Selasa, 27 August 2019

Tak Bijak Gunakan Media Sosial dan Aplikasi, Data Pribadi Anda ‘Ditelanjangi’

Kesadaran masyarakat masih rendah untuk melindungi data pribadinya. ‘Kemalasan’ membaca term & condition sebelum menyetujui pemakaian aplikasi hampir dilakukan oleh mayoritas penduduk.
Hamalatul Qur'ani
Partner dari firma hukum Ginting & Reksodiputro in association with Allen & Overy LLP, Sugianto Osman dan Ketua Indonesia Cyber Law Community (ICLC), Teguh Arifiyadi. Foto: RES

Pernahkah anda mendapatkan pemberitahuan baik melalui SMS, media social atau aplikasi yang terinstal di ponsel anda terkait rencana belanja atau mungkin rencana liburan anda? Darimanakah aplikasi itu mengetahui bahwa anda berencana akan berlibur misalnya ke Bali? Atau yang lebih ekstrem, sadarkah anda ke lokasi mana saja anda berjalan seharian ternyata bisa terekam dan dimanfaatkan pihak lain?

 

Bila dicoba mengingat, mungkin saja anda pernah memberikan consent atau persetujuan ketika hendak meng-instal aplikasi tertentu untuk mengakses data pribadi yang tersimpan di ponsel anda. Atau bahkan perilaku anda di media sosial, baik status atau gambar yang anda posting mungkin telah dimanfaatkan dan diolah oleh mesin analisis otomatis yang berfungsi untuk menganalisa perilaku atau kecenderungan gaya hidup anda.

 

Dari situ, data pribadi anda berikut analisanya diperjualbelikan untuk kepentingan komersil promosi bahkan bisa mengancam keselamatan anda atau mungkin harta benda anda. Maka tak ayal jika data kini disebut-sebut lebih berharga dari barang tambang. Begitu banyak perusahaan yang berlomba-lomba ‘menambang data’.

 

Persoalannya, tahukah anda data pribadi mana saja yang anda miliki yang tersebar dan diperjualbelikan pihak yang anda tidak ketahui? Sudah cukup amankah perlindungan yang diberikan Pemerintah terhadap data pribadi masyarakat Indonesia? Dari sekitar 30 pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia yang tersebar secara parsial, masih butuhkah RUU PDP untuk mengatur secara khusus?

 

“Diatur tidak diatur oleh RUU PDP data kita (red-masyarakat Indonesia) sudah telanjang,” kata Ketua Indonesia Cyber Law Community (ICLC), Teguh Arifiyadi dalam Workshop Hukumonline yang berjudul Perlindungan Data Pribadi: Implementasi Penerapan Standar Privacy Policy Terbaik Saat ini Bagi Pelaku Usaha, Senin (26/8).

 

Ia menyoroti kondisi data pribadi masyarakat Indonesia yang ternyata sangat mudah diakses baik melalui jalur legal dan non-legal. Melalui scribd saja, foto Kartu Keluarga (KK) banyak sekali bisa ditemukan. Begitupula halnya dengan KTP hingga bahkan foto yang sifatnya sangat pribadi. Tanpa teknik peretasan pun, katanya, zaman sekarang sangat mudah sekali menemukan data-data itu.

 

Tak main-main, ia menyebut data yang sudah dihapus pemilik data bahkan bisa dimunculkan kembali melalui aplikasi recovery file. Sekalipun sudah dilakukan factory data reset, kemungkinan memunculkan kembali data yang sudah terhapus akan tetap ada. Sekalinya ponsel kita diretas atau diketahui password emailnya, maka data yang diperoleh pihak lain itu akan sulit dihilangkan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua