Kamis, 11 Juli 2019

RUU Penyadapan Tak Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Karena tidak memangkas kewenangan KPK. Namun, RUU Penyadapan hanya mengatur prosedurnya lebih ketat agar tidak melanggar HAM.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi alur penyadapan. Foto : www.wahyu-winoto.com

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019. Pembahasan RUU ini mulai dilakukan di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Namun, sebelumnya sejumlah pihak mengkhawatirkan materi muatan RUU Penyadapan dinilai melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penilaian ini ditepis DPR yang justru menjamin kewenangan penyadapan yang sudah dimiliki KPK.

 

Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto mengatakan RUU Penyadapan tidak sama sekali memangkas kewenangan penyadapan KPK. Justru, kata dia, penyadapan salah satu kekuatan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Hanya saja, mekanisme wewenang penyadapan sejumlah lembaga penegak hukum (termasuk KPK) harus diatur ketat sedemikian rupa dalam UU.

 

“Saya ingin menegaskan bahwa RUU ini sangat penting dan tidak akan memangkas kewenangan KPK. Jadi sudah clear dalam draf yang kita susun itu tidak memangkas kewenangan KPK,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Komplek Gedung Parlemen beberapa hari lalu. Baca Juga: Begini Mekanisme Audit Pelaksanaan Penyadapan

 

Baginya, proses/prosedur penyadapan yang diatur UU bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) sebagai kewajiban negara melindunginya. “Perlu dibuat prosedur dalam UU sebagai hukum formil yang harus dipatuhi sebelum melakukan penyadapan terhadap semua tindak pidana. Begitu pula izin penyadapan melalui satu pintu yakni pengadilan."  

 

Menurutnya, selama ini pengaturan wewenang penyadapan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki definisi berbeda-beda. Apalagi, Mahkamah Konstitisi (MK) pernah mengeluarkan putusan agar pengaturan penyadapan dibuat setingkat UU. Karena itu, DPR memandang sangat perlu menyusun RUU tentang Penyadapan untuk mengatur seluruh prosedur penyadapan agar tidak melanggar HAM.  

 

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan penyadapan merupakan perbuatan melanggar HAM yang dilegalkan oleh negara. Karenanya, penyadapan mesti diatur ketat agar tidak sembarangan menyadap atas nama penegakkan hukum. Dalam penegakkan hukum, terdapat beberapa institusi lembaga negara yang diberikan kewenangan melakukan penyadapan. Seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), BNPT, KPK, Polri, dan Kejaksaan.

 

Oleh karena RUU Penyadapan terkait penegakkan hukum, dirinya meminta kelanjutan pembahasan RUU ini melibatkan Komisi III. Menurutnya, pembentukkan RUU Penyadapan merupakan amanat putusan MK agar penyadapan diatur dalam satu UU. Dia mengatakan praktik penyadapan yang selama ini dilakukan oleh KPK berpijak pada Pasal 12 huruf a UU 30 Tahun 2002 tentang KPK.

 

Namun, tata cara pelaksanaan penyadapan tidak dirinci dalam peraturan turunan UU KPK, tetapi hanya diatur oleh peraturan KPK, sehingga penyadapan KPK seringkali menjadi sorotan kalangan DPR. Namun demikian, Masinton menegaskan RUU Penyadapan yang sedang disusun tak akan melemahkan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

 

“Dalam RUU yang saya baca itu dia dalam konteks pemberantasan korupsi dan narkotika dipisahkan, jadi nggak perlu khawatir. Kalau ada yang berkeberatan dengan penyadapan dibilang ini mau melemahkan pemberantasan korupsi, kalau saya nanggapinya dengan siul saja,” kata dia.

 

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini melanjutkan persoalan pemberantasan korupsi memang mesti direvitalisiasi. Mekanisme penyadapan melalui RUU Penyadapan merupakan bagian dari revitalisasi agenda pemberantasan korupsi yang menjadi tanggung jawab semua pihak terutama aparat penegak hukum.

 

“Revitalisas pemberantasan korupsi bukan hanya monopoli KPK, tetapi seluruh institusi penegak hukum mulai kepolisian sampai lembaga peradilan. Karena itu, RUU Penyadapan menjadi pintu masuk menyatukan komitmen yang sama antar institusi penegak hukum dalam pemajuan pemberantasan korupsi,” lanjutnya.

 

Dia berharap bergulirnya pembahasan RUU Penyadapan, institusi penegak hukum yang ada tidak berkeberatan dengan pengaturan mekanisme penyadapan ini. Yang pasti, kata dia, DPR bersama pemerintah dalam menyusun RUU Penyadapan tidak ditujukan melemahkan lembaga penegak hukum manapun. “Ini semata untuk menjamin hak asasi masyarakat itu dilindungi dan memperoleh kepastian hukum,” katanya.

 

Anggota Komisi III DPR lain, Teuku Taufikulhadi mengatakan prinsipnya tata cara (prosedur) penyadapan dilakukan dengan transparan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan. Namun, jika ada hal mendesak karena belum mendapat izin pengadilan lantaran mengejar target seharusnya bisa dikecualikan. Selanjutnya, pengajuan izin tetap dilakukan setelah penyadapan ke pengadilan.

 

Menurutnya, kewenangan prosedur penyadapan masing-masing lembaga penegak hukum diatur sama dan setara, tidak terkecuali KPK. Sebab, bila mekanisme atau tata cara penyadapan diatur berbeda terhadap KPK, justru bakal menimbulkan persoalan akibat tidak adanya persamaan dalam proses penegakkan hukum.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua