Jumat, 16 August 2019

Presiden: UU Sulitkan Masyarakat Harus Kita 'Bongkar'

Presiden mendukung perbaikan total terhadap sejumlah UU yang menghambat hak rakyat memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Dalam jangka pendek, pemberlakuan mekanisme carry over ini sangat diperlukan agar RUU yang sudah dibahas tidak sia-sia.
Rofiq Hidayat
Presiden Jokowi. Foto: RES

Belum optimal kinerja penyusunan dan penyelesaian regulasi setingkat UU menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyampaian Laporan Kinerja Lembaga Negara dalam Sidang Tahunan MPR 2019. Beragam persoalan penataan regulasi, mulai over regulasi, saling tumpang tindih, hingga saling bertentangan, nampaknya disadari Presiden selaku kepala pemerintahan yang bisa segera diatasi instansi terkait.  

 

“Undang-undang (UU) yang menyulitkan rakyat harus kita ‘bongkar’,” ujar Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR 2019 di Komplek Gedung Parlemen Jakarta, Jumat (16/8/2019). Baca Juga: Kinerja Lembaga Yudisial di Mata Presiden

 

Dia menilai masih banyak UU yang saling tumpang tindih yang berdampak merugikan masyarakat. Karena itu, Presiden mendukung perbaikan total terhadap sejumlah UU yang menghambat hak rakyat memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Menurutnya, pengaturan/regulasi setingkat UU harus mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Karena itu, mengubah UU yang ada agar sesuai kebutuhan menjadi keharusan.

 

“UU yang menghambat lompatan kemajuan harus kita ubah,” ujar Jokowi.

 

Namun begitu, kata Presiden, dukungan DPR terhadap upaya pemerintah mereformasi sistem penataan peraturan perundangan-undangan sangat diharapkan. Misalnya, UU yang saling bertabrakan (bertentangan) satu dengan lainnya harus diselaraskan (harmonisasi). Prinsipnya, pemerintah mendorong perubahan menyeluruh terhadap berbagai UU yang saling tumpang tindih, bertabrakan, dan menghambat serta menyulitkan masyarakat luas.

 

“Saya juga mengapresiasi setinggi-tingginya semangat DPR untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah (dalam membuat UU, red),” katanya.

 

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengamini pandangan Presiden Jokowi. Namun, khusus memaksimalkan kinerja legislasi, Bambang mengingatkan penyusunan Prolegnas adalah instrumen perencanaan penyusunan UU yang telah disepakati pembentuk UU. Tentunya, pembentukan UU harus dilaksanakan lebih terencana, sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh sesuai kebutuhan hukum masyarakat.

 

Menurutnya, Prolegnas bukan sekedar daftar judul RUU yang diusulkan DPR, pemerintah, dan DPD, melainkan daftar RUU yang diharapkan dapat memenuhi harapan, kebutuhan, dan rasa keadilan masyarakat. “Kita berharap ke depan capaian legislasi yang dihasilkan melalui Prolegnas akan lebih terukur, realistis secara kuantitas, dan berkualitas,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua