Selasa, 10 September 2019

Mengenal Krypto Kontrak: Eksekusi Otomatis Beragam Kontrak dalam Satu Teknologi

Menggunakan metode transaksi cryptocurrencies memudahkan para pihak untuk langsung mengeksekusi perjanjian melalui teknologi krypto kontrak bila terjadi kondisi breach of contract.
Hamalatul Qur'ani
Diskusi bertajuk Deconstructing Smart Contracts On and Off Distributed Ledgers, pada pagelaran Techlaw Fest 2019, Kamis (5/9). Foto: HMQ

Pernahkah anda bertransaksi menggunakan mesin penjual minuman botol otomatis? Tanpa anda sadari, skema penjualan pada mesin otomatis itu kurang lebih menggambarkan bagaimana suatu krypto kontrak atau dikenal juga dengan smart contract (SC) bekerja. Anda bernegosiasi dengan harga, menentukan pilihan, membayar baik menggunakan cash ataupun e-money, mengkonfirmasi pembelian dan akhirnya memperoleh minuman yang anda inginkan.

 

“Bisa dikatakan, mesin penjual otomatis itu merupakan kakek buyut (cikal bakal) lahirnya smart contract,” terang Executive Education Fellow, NUS School of Computing, Claudia Marcusson dalam diskusi bertajuk Deconstructing Smart Contracts On and Off Distributed Ledgers, pada pagelaran Techlaw Fest 2019, Kamis (5/9).

 

Menggunakan metode transaksi cryptocurrencies tentu memudahkan para pihak untuk langsung mengeksekusi perjanjian melalui teknologi krypto kontrak bila terjadi kondisi breach of contract. Sifat ‘self-excecuting’ inilah yang secara tegas membedakan mana yang merupakan smart contract dan mana yang merupakan kontrak konvensional biasa. Kontrak biasa, hanya mendefinisikan apa saja aturannya dan bagaimana hukuman (penalties) yang diterapkan.

 

Ketika memasuki kondisi sepakatnya kedua belah pihak, maka pengesahan keberlakuan SC diverifikasi ke address para pihak untuk mencapai consensus. Consensus meliputi kesepakatan untuk menggunakan jenis cryptocurrency tertentu untuk mengeksekusi kontrak. Pasca disepakatinya consensus itu, maka apa-apa yang telah tertuang dalam SC tak bisa lagi diubah, karena itulah sifatnya dikenal Immutable.

 

Keuntungannya, eksekusi otomatis ini tentu akan memangkas keberadaan intermediaries (perantara dalam transaksi) dalam pembuktikan keabsahan transaksi itu. Tak heran, distribusi dokumen ke banyak address jelas akan membuat salinan kontrak asli sulit diubah sehingga tak lagi diperlukan keterangan intermediaries.

 

Pada akhirnya, penggunaan SC dapat meningkatkan kepercayaan para pihak dalam merancang kontrak, mengingat dokumen juga tersimpan aman secara terenkripsi dalam sebuah teknologi yang dikenal dengan distributed ledger (DL).

 

Sebagai informasi, DL merupakan suatu sistem pencatat transaksi secara identic di banyak computer (desentralisasi dokumen). Dengan begitu, katanya, kemungkinan manipulasi kontrak oleh pihak ketiga dapat diantisipasi sejak awal melalui DL. “Dokumen-dokumen juga akan diduplikasi dalam jumlah yang sangat banyak, jadi sulit diubah,” jelasnya.

 

Ditambah lagi dalam satu sistem, keamanan dokumen turut terjaga berkat teknologi kryptografi serta beberapa layer sistem keamanan yang dibangun dalam SC. Error atau kesalahan penulisan kontrak akibat pengisian data kedalam banyak format secara manual juga dapat diantisipasi melalui smart contract. Dengan teknologi pendeteksi kekeliruan, akurasi kontrak menjadi terjamin.

 

Yang penting dicatat, katanya, ada beberapa limitasi tertentu dalam penggunaan SC. Pertama, mengingat pembentukan SC dilakukan dengan meng-input kode (coding), persoalannya tak segala sesuatu terkait kontrak yang dapat dikode-kan. Misalnya, subjektivitas masing-masing pihak, penilaian alamiah case by case, keadaan-keadaan yang belum terjadi seperti kemungkinan force mejeur, atau bagaimana para pihak melakukan effort terbaik untuk menjalankan kontrak, semua itu jelas tak bisa dikode-kan.

 

(Baca: Bantu Lawyer Akselerasi Waktu dan Kinerja, Bagaimana Pertanggungjawaban AI?)

 

Kedua, tetap saja beberapa jenis transaksi mempersyaratkan tetap adanya kontrak tertulis (konvensional), seperti perpindahan kepemilikan hak atas tanah misalnya. Ketiga, SC tak bisa mengatasi peristiwa yang terjadi diluar kode-kode yang telah dimasukkan, seperti bilamana pelaksanaan kontrak oleh para pihak dilakukan secara illegal, dengan paksaan, dengan menabrak hukum dan lainnya. Menjadi pertanyaan bila eksekusi dilakukan namun business process-nya menabrak hukum dan tak terdeteksi oleh keterbatasan kode.

 

“Privacy issue for masked content, juga perlu disorot. Belum adanya yurisprudensi terkait enforceability juga harus menjadi perhatian,” tukasnya.

 

Managing Partner Joyce A Tan & Partner, Joyce A Tan, juga mendekonstruksi beberapa kelemahan SC dalam pemaparannya. Senada dengan Claudia, Ia mempertanyakan bisakah teknologi SC mengatasi seluruh masalah? Apakah SC bisa berlaku untuk seluruh jenis transaksi atau hanya beberapa transaksi saja. Layaknya perpindahan kepemilikan tanah jelas tak bisa dilakukan melalui SC.

 

SC juga dianggapnya belum mampu memberikan penjelasan menggunakan natural language (Bahasa alami) yang memudahkan users dalam memahami kontrak. Keterbatasan mengkonversi natural language kedalam Bahasa hukum juga disebutnya masih berada dalam tingkat toleransi yang rendah terhadap kesalahan yang mungkin terjadi.

 

“Ditambah lagi, SC tentu juga tak mempunyai daya interpretasi yang luas dalam menafsirkan penerapan prinsip-prinsip hukum tertentu dalam kontrak,” jelasnya.

 

Sebagai tambahan informasi, Partner & Co-CEO Ashurst Digital Ventures, Tara Waters menjelaskan bagaimana proses implementasi SC yang dikembangkan perusahaannya. Pertama, masukkan dokumen melalui kode-kode kedalam virtual machine dan simpan menggunakan sebuah ‘address’. Secara otomatis, dokumen yang dimasukkan akan langsung mengeksekusi fungsi SC berdasarkan kode-kode yang sudah dimasukkan ke address.

 

Updated kontrak bisa dilakukan berdasarkan kode yang dimasukkan dan catatan yang terekam dalam chain. Update perubahan ini, hanya bisa dilakukan apabila memenuhi kondisi-kondisi tertentu yang telah ditetapkan sejak awal dalam pre-defined outcomes terkait kapan atau dalam kondisi apa saja suatu kontrak bisa diubah.

 

“Hasil perubahan harus divalidasi dulu dan disimpan dalam chain,” jelasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua