Jumat, 06 September 2019

Trisula ‘Pembunuh’ KPK

Dugaan capim bermasalah, RUU KPK, dan RUU KUHP sebagai pelemahan terstruktur dan sistematis terhadap KPK?
Aji Prasetyo
Ketua KPK Agus Rahardjo. Foto: RES

Niatan Agus Rahardjo dan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin mengakhiri masa tugas dengan tenang nampaknya pupus menyusul keputusan Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK) oleh DPR.    

 

Dalam beberapa bulan mendatang, kecuali Alexander Marwata yang masuk 10 Capim KPK, Laode M Syarif, Saut Situmorang, Basaria Panjaitan, dan Agus sendiri memang akan mengakhiri masa tugasnya. Mereka akan digantikan calon pimpinan KPK baru periode 2019-2023 yang masih berproses di DPR.  

 

Masalahnya di ujung masa kepemimpinan KPK saat ini, ada indikasi hantaman bertubi-tubi yang menerpa KPK. Pertama, lolosnya Capim KPK yang diduga bermasalah secara kode etik ketika menjadi salah satu pejabat KPK. Kedua, revisi UU KPK yang cenderung bukan menguatkan, tetapi justru hendak melemahkan KPK. Ketiga, RKUHP yang seolah hendak mengubah sifat tindak pidana korupsi (extra ordinary crime) sebagai tindak pidana biasa.  

 

"Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk. Bukan tanpa sebab. Semua kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini membuat kami harus menyatakan kondisi yang sesungguhnya saat ini," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Kamis (5/9/2019). Baca Juga: Presiden Diminta Tak Keluarkan Surpres RUU KPK

 

Agus mengatakan adanya capim bermasalah bakal mengganggu agenda pemberantasan korupsi di KPK nantinya. Setidaknya, capim bemasalah akan membuat KPK terbelenggu dan sangat rentan diganggu berbagai pihak saat melaksanakan tugasnya memberantas dan mencegah korupsi. 

 

KPK mengakui memang tidak secara tegas menolak hasil seleksi pansel yang meloloskan capim yang akan memimpin lembaganya itu nantinya. Tapi KPK terus memberikan respon ada sejumlah temuan mulai dari pelanggaran etik, penerimaan gratifikasi, dan berbagai temuan pelanggaran lainnya. 

 

"Penelusuran rekam jejak ini jelas dapat dipertanggungjawabkan metode dan hasilnya. Bahkan, KPK telah mengundang panitia seleksi untuk melihat bukti-bukti pendukung jika memang dibutuhkan," kata Agus saat merespon nama-nama yang dirilis Pansel beberapa waktu lalu.

 

RUU KPK dan RKUHP

Tak hanya capim, RUU KPK yang merupakan inisiatif DPR ini juga cenderung melemahkan KPK. Menurut Agus, setidaknya ada 9 poin yang terdapat dalam draf RUU KPK usulan DPR yang berisiko “melumpuhkan” kerja-kerja lembaga antikorupsi ini dan mengancam independensi KPK. 

 

Pertama, adanya ancaman independensi KPK karena pegawai KPK harus tunduk pada UU ASN dan KPK merupakan lembaga pemerintah pusat (eksekutif). Kedua, KPK dibatasi dan dipersulitnya kewenangan penyadapan dalam RUU KPK karena harus melaporkan kepada Dewan Pengawas dan hanya dalam jangka waktu 3 bulan, lalu satu kali perpanjangan. 

 

Ketiga, ada pembentukan 5 orang Dewan Pengawas yang anggotanya dipilih melalui pansel, tapi diusulkan oleh Presiden dan DPR. Keempat, pengangkatan penyidik harus dari kepolisian dan kejaksaan, sedangkan penyelidik hanya boleh dari kepolisian, sehingga KPK tidak bisa mengangkat penyidik dan penyelidik sendiri. 

 

Kelima, proses penuntutan yang biasanya dilakukan sendiri oleh KPK sendiri, kini harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Keenam, tidak adanya kriteria “perhatian publik” dalam penanganan yang selama ini menjadi kewenangan KPK. Jadi apapun perhatian publik dalam suatu kasus korupsi sudah tidak lagi menjadi kewenangan KPK. 

 

Ketujuh, KPK dipangkas kewenangan pengambilalihan perkara korupsi dalam proses penuntutan. Kedelapan, dihilangkannya kewenangan-kewenangan strategis dalam proses penuntutan. Kesembilan, kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

 

"Atas kondisi itu, KPK perlu menyampaikan sikap menolak Revisi UU KPK karena masih belum dibutuhkan. Apalagi jika mencermati materi muatan RUU KPK yang beredar. Isinya justru rentan ‘melumpuhkan’ fungsi-fungsi KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi," tegasnya. 

 

Tak hanya melalui capim bermasalah dan revisi UU KPK, upaya pelumpuhan KPK juga dilancarkan melalui RUU KUHP. Saat ini, DPR tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari tindak pidana korupsi. "Sehingga keberadaan KPK terancam," tegas Agus. 

 

Pihaknya menyadari DPR memiliki wewenang menyusun RUU inisiatif. Namun, KPK meminta DPR tidak menggunakan wewenang tersebut untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK. KPK juga berharap Presiden Jokowi dapat membahas terlebih dulu bersama akademisi, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi UU KPK dan RKUHP khusus terkait rumusan tindak pidana korupsi. 

 

Menurutnya, RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan mungkin dapat menjadi UU jika Presiden menolak dan tidak menyetujui RUU tersebut. "Karena Undang-undang dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden. KPK percaya, Presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan bahwa Presiden tidak akan melemahkan KPK.” 

 

Apalagi, saat ini Presiden memiliki sejumlah agenda penting melakukan pembangunan dan melayani masyarakat. Polemik Revisi UU KPK dan upaya melumpuhkan KPK ini semestinya tidak perlu ada, sehingga Presiden Joko Widodo dapat fokus pada seluruh rencana yang telah disusun dan KPK mendukung penuh program tersebut dengan cara mencegah dan memberantas korupsi. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua