Minggu, 15 September 2019

Presiden Didorong Tarik Kembali Surpres RUU KPK

Dengan penarikan Surpres, Presiden menjalankan perannya sebagai lembaga yang mengoreksi kesalahan DPR.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Presiden Joko Widodo. Foto: RES

Dinamika pemberantasan korupsi di Tanah Air sedang mencapai titik nadir. Setelah sejumlah persoalan yang muncul terkait Rancangan Undang-Undang KPK dan pemilihan pimpinan KPK oleh Komisi III DPR, kali ini tiga orang pimpinan KPK mengembalikan mandatnya kepada Presiden sebagai orang yang dirasa bertanggung jawab penuh dalam pemberantasan korupsi. Terhadap hal ini, sejumlah pihak merespon untuk menawarkan jalan  keluar.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursyamsi mengungkapkan, Presiden Joko Widodo mesti menarik kembali Surat Presiden (Surpres) terkait pembahasan RUU KPK. “Kami, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mendorong Presiden Joko Widodo untuk menarik kembali Surpres dalam proses pembentukan RUU Revisi UU KPK,” ujar Fajri, Sabtu (14/9).

Menurut Fajri, tindakan presiden untuk menarik kembali surpres yang telah ditekennya masih dimungkuinkan mengingat adanya asas contrarius actus. Asas ini sendiri merupakan asas dalam hukum administrasi negara yang memberikan kewenangan pada pejabat negara untuk membatalkan keputusan yang sudah ditetapkannya. Artinya, Presiden berwenang untuk membatalkan atau menarik kembali Surpres yang sudah ditetapkan sebelumnya.

(Baca juga: Pandangan Pimpinan Baru KPK Terhadap Gagasan SP3).

Melalui langkah tersebut, diharapkan agar presiden dapat mengambil langkah lain, untuk lebih tegas  dan efektif dalam mewujudkan visinya menciptakan KPK sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi tanpa tersandera oleh proses pembentukan RUU revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang telah digagas oleh DPR.

“Selain itu, dengan penarikan Surpres, Presiden menjalankan perannya sebagai lembaga yang mengoreksi kesalahan DPR dalam hal kekuasaan pembentukan Undang-undang Revisi UU KPK yang sejak awal sudah melanggar hukum,” ujar Fajri.

Menurut Fajri, jika Presiden tidak segera menarik Surpresnya, maka akan sulit mencari jalan keluar dari situasi yang tengah menimpa KPK saat ini. Kebuntuhan situasi tersebut menyusul pernyataan pimpinan KPK yang menegaskan bahwa KPK tidak dilibatkan dalam proses pembentukan RUU Revisi UU KPK. Sementara KPK sendiri adalah lembaga yang akan terdampak langsung terhadap pembentukan RUU tersebut.

Selain itu, Fajri menilai proses pembentukan RUU Revisi UU KPK sudah bermasalah sejak awal. Selain melanggar Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Tata Tertib DPR karena prosesnya tidak melalui tahapan perencanaan, penyiapan Draft RUU dan Naskah Akademik, Revisi UU KPK pun dilakukan tertutup tanpa pelibatan publik secara luas.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua