Selasa, 17 September 2019

Kolaborasi Penanganan Sengketa Khusus HKI Melalui Arbitrase dan Mediasi

Pebisnis tentu menginginkan penyelesaian perkara yang lebih cepat dan tertutup, terutama sengketa perdata seperti perkara HKI lisensi, kontrak-kontrak franchise, perjanjian waralaba, pengalihan KI dan lainnya.
Hamalatul Qur'ani
Kerjasama penandatanganan Nota Kesepahaman antara BAMHKI, BANI dan PMN, Kamis (12/9). Foto: HMQ

Menempati posisi penting sebagai bagian dari aset perusahaan, hak kekayaan intelektual (HKI) tentu menjadi jenis aset yang sangat penting untuk dilindungi. Terlebih, posisi HKI yang begitu rentan bersinggungan dengan persoalan hukum seperti wanprestasi lisensi, sengketa merek, komersialisasi HKI yang dieksploitasi melewati batas-batas yurisdiksi negara mengakibatkan dimungkinkannya sengketa HKI melewati batas-batas yurisdiksi.

 

Dengan yurisdiksi HKI yang begitu luas ditambah dengan cakupan persoalan sengketa yang begitu kompleks, keberadaan badan tersendiri yang memfasilitasi alternatif penyelesaian sengketa khusus di bidang HKI tentu diperlukan. Badan Arbitrase Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAMHKI) menginisiasi hal itu sejak pendiriannya pertama kali pada 2011.

 

Semakin memperkuat posisinya, kini BAMHKI mulai menjalin kolaborasi dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI versi Husseyn Umar) dan Pusat Mediasi Nasional (PMN) dalam penanganan perkara melalui arbitrase dan mediasi khusus di bidang HKI. Kerjasama tersebut dijalin melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara BAMHKI, BANI dan PMN, Kamis (12/9).

 

Begitu lama dan ‘bertele-tele’ nya kesan penyelesaian sengketa di pengadilan menurut Wakil Ketua BAMHKI, Cita Citrawinda Noerhadi, ia menyebut akan lebih efektif bila penyelesaian sengketa HKI dilakukan melalui jalur arbitrase dan mediasi. Apalagi, katanya, bila berkaitan dengan persoalan ekonomi, kalangan bisnis di Indonesia tentu menginginkan penyelesaian perkara yang lebih cepat dan tertutup, terutama sengketa perdata seperti perkara HKI lisensi, kontrak-kontrak franchise, perjanjian waralaba, pengalihan KI dan lainnya.

 

Ke depan, katanya, pelaku usaha berpeluang menjatuhkan pilihan dalam klausul perjanjian terkait penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dan mediasi khusus di bidang HKI melalui BAMHKI. Bila BANI dan PMN menangani sengketa arbitrase dan mediasi yang jangkauannya sengketa perdata secara umum dan luas, maka BAMHKI mengkhususkan diri untuk penyediaan jasa arbiter dan mediator di bidang HKI.

 

“Nanti para pihak bisa bikin klausul di perjanjian bila terjadi perselisihan terkait HKI diselesaikan di BAMHKI, jadi lebih spesifik untuk masalah-masalah HKI,” ujarnya.

 

Pada dasarnya, katanya, semua masalah terkait HKI bisa diselesaikan di BAMHKI. Khusus terkait masalah pidana, dalam UU Paten dan UU Hak Cipta ada pasal yang khusus mengatur, ‘apabila sudah ada tuntutan pidana sebelum laporan itu masuk ke polisi, maka para pihak harus menyelesaikan melalui mediasi terlebih dahulu.

 

“Bila para pihak sudah berhasil menyelesaikan masalah mediasinya, maka ya sudah enggak perlu dilanjutkan lagi masalahnya di kepolisian,” jelasnya.

 

Untuk menjadi arbiter dan mediator di BAMHKI, katanya, konsultan HKI tak bisa otomatis terdaftar sebagai arbiter ataupun mediator. Ada seleksi khusus yang harus diambil. Akan tetapi, Ia menyebut pihaknya sedang berencana untuk menjajaki peluang kerjasama agar arbiter di BANI yang memiliki spesialis di bidang HKI bisa menjadi arbiter pula di BAMHKI, begitupun halnya dengan mediator PMN yang memiliki spesialis di bidang HKI.

 

(Baca Juga: Ironis, dari Ribuan Potensi Indikasi Geografis Indonesia Baru 67 Terdaftar di DJKI)

 

Terkait keunggulan penyelesaian perkara melalui arbitrase, Ketua BANI Mampang, Husseyn Umar mengatakan arbitrase merupakan pilihan terbaik untuk memperoleh sebuah putusan yang final dan mengikat namun bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Sejatinya, putusan arbitrase itu harus dilakukan dengan sukarela oleh para pihak. Tapi dalam hal pihak yang kalah enggan melaksanakan putusan arbitrase, tetap saja pengadilan bisa dimintakan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan itu.

 

“Para pihak bisa daftarkan putusan arbitrase ke pengadilan, sehingga pengadilan bisa diminta jasanya untuk melaksanakan putusan arbitrase itu,” jelasnya.

 

Untuk bisa menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan mediasi ini, katanya, kuncinya ada pada klausul pilihan tempat penyelesaian sengketa yang dicantumkan para pihak dalam perjanjian pokoknya. “Perjanjian inilah yang jadi penting sekali agar bisa masuk ke arbitrase atau mediasi,” katanya.

 

Tak kalah dengan jalur arbitrase, Ketua PMN Fahmi Shahab juga menjelaskan efektifitas penyelesaian sengketa melalui mediasi. Untuk mediasi di luar pengadilan, katanya, angka kesuksesan mediasi mencapai kesepakatan sangat tinggi sekali, yakni mencapai 83 persen. Angka Ini disebutnya cukup kompetitif dengan angka kesuksesan mediasi di rata-rata negara dunia yang berkisar antara 60 sampai 80 persen.

 

“Pengalaman kita kalau para pihaknya mau untuk mediasi maka chance untuk settle-nya sangat tinggi,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua