Kamis, 05 September 2019

Presiden Diminta Tak Keluarkan Surpres RUU KPK

Agar proses pembahasan RUU KPK tidak dapat dilanjutkan, sehingga bisa fokus pada pembahasan RUU lain yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas 2019 sebelumnya.
Rofiq Hidayat
Suasana sidang paripurna DPR. Foto: RES

Sempat dipetieskan, Revisi UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK) akhirnya dihidupkan kembali oleh Badan Legislasi (Baleg). Bahkan, RUU KPK resmi ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019 dalam rapat paripurna.

 

“Selanjutnya, Revisi UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK usul Baleg ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ujar pimpinan rapat paripurna Utut Adianto di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (5/9/2019).

 

Selain RUU KPK, rapat paripurna juga menyetujui RUU No, 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) sebagai usul inisiatif DPR. Hal krusial yang diubah yakni Pimpinan MPR RI pada periode 2019-2024 bakal bertambah lagi dari 7 orang menjadi 10 orang. Baca Juga: RUU Penyadapan Tak Lemahkan Pemberantasan Korupsi

 

Dari dokumen yang diperoleh, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengaku telah menggelar rapat pleno pada Selasa (3/9/2019) kemarin. Rapat tersebut meminta pandangan fraksi atas penyusunan draf RUU KPK. Hasilnya, 10 fraksi di Baleg memberikan persetujuan agar diboyong dalam rapat paripurna. Kemudian diputuskan menjadi usul insiatif DPR.

 

Secara garis besar, Revisi UU KPK mengatur beberapa hal. Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasan eksekutif atau pemerintahan karena KPK sebagai pelaksana UU. Meskipun masuk cabang kekuasaan eksekutif, namun KPK tetap independen dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang ASN.

 

Kedua, KPK dalam menjalankan tugasnya dapat menyadap. Namun penyadapan dapat dilakukan setelah mengantongi izin dari Dewan Pengawas KPK. Ketiga, sebagai lembaga penegak hukum, KPK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Karena itu, KPK mesti bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

 

Keempat, dalam meningkatkan kinerja KPK di bidang pencegahan, setiap instansi kementerian/lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan setelah berakhir masa jabatannya. Kelima, dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya, KPK diawasi oleh Dewan Pengawas yang berjumlah lima orang.

 

Keenam, penyidik KPK harus berasal dari instansi kepolisian dan kejaksaan, sedangkan penyelidik harus berasal dari kepolisian. Ini artinya menutup ruang penyelidik/penyidik independen yang direkrut KPK secara mandiri. 

 

Ketujuh, penghentian penyidikan. KPK berwenang menghentikan penyidikan dengan menyampaikan kepada dewan pengawasan dan diumumkan ke publik. Penghentian penyidikan dan penuntutan dicabut apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan atau berdasarkan putusan praperadilan.

 

Dalam beberapa bulan terakhir, Baleg DPR memang bergerak cepat membahas sejumlah RUU di penghujung berakhirnya masa jabatan DPR periode 2014-2019. Namun, khusus penyusunan draf RUU KPK tak terendus masyarakat, sehingga dalam hitungan minggu, RUU KPK tiba-tiba diboyong dalam rapat paripurna dan resmi menjadi usul inisiatif DPR dan masuk dalam dalam daftar Prolegnas Prioritas 2019, kendati hanya menyisakan satu bulan masa bhakti DPR periode 2014-2019.

 

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon Junaedi Mahesa mengaku Revisi UU KPK memang sudah lama timbul dan tenggelam. Namun, dinamika di tengah masyarakat menjadi pertimbangan DPR saat isu UU KPK bakal direvisi sejak 2014 lalu. Menurutnya, secara hukum tata negara, KPK memang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif sebagai sebagai pelaksana UU.

 

“Bukan pembuat UU. Ini kan yang aneh, kenapa KPK menolak,” ujarnya. Dia mengingatkan pembuat UU adalah DPR dan pemerintah. Sementara KPK, kata Desmon, seharusnya membuat sistem. Seperti mekanisme penyadapan. “Penyadapan harus izin pengawas. Pertanyaanya, sekarang KPK sudah ada pengawas belum?”

 

Karena itu, dia menilai keberadaan dewan pengawas bakal dikonkritkan melalui Revisi UU KPK. Soal siapa pihak yang bakal menunjuk orang-orang yang mengisi lima kursi dewan pengawas, bakal dirumuskan melalui Revisi UU KPK. “Yang pasti, kata Desmon, DPR menerima masukan soal rumusan pihak yang layak menjadi dewan pengawas.

 

Sementara Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan pihaknya menolak rencana DPR merevisi UU KPK. Alasannya, KPK hingga kini belum membutuhkan adanya perubahan dari UU KPK. Berulang kali KPK menegaskan penolakannya ketika DPR bakal merevisi UU KPK. “KPK tidak membutuhkan perubahan UU KPK,” kata dia.

 

Melanggar hukum

Keputusan memasukkan Revisi UU KPK dalam Prolegnas Prioritas 2019 dikritik Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). PSHK menganggap pengesahan itu melanggar hukum karena sejak awal tidak termasuk RUU Proglegnas Prioritas 2019 yang sudah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas.

 

“Ketentuan tersebut sudah diatur lebih teknis dalam Tata Tertib DPR,” ujar Direktur Jaringan dan Advokasi PSHK Fajri Nursyamsi dalam keterangannya.   

 

Misalnya, Pasal 65 huruf d Tata Tertib DPR menyatakan “Badan Legislasi bertugas: d. menyiapkan dan menyusun RUU usul Badan Legislasi dan/atau anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang sudah ditetapkan”. Dalam Pasal 65 huruf f Tata Tertib DPR disebutkan “Badan Legislasi bertugas : f. memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas RUU atau di luar RUU yang terdaftar dalam program legislasi nasional untuk dimasukan dalam program legislasi nasional perubahan.”

 

“Dari ketentuan itu dapat dilihat seharusnya yang dilakukan Baleg DPR adalah untuk diusulkan menjadi RUU prioritas dalam Prolegnas perubahan, tidak langsung menjadi usul inisiatif,” kritiknya.

 

PSHK menyesalkan sikap DPR yang menunjukan ketidakpatuhannya terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 termasuk ketentuan internal kelembagaannya sendiri yakni Tata Tertib DPR. PSHK juga mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, untuk tidak mengirimkan Surat Presiden (Supres), sehingga proses pembahasan tidak dapat dilanjutkan. Presiden Joko Widodo harus fokus kepada RUU yang sudah masuk sebagai prioritas dalam Prolegnas 2019 yang sudah disepakati bersama DPR sebelumnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua