Jumat, 13 September 2019

Nasib Pemberantasan Korupsi Dinilai Makin Terancam

Dengan menyepakati pembahasan revisi UU KPK usulan dari DPR, Presiden dinilai melanggar poin 4 Nawa Cita.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: BAS

Saat arah jarum jam menunjuk angka pukul 20.00 WIB, Kamis (12/9) malam, ruang Komisi III DPR tengah menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK atas nama Firli Bahuri. Di ruang berbeda, Badan Legislasi (Baleg) tengah menggelar rapat kerja bersama pemerintah yang diwakili Menkumham Yasonna H Laoly terkait pembahasan awal revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK).  

 

Digelarnya dua agenda itu secara bersamaan seolah hendak mengalihkan perhatian masyarakat yang umumnya tertuju pada gelaran uji kelayakan Calon Pimpinan KPK (Capim KPK) di ruang Komisi III DPR. Satu sisi, hasil uji kelayakan telah memilih 5 nama pimpinan KPK periode 2019-2023 yang satu diantaranya tetap memilih Firli Bahuri, nama yang disorot publik karena diduga “cacat” secara etik.

 

Terpilihnya Bahuri (Polri) - bahkan ditunjuk sebagai ketua KPK - mendorong penasihat KPK Tsani Annafari dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memutuskan mengundurkan diri sebagai bentuk protes. Sisi lain, desakan penolakan atas RUU KPK secara masif seolah pupus pasca Presiden Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Presiden (Surpres) No. R-42/Pres/09/2019 ke DPR tertanggal 11 September 2019 yang menunjuk Menkumham dan Menpan dan RB untuk mewakilinya dalam pembahasan RUU KPK bersama DPR. 

 

Sehari kemudian, Kamis (12/11/201) malam, saat Komisi III DPR menggelar uji kepatutan Capim KPK, Menkumham menggelar rapat kerja bersama Badan Musyawarah (Bamus) DPR membahas sejumlah RUU, khususnya RUU KPK. Presiden Jokowi dalam pandangannya yang dibacakan Menkumham Yasonna H Laoly menerangkan Indonesia adalah negara hukum yang mutlak mengedepankan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya sistem hukum nasional yang baik.

 

“Tak hanya norma hukum dan budaya hukum, namun struktur kelembagaan menjadi kerangka dasar dalam sistem hukum nasional itu,” ujar Yasonna. Baca Juga: Akhirnya Presiden Jokowi Teken Supres RUU KPK

 

Dalam aspek pencegahan, pemberantasan korupsi pun mesti menggunakan pendekatan kerangka sistem hukum nasional. Karena itu, peran kelembagaan menjadi faktor penting untuk diprioritaskan agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara cepat, optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan.

 

Namun, tetap dalam koridor prinsip pengawasan yang seimbang sesuai sistem peradilan pidana yang terpadu, tidak bertentangan asas praduga tidak bersalah, dan menciptakan kepastian, keadilan, dan kemaanfaatan hukum serta dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yan dijamin UUD RI Tahun 1945 Republik Indonesia Tahun 1945.

 

“Dalam rangka memperkuat dan meningkatkan pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi dan penguatan sinergisitas proses penegakan hukum oleh KPK, maka perlu dilakukan revisi terhadap UU KPK. Pemerintah, sependapat dengan DPR dalam merevisi UU KPK,” tutur Yasonna saat membacakan pertimbangan DIM pembahasan RUU KPK.

 

Meski begitu, dari materi muatan RUU KPK sebagai usul inisiatif DPR ini, Presiden hanya menyetujui empat poin yang layak dilakukan pembahasan lebih lanjut. Pertama, pengangkatan Dewan Pengawas sebagai pengawasan internal yang menjadi kewenangan Presiden melalui Panitia Seleksi (Pansel). Presiden memandang keberadaan Dewan Pengawas penting demi terciptanya check and balance, transparansi, dan akuntabilitas.

 

Misalnya, lembaga negara, seperti presiden diawasi DPR dan BPK, MA diawasi KY, bekerja dengan prinsip check and balances, saling mengawasi. Hal ini dibutuhkan meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Nantinya, Dewan Pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat, akademisi, atau pegiat antikorupsi, bukan politisi, bukan birokrat atau aparat penegak hukum aktif. Bagi pemerintah, kata Yasonna, pengangkatan Dewan Pengawas melalui Pansel tetap membuka partisipasi publik terkait rekam jejak para calonnya.

 

Kedua, perlu keberadaan penyelidik dan penyidik independen di luar penyidik Polri dan Kejaksaan. Demi menjaga penegakan hukum tipikor berkesinambungan, perlu membuka ruang dan mengakomodir penyelidik dan penyidik KPK berstatus aparatur sipil negara (ASN) dengan tetap memperhatikan standar kompetensi dan kelulusan diklat. Dalam draf RUU KPK ini, pemerintah mengusulkan agar ada rentang waktu selama dua tahun untuk mengalihkan penyelidik dan penyidik dalam status ASN.

 

Ketiga, penyebutan KPK sebagai lembaga negara. Dalam putusan Mähkamah Könstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017 menyebutkan KPK sebagai lembaga penunjang terpisah dan independen, sehingga masuk ranah kekuasaan eksekutif. Alasannya, KPK selama ini menjalankan fungsi eksekutif, seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana fungsi ini dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan. Meski masuk ranah eksekutif, kata Yasonna, pelaksanaan tugasnya bersifat independen, bebas dari pengaruh pihak manapun.

 

Keempat, perlu mekanisme Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) demi menghormati prinsip hak asasi manusia (HAM) dan kepastian hukum. Hanya saja, jika RUU KPK usulan DPR memberi batas waktu maksimal 1 tahun bisa mengeluarkan SP3, pemerintah mengusulkan menjadi 2 tahun supaya memberi batas waktu yang memadai bagi KPK menggunakan kewenangan ini.  

 

Pemerintah pun mengusulkan beberapa perubahan substansi, seperti koordinasi penuntutan (KPK dan Kejaksaan), penyebutan istilah atau terminologi lembaga penegak hukum, pengambilan sumpah dan janji ketua dan anggota Dewan Pengawas, dan kewenangan pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang sebaiknya tetap berada di KPK. “Nanti pemerintah bakal memberi tanggapan menyeluruh yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM).”

 

Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto mengatakan ada beberapa kesamaan pandangan pemerintah dalam substansi RUU KPK. Namun, ada sejumlah materi muatan draf RUU KPK yang disusun Baleg. Mulai kedudukan KPK menjadi bagian kekuasaan eksekutif; mekanisme penyadapan; kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); pembentukan Dewan Pengawas, hingga fungsi koordinasi KPK dengan kepolisian dan kejaksaan.

 

Ketidakberpihakan

Terpisah, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadana menilai masa depan pemberantasan korupsi semakin terancam. Dia menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo yang sepakat merevisi UU KPK. Hal ini menunjukkan ketidakberpihakan Presiden pada penguatan KPK dan pemberantasan korupsi.

 

Dia mencatat ada empat poin yang menjadi catatan. Pertama, Presiden tergesa-gesa mengirimkan Surpres ke DPR tanpa adanya pertimbangan yang matang. Merujuk Pasal 49 ayat (2) UU No 12 tahun 2011 secara tegas memberikan tenggat waktu 60 hari kepada Presiden sebelum menyepakati usulan RUU dari DPR.

 

“Seharusnya tenggat waktu itu dapat digunakan oleh Presiden untuk mempertimbangkan secara matang usulan RUU DPR yang sebenarnya justru melemahkan KPK,” kata Kurnia.

 

Kedua, Presiden abai mendengarkan aspirasi masyarakat. Padahal, berbagai elemen masyarakat, organisasi, dan tokoh masyarakat menentang substansi RUU KPK ini. Bahkan lebih dari 100 guru besar dari berbagai universitas menentang pelemahan KPK dari jalur legislasi ini. Kejadian ini seakan mengulang langkah keliru Presiden saat proses pemilihan Pimpinan KPK yang lalu.

 

Dia mengingatkan, jabatan Presiden, tak hanya kepala pemerintahan, namun juga kepala negara yang bisa memastikan lembaga negara, seperti KPK tidak dilemahkan oleh pihak-pihak manapun. Ketiga, Presiden ingkar janji tentang penguatan KPK dan keberpihakan pada isu antikorupsi.

 

Kurnia mengutip poin 4 Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. “Dengan Presiden menyepakati revisi UU KPK usulan dari DPR ini rasanya Nawa Cita Presiden sama sekali tidak terlihat,” kritiknya.

 

Keempat, Presiden mengabaikan prosedur formil dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Dia merujuk Pasal 45 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mensyaratkan bahwa revisi UU harus masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

 

“Jika saat ini Presiden tidak menepati janji untuk memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi, sudah barang tentu barisan pendukung Presiden akan semakin berkurang drastis,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua