Rabu, 15 May 2019

PP OSS Dinilai Lemahkan Posisi Wajib AMDAL

Selama ini, posisi strategis AMDAL sebagai pengambil keputusan. Namun OSS justru mengesampingkan AMDAL dalam mempertimbangkan terbitnya izin lingkungan.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: BAS

Pemerintah terus berupaya untuk mempermudah proses perizinan di Indonesia. Hadirnya Online Single Submission (OSS) yang diluncurkan pada tahun lalu diharapkan dapat mendukung upaya percepatan penanaman modal. OSS merupakan platform yang disediakan pemerintah untuk mengurus perizinan secara terintegrasi.

 

Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun.

 

Sistem OSS dibangun dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dalam beleid terbaru mengenai OSS, yakni PP No. 24 Tahun 2018, Pemerintah mengatur antara lain tentang jenis, pemohon, dan penerbitan perizinan berusaha; pelaksanaan perizinan berusaha; reformasi perizinan berusaha per sektor, sistem OSS, lembaga OSS, pendanaan OSS; insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS; penyelesaian permasalahan dan hambatan brusaha; serta sanksi.

 

Apa yang membedakan OSS dengan pengurusan perizinan sebelum OSS? Sistem OSS membalik proses perizinan yang dilakukan sebelumnya. Jika sebelumya izin operasional atau izin komersil dikeluarkan setelah serangkaian perizinan seperti izin lingkungan, AMDAL, dan lain sebagainya, dikantongi oleh pengusaha. Namun dengan OSS, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), pengusaha bisa mendapatkan izin operasional dan izin komersil, dan proses AMDAL diselesaikan secara bertahap pasca NIB terbit.

 

Namun rupanya, proses AMDAL yang diletakkan setelah NIB terbit, mendapat perhatian tersendiri bagi beberapa pihak seperti akademisi dan pegiat-pegiat lingkungan. Pakar Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hariadi Kartodiharjo menyoroti PP OSS yang meletakkan wajib AMDAL setelah terbitnya NIB. Menurut Hariadi, tindakan itu justru melemahkan posisi AMDAL yang selama ini berfungsi sebagai pengambil keputusan.

 

Hariadi juga menegaskan bahwa PP OSS bertentangan dengan semangat UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang memperkuat posisi AMDAL. (Baca Juga: Dinilai Tabrak Aturan Sana Sini, PP OSS Harus Direvisi)

 

“Jadi pertimbangan lingkungan itu seharusnya bukan cuma sekedar hanya untuk mempertahankan proyek kemudian dampaknya ditangani, tapi justru posisi AMDAL itu bisa sampai pada satu keputusan bahwa proyek ini tidak bisa dilakukan. Nah maka PP OSS itu sendiri sudah melemahkan posisi AMDAL padahal dalam UU 32/2009 itu ‘kan muncul hal yang lain seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan beberapa instrumen lingkungan yang tujuannya waktu pembuatannya itu menyadari kalau AMDAL itu lemah, oleh karena itu ditambah beberapa instrumen yang lain,” kata Hariadi kepada hukumonline, Selasa (14/5).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua