Jumat, 13 September 2019

TAP MPR Pembaruan Agraria Ini Didesak untuk Dilaksanakan

Karena Pemerintah dan DPR dinilai belum menjalankan mandat TAP MPR No.IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).
Ady Thea DA
Lahan pertanian sebagai salah satu objek redistribusi tanah dalam reforma agraria. Foto: SGP

Pengelolaan sektor SDA dan lingkungan hidup masih menghadapi berbagai persoalan seperti tumpang tindih perizinan, konflik lahan, dan kerusakan lingkungan. Guna membenahi persoalan itu, pemerintah telah menerbitkan berbagai UU dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sayangnya, berbagai aturan yang telah diterbitkan itu dirasa belum mampu menjawab berbagai tantangan di sektor SDA dan lingkungan hidup.

 

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati berpendapat Tap MPR No.IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) sudah memberi arah yang jelas bagi pemerintah dan DPR. TAP MPR yang diterbitkan 18 tahun silam itu melihat dengan cermat persoalan yang dihadapi seperti ketimpangan struktural, konflik agraria, dan pencemaran lingkungan hidup. Tap MPR ini juga termuat dalam nawacita pertama yang diusung Jokowi tahun 2014. Tapi dalam lima tahun pemerintahan Jokowi pelaksanaannya tersendat dan tidak menyentuh persoalan dasar.

 

Perempuan yang disapa Yaya itu menilai ada sejumlah RUU yang dibahas pemerintah dan DPR yang mengesampingkan mandat Tap MPR No.IX Tahun 2001, seperti RUU Pertanahan. Kebijakan yang diterbitkan pemerintah juga ada yang melemahkan perlindungan lingkungan hidup seperti PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Yaya mengusulkan kepada pemerintah dan DPR untuk menjadikan Tap MPR No.IX Tahun 2001 sebagai acuan dalam menerbitkan kebijakan di sektor SDA dan lingkungan hidup.

 

“Semangat TAP MPR No.IX Tahun 2001 masih relevan untuk digunakan sebagai acuan dan penting untuk pembaruan hukum di sektor SDA dan lingkungan hidup,” kata Yaya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

 

Guru Besar FH UGM Prof Maria Sri Wulan Sumardjono mengatakan sudah 18 tahun Tap MPR No.IX Tahun 2001 berlaku, tapi sampai sekarang pemerintah dan DPR belum melaksanakannya. Padahal, Pasal 6 Tap MPR No.IX Tahun 2001 ini secara tegas menugaskan DPR dan Presiden menindaklanjuti pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan SDA serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua UU dan Peraturan Pelaksanaan yang tidak sejalan dengan ketetapan ini.

 

“Tap MPR ini harus menjadi acuan DPR dan pemerintah dalam menyusun peraturan terkait SDA, dan agraria agar berkelanjutan dan berkepastian hukum,” kata Maria mengingatkan.

 

Maria juga menyoroti UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang tidak pernah dijalankan serius. Ironisnya, pemerintah dan DPR malah menerbitkan UU yang mendegradasi UU No.5 Tahun 1960, misalnya UU No.5 Tahun 1967 tentang Kehutanan yang awalnya lahir setelah UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing terbit.

 

Guru besar Fakultas Kehutanan IPB Prof Hariadi Kartodihardjo mengatakan ada 2 hal penting dalam Tap MPR No.IX Tahun 2001 yakni konsolidasi pembaruan agraria dan SDA. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 Tap MPR No.IX Tahun 2001 yang menentukan arah dua kebijakan itu. Sebagian substansi dalam Tap MPR ini juga diadopsi dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seperti Pasal 69 ayat (2) yang memberi ruang bagi kearifan lokal.

 

Hariadi menegaskan Tap MPR No.IX Tahun 2001 ini membutuhkan kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan DPR untuk menjalankannya. “Pemerintah dan DPR periode 2019-2024 harus menjalankan mandat Tap MPR ini karena penting sebagai terobosan,” usulnya.

 

Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Abdon Nababan menyebutkan Tap MPR No.IX Tahun 2001 disambut baik kalangan masyarakat hukum adat karena keberadaan mereka diakui. Sebelum Tap MPR ini terbit, Abdon mencatat tidak ada regulasi yang mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat. Salah satu yang diharapkan masyarakat hukum adat dari Tap MPR ini adalah penyelesaian konflik agraria. Sayangnya, sampai saat ini harapan itu belum terwujud.

 

Abdon menyayangkan pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat yang tak kunjung tuntas menjelang akhir masa jabatan DPR dan pemerintah periode 2014-2019. “RUU Masyarakat Hukum Adat ini sudah berjalan 2 tahun, tapi tidak jelas penyelesaiannya,” kata dia. Baca Juga: Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di RKUHP Jadi Sorotan

 

Sekjen KPA Dewi Kartika menjelaskan Tap MPR No.IX Tahun 2001 ini lahir karena dorongan organisasi masyarakat sipil. Tap MPR ini disepakati MPR dalam sidang di tahun 2001. Menurut Dewi, ada tahap yang perlu dilalui untuk menjalankan Tap MPR ini yaitu pembentukan lembaga, mengatur kewenangannya, dan pendanaan. Kemudian mengimplementasikan mandat Tap MPR No.IX Tahun 2001 antara lain mengkaji ulang seluruh peraturan terkait dan melakukan harmonisasi, meregistrasi tanah, pemulihan ekosistem yang rusak, dan pengelolaan SDA yang adil dan berkelanjutan.

 

Setelah Tap MPR ini lahir, Kartika menjelaskan organisasi masyarakat sipil pernah mendorong pemerintah untuk menerbitkan lembaga penyelesaian konflik agraria. Bahkan sampai saat ini, usulan itu masih terus disuarakan dan pemerintahan Jokowi hanya membentuk tim penyelesaian agraria di Kantor Staf Presiden (KSP). Dewi juga mengingatkan dalam putusan MK No.75 Tahun 2014 menegaskan Tap MPR masih berlaku sepanjang kebijakan itu diperkuat melalui peraturan perundang-undangan.

 

“Tap MPR ini bisa digunakan untuk mendorong perubahan kebijakan,” paparnya.

 

Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan mengatakan Tap MPR No.IX Tahun 2001 semangatnya membenahi persoalan sektoral. Alih-alih membenahi, tapi malah muncul regulasi sektoral seperti UU Perkebunan. Terkait reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria, Abetnego menegaskan Presiden Jokowi memberi perhatian serius dan telah memerintahkan jajarannya untuk mengerjakan hal itu. Begitu pula penangkapan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat terkait konflik agraria.

 

“Presiden sudah memberi arahan Polri untuk melepaskan mereka,” akunya.

 

Abetnego menjelaskan per Juli 2019, tim percepatan penyelesaian konflik telah menerima 666 kasus. Bahkan, sekarang jumlahnya diperkirakan mencapai 700 kasus. Sebab, masyarakat yang melapor sebagian besar sudah mengadukan persoalan yang mereka hadapi kepada Kementerian terkait, tapi tidak berbuah hasil seperti yang diharapkan. Ini menunjukan masyarakat masih tidak puas dengan kerja yang dilakukan Kementerian dan Lembaga teknis terkait.

 

Sejumlah pengaduan yang masuk terkait mal administrasi, program transmigrasi yang bermasalah, dan persoalan kawasan hutan. Terkait hal ini, Abetnego menjelaskan Presiden Jokowi dalam rapat sudah melihat kecenderungan posisi masyarakat yang lemah dan selalu kalah dalam konflik agraria. Karena itu, Presiden sudah menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk membantu masyarakat menyelesaikan konflik agraria.

 

Abetnego memaparkan banyak tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan konflik agraria karena terkait kewenangan berbagai lembaga di tingkat pusat dan daerah. Misalnya, tidak mudah mengundang Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk membahas konflik agraria. Dan banyak dalih yang digunakan perusahaan yang memegang konsesi misalnya mengklaim bahwa itu aset negara. Kedua kementerian itu punya catatan terkait aset yang masuk kategori milik negara.

 

Begitu pula dengan konflik yang melibatkan pemerintah daerah, Abetnego menjelaskan masih ada pemerintah daerah yang tidak memenuhi undangan untuk membahas konflik agraria yang terjadi di wilayahnya. “Harus dicari terobosan agar pemerintah daerah aktif menyelesaikan konflik agraria,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua