Kamis, 05 September 2019

Presiden Diminta Tak Keluarkan Surpres RUU KPK

Agar proses pembahasan RUU KPK tidak dapat dilanjutkan, sehingga bisa fokus pada pembahasan RUU lain yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas 2019 sebelumnya.
Rofiq Hidayat
Suasana sidang paripurna DPR. Foto: RES

Sempat dipetieskan, Revisi UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK) akhirnya dihidupkan kembali oleh Badan Legislasi (Baleg). Bahkan, RUU KPK resmi ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019 dalam rapat paripurna.

 

“Selanjutnya, Revisi UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK usul Baleg ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ujar pimpinan rapat paripurna Utut Adianto di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (5/9/2019).

 

Selain RUU KPK, rapat paripurna juga menyetujui RUU No, 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) sebagai usul inisiatif DPR. Hal krusial yang diubah yakni Pimpinan MPR RI pada periode 2019-2024 bakal bertambah lagi dari 7 orang menjadi 10 orang. Baca Juga: RUU Penyadapan Tak Lemahkan Pemberantasan Korupsi

 

Dari dokumen yang diperoleh, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengaku telah menggelar rapat pleno pada Selasa (3/9/2019) kemarin. Rapat tersebut meminta pandangan fraksi atas penyusunan draf RUU KPK. Hasilnya, 10 fraksi di Baleg memberikan persetujuan agar diboyong dalam rapat paripurna. Kemudian diputuskan menjadi usul insiatif DPR.

 

Secara garis besar, Revisi UU KPK mengatur beberapa hal. Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasan eksekutif atau pemerintahan karena KPK sebagai pelaksana UU. Meskipun masuk cabang kekuasaan eksekutif, namun KPK tetap independen dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang ASN.

 

Kedua, KPK dalam menjalankan tugasnya dapat menyadap. Namun penyadapan dapat dilakukan setelah mengantongi izin dari Dewan Pengawas KPK. Ketiga, sebagai lembaga penegak hukum, KPK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Karena itu, KPK mesti bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

 

Keempat, dalam meningkatkan kinerja KPK di bidang pencegahan, setiap instansi kementerian/lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan setelah berakhir masa jabatannya. Kelima, dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya, KPK diawasi oleh Dewan Pengawas yang berjumlah lima orang.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua