Sabtu, 07 September 2019

Peradi Bakal Beri Masukan Soal Pasal Contempt of Court

Peradi mengusulkan tidak perlu ada aturan pidana contempt of court dalam RKUHP ataupun UU tersendiri. Sebab, dalam UU Advokat sudah diatur fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Kehormatan dan memiliki kode etik sendiri.
Aida Mardatillah
Gedung DPR. Foto: Sgp

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan bakal segera mengirimi surat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pembahasan RKUHP yang kabarnya akan disahkan pada 24 September 2019. Soalnya, ada pasal dalam RKUHP yang dinilai merugikan kalangan advokat ketika menjalankan profesinya dalam menangani perkara di pengadilan yakni ketentuan pidana contempt of court (penghinaan peradilan).

 

“Dalam waktu dekat, saya dan pengurus DPN Peradi lain akan mengirim surat ke DPR untuk melakukan audiensi untuk membahas mengenai aturan contempt of court ini. Kami akan memberikan masukan-masukan terkait aturan ini,” ujar Ketua Dewan Pembina Peradi Otto Hasibuan di sela-sela peluncuran program National Moot Court Competition (NMCC) bidang PTUN di Kantor DPN Peradi, Grand Slipi, Jakarta Barat, Rabu (5/9/2019) kemarin.     

 

Otto menilai pasal contempt of court seperti diatur Pasal 281 RKUHP berpotensi menciptakan kriminalisasi terutama advokat. Misalnya, ketika menunjukan sikap tidak hormat kepada hakim atau menyanggah hakim dalam persidangan. Hal ini telah menimbulkan reaksi dari kalangan advokat.

 

Menurut Otto, aturan contempt of court dalam RKUHP agak berbahaya jika diterapkan. Sebab, bisa menganggu kebebasan berpikir pencari keadilan termasuk advokat. Apalagi, jika aturan contempt of court dengan UU tersendiri. “Saya khawatir, jika ada UU Contempt of Court sendiri demi melindungi hakim dan peradilan sangat berbahaya,” kata dia.  

 

Dia melanjutkan jika memang harus ada aturan contempt of court, jangan hanya ditujukan kepada masyarakat atau penegak hukum lain (advokat, jaksa, red), tapi perlu diterapkan juga kepada hakim. Faktanya hakim juga kerap melanggar dalam proses persidangan (contempt of power).  

 

“Jka aturan contempt of court hanya ditujukan kepada masyarakat pencari keadilan dan penegak hukum lain terkesan tidak adil. Jika contempt of power tidak diatur dalam RKUHP akan menimbulkan kesewenang-wenangan hakim. Sekarang kan banyak contempt of power dilakukan hakim,” ungkapnya.

 

“Seperti hakim tidur saat sidang, hakim melanggar hukum acara, dan lain-lain (suap). Itu termasuk contempt of power. Sekali lagi, perlu hakim diatur aturan contempt of power,” usulnya.

 

Meski begitu, dia mengakui sebelum berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hakim bisa memberi sanksi dan menindak advokat jika melanggar. Namun, sekarang tidak, karena advokat sudah memiliki Kode Etik sendiri dan Dewan Pengawas Advokat. (Baca Juga: Pentingnya UU Contempt Of Court untuk Lindungi Kehormatan Pengadilan)

 

Ketua DPN Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan mengusulkan tidak perlu ada aturan pidana contempt of court dalam RKUHP ataupun UU tersendiri. Sebab, dalam UU Advokat sudah diatur fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Kehormatan dan memiliki kode etik tersendiri.

 

“Tidak perlu ada contempt of court dalam RKUHP, nanti interpretasinya bisa berbeda. UU Advokat sudah cukup. Jadi, advokat jangan dipersulit, terlalu membuat kecurigaan yang tidak tahu persoalannya apa,” kata dia.

 

Pasal 281 RKUHP mengatur tindak pidana terhadap proses peradilan diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp10 juta. Tindakan yang termasuk dalam unsur delik pidana contempt of court ini ada tiga kategori. Pertama, setiap orang yang tidak mematuhi perintah pengadilan atau penetapan hakim yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan. 

 

Kedua, setiap orang yang tidak hormat kepada hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam persidangan. Ketiga, setiap orang yang secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang di pengadilan. 

 

Pandangan senada sebelumnya disampaikan Ketua DPN Peradi Luhut MP Pangaribuan. Dia menilai pasal contempt of court itu tidak sesuai dengan sistem hukum di Indonesia, seperti termuat dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Luhut berpendapat contempt of court tidak tepat diterapkan karena sistem kekuasaan hakim seperti termuat dalam UU No.48 Tahun 2009 yang bersifat absolut (mutlak).  

 

Hakim bisa menentukan fakta, menyimpulkan, dan menentukan hukuman. Karena itu, hakim di Indonesia bersifat aktif dalam menangani setiap perkara. Dalam konsep ini, tidak perlu lagi contempt of court untuk melindungi hakim. Sebab, melalui kekuasaannya itu, (secara otomatis) hakim bisa “mengusir” pihak-pihak yang merasa mengganggu jalannya persidangan. Kalaupun ada pihak yang menyerang hakim, maka bisa dikenakan pasal pidana lain, tapi bukan pasal contempt of court.

 

Contempt of court ini, menurut Luhut berkembang di Inggris yang menggunakan sistem hukum common law, dimana hakim bertindak pasif dalam menangani perkara. Tugas hakim dalam sistem tersebut hanya menjaga aturan main, sehingga memang dibutuhkan ketentuan contempt of court. Namun, jika aturan ini diterapkan di Indonesia, maka akan menyebabkan kriminalisasi yang berlebihan.

 

“Jadi, Pasal 281 RKUHP ini layak dihapus, kami akan melayangkan surat kepada DPR dan jika dibolehkan kami akan menjelaskan alasannya,” kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (3/9/2019). Baca Juga: Beragam Profesi Ini Terancam Ketentuan Contempt of Court

 

Luhut mengusulkan ketimbang memuat ketentuan contempt of court, lebih baik mengatur contempt of power yang tujuannya melindungi peradilan dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim. “Ini diperlukan karena kekuasaan hakim dalam sistem hukum di Indonesia sifatnya absolut,” katanya.  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua