Selasa, 17 September 2019

Kasus Karhutla, Pemerintah Diingatkan Jalankan Putusan MA

Untuk kasus karhutla di Sumatera dan Kalimantan yang masih berlangsung seharusnya konsep strict liability ditegakkan.
Ady Thea DA
Ilustrasi kebakaran hutan. Foto: RES

Dalam lima tahun terakhir pemerintah terus menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Saat ini kebakaran hutan dan lahan melanda sejumlah daerah antara lain di Sumatera dan Kalimantan yang berakibat asap menyelimuti kedua provinsi tersebut. Bahkan, imbasnya asapnya hingga negara tetangga Malaysia dan Singapura.  

 

Ketua Bidang Politik Eksekutif Nasional Walhi Khalisah Khalid mencatat kebakaran hutan dan lahan yang muncul saat ini sudah menimbulkan korban dan menunjukan situasi darurat karena kualitas udara yang sangat buruk akibat asap. Perempuan yang disapa Alin itu menilai pemerintah tidak serius dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

 

Buktinya, sampai saat ini pemerintah belum menjalankan putusan MA yang memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama dan banding atas gugatan citizen law suit (CLS) yang diajukan sejumlah organisasi masyarakat sipil dan masyarakat kalimantan Tengah terkait kebakaran hutan pada 2016. Alih-alih menjalankan putusan bernomor 3555 K/PDT/2018 yang diputus 16 Juli 2019 itu, pemerintah malah mengajukan peninjauan kembali (PK).

 

Menurut Alin, putusan kasasi itu penting karena menghukum pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksana lain dalam rangka mencegah serta mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

 

“Sangat ironi, pemerintah tidak melaksanakan putusan pengadilan yang intinya memberikan perlindungan terhadap warga negara dari dampak kebakaran hutan dan lahan,” kata Alin dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (16/9/2019). Baca Juga: Cegah Kebakaran Hutan, Presiden Didesak Jalankan Putusan MA

 

Dalam putusan itu, Alin menyebut pemerintah dihukum untuk melakukan peninjauan ulang dan revisi izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah dan belum terbakar; membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini; penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan; melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran.

 

Di bidang kesehatan, Alin menjelaskan putusan tersebut menghukum pemerintah pusat dan daerah untuk mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Propinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi Korban Asap. Kemudian, memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua