Rabu, 04 September 2019

Pentingnya Membentuk Manajemen Koalisi dalam Kabinet Presidensial

Manajemen koalisi yang baik perlu didukung kepemimpinan presiden yang kuat.
Aida Mardatillah
Sejumlah narasumber dalam seminar bertajuk 'Mewujudkan Kabinet Presidensial Efektif' dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara VI di Hotel JS Luwansa Jakarta, Senin (2/9) malam. Foto: RES

Secara natural, posisi presiden dalam sistem presidensial dengan komposisi kekuatan politik di parlemen selalu membutuhkan afirmasi (pengakuan) dari parlemen (DPR). Karena itu, posisi presiden dalam sistem presidensil selalu memperhitungkan kekuatan politik, meskipun komposisi kekuatan politik di parlemen tidak menjamin stabilitas pemerintahan.

 

Pandangan ini disampaikan Hakim Konstitusi Prof Saldi Isra saat seminar bertajuk “Mewujudkan Kabinet Presidensial Efektif (Melalui UU Kementerian Negara)" dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara VI di Hotel JS Luwansa Jakarta, Senin (2/9/2019) malam. Selain Saldi, hadir narasumber lain yakni Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Prof Susi Dwi Harijanti; Pengajar Universitas Paramadina Djayadi Hanan; dan Dosen STH Indonesia Jentera Bivitri Susanti.   

 

Saldi menilai jika ingin menciptakan kabinet pemerintahan yang lebih stabil dan kuat, presiden perlu mendapat dukungan yang cukup memadai di parlemen dengan berkoalisi dengan beberapa partai politik (parpol) termasuk memposisikan dalam kabinetnya. Merujuk UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, diatur komposisi jumlah kementerian yang saat ini berjumlah 34 kementerian. Sesuai konstitusi, kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan kewenangan presiden (hak prerogatif).

 

“Ini salah satu karakteristik sistem presidensial. Namun, bagaimanapun presiden perlu kerja sama dan dukungan parpol lain di parlemen ketika ingin melaksanakan berbagai program dan kebijakannya,” kata Saldi.  

 

Meski begitu, Saldi mengakui secara teoritis koalisi parpol hanya dikenal dalam sistem parlementer, tapi koalisi parpol dalam sistem pemerintahan presidensial didorong karena ada kebutuhan dalam praktik penyelenggaraan negara. Selain itu, koalisi dalam sistem parlementer terbentuk sebelum pemerintahan terbentuk. Sedangkan, kalau sistem pemerintahan presidensial, koalisi sudah terbentuk dari hasil pemilu.

 

“Dalam sistem parlementer, pemilu itu hanya sekali yakni memilih anggota parlemen dan dalam parlementer tidak ada pemilu untuk memilih perdana menteri. Sedangkan, dalam sistem presidensial itu berbeda,” kata dia.

 

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas ini dalam sistem presidensial, tidak ada jaminan kebijakan presiden tidak dikritisi oleh parlemen (DPR). Dalam praktiknya, parlemen akan sering mengkritisi kebijakan presiden. Karena itu, dia menyarankan dalam pembentukan koalisi diperlukan manajemen koalisi yang baik di parlemen. Jika tidak, seberapapun besarnya koalisi pendukung presiden di parlemen akan sulit mendorong efektivitas presiden dalam menjalankan kekuasaan legislatif (pembuatan UU).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua