Kamis, 29 Agustus 2019

DPR Setujui 15 RUU Selama 2018-2019

Agus Sahbani/ANT

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selama Tahun Sidang 2018-2019 telah membahas dan menyetujui sebanyak 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk disahkan menjadi UU.

 

"Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, selama Tahun Sidang 2018-2019, DPR telah membahas dan menyetujui bersama Presiden sebanyak 15 RUU untuk disahkan menjadi undang-undang (UU)," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam Rapat Paripurna DPR dalam rangka HUT DPR RI ke-74 di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (29/8/2019) seperti dikutip Antara.

 

Dia mengatakan secara keseluruhan jumlah RUU yang telah selesai dibahas dari awal periode keanggotaan DPR RI 2014-2019 sampai Agustus 2019 sebanyak berjumlah 77 RUU. Bambang menjelaskan pelaksanaan fungsi legislasi merupakan perwujudan kekuasaan membentuk UU yang dimiliki DPR. Dalam pelaksanaannya, pembentukan UU melalui pembahasan bersama antara DPR dan presiden.

 

"Pembahasan juga mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk RUU tertentu. Sinergitas antarlembaga, khususnya antara DPR dan presiden merupakan faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi," ujarnya. Baca Juga: DPR Setujui Tiga RUU Ini Menjadi UU

 

Dia menilai sinergitas bukan hanya diperlukan antarlembaga, melainkan juga intern lembaga yaitu antarfraksi di DPR dan antarkementerian/lembaga di pemerintah. Menurut dia, pada tahun kelima atau tahun terakhir dari periode keanggotaan 2014-2019, kinerja fungsi legislasi DPR RI untuk RUU yang sedang dalam tahap penyusunan berjumlah 12 RUU.

 

"12 RUU itu yang terdiri dari 7 RUU dalam proses penyusunan pada Anggota dan Alat Kelengkapan DPR, 2 RUU dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi dan 3 RUU akan memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I atau menunggu Surpres," terangnya.

 

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini melanjutkan RUU yang sedang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I berjumlah 36 RUU dan RUU yang sudah selesai dibahas dan disetujui menjadi UU berjumlah 15 RUU. Dari 15 RUU yang selesai dibahas dan disetujui, terdapat 10 RUU mengenai pengesahan perjanjian, persetujuan kerja sama, dan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain.

 

RUU pengesahan perjanjian, persetujuan kerja sama dan nota kesepahaman antara Pemerintah RI dengan negara lain yang telah selesai dibahas di DPR tersebut, seperti RUU bidang pertahanan dan bidang hukum yaitu ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

 

Aspek pertahanan merupakan faktor penting guna menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Kerja sama di bidang pertahanan diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

 

Sementara di bidang hukum menurut dia, perjanjian ekstradisi akan mendukung penegakan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara, khususnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan kejahatan terorganisasi lainnya.

 

Menurutnya, perjanjian bantuan timbal balik masalah pidana dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana, termasuk tindak pidana terkait dengan perpajakan dan bea cukai.

 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembacaan pidato Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) DPR RI ke-74 dan penyampaian laporan kinerja DPR RI selama tahun sidang 2018-2019. (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua