindungan lingkungan hidup dan masyarakat. Penerbitan izin harus mengacu UU yang berlaku sebelum PP No.24 Tahun 2018 diterbitkan dan memulihkan hak masyarakat yang sudah terampas akibat berlakunya OSS ini.

 

Koalisi memberi waktu kepada pemerintah selama dua pekan ke depan untuk melaksanakan usulan itu. Jika tidak dilakukan, Koalisi akan melayangkan uji materi ke MA. “Karena berlakunya PP No.24 Tahun 2018 ini mengabaikan hak-hak masyarakat sebagaimana dijamin konstitusi,” tutup Edo.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua