Kamis, 19 September 2019

Pesan Ketua MA Saat Melantik Pejabat Peradilan Umum dan Militer

Semoga dapat mengemban amanah, tunjukkanlah kemampuan yamg dimiliki untuk mampu mengemban tanggung jawab yang besar ini. Seperti pepatah, “semakin tinggi pohon maka semakin tinggi angin menerpa”.
Aida Mardatillah
Suasana pelantikan dua dirjen pada MA dan 25 ketua pengadilan tingkat banding di Gedung MA, Kamis (19/9). Foto: AID

Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali melantik dua direktur jenderal di lingkungan MA yaitu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Mliliter dan Tata Usaha Negara di ruang Kusumah Atmadja Gedung MA Lantai 14, Kamis, (19/9/2019). Ketua MA juga melantik 25 ketua pengadilan tingkat banding yakni 15 orang ketua pengadilan tinggi dan 10 ketua pengadilan tinggi agama.

 

Dua direktur jenderal yang dimaksud yakni Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Haryadi, yang jabatan sebelumnya Panitera Muda Perdata MA dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Lulik Tri Cahyaningrum, yang jabatan sebelumnya Direktur Pembinaan Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara pada Ditjen Badimiltun MA.

 

Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 106/TPA Tahun 2019 tanggal 28 Agustus 2019. Sedangkan, pengangkatan ketua pengadilan tingkat banding berdasarkan Surat Keputusan Ketua MA No. 126/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dan Surat Keputusan Ketua MA No. 136/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019.

 

Ketua MA Hatta Ali menyampaikan ucapan selamat menjalankan tugas yang baru bagi para ketua pengadilan tinggi banding di peradilan umum dan peradilan agama serta Direktur Jenderal Peradilan Umum dan Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN.

 

“Semoga dapat mengemban amanah, jabatan yang hanya bisa diduduki oleh sedikit orang, maka tunjukkanlah kemampuan yamg dimiliki untuk mampu mengemban tanggung jawab yang besar ini. Seperti pepatah, ‘semakin tinggi pohon maka semakin tinggi angin menerpa’. Selamat menjalankan tugas,“ kata Hatta Ali di Gedung MA, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

 

Hatta juga berpesan terhadap pejabat yang dilantik dituntut untuk dapat mewujudkan program kerja, apa yang baik harus terus dipertahankan. Dan apa yang kurang baik bisa diperbaiki agar bisa memajukan peradilan di Indonesia.

 

“Selain menjalankan tugas perkara, Saudara-Saudara yang dilantik juga menjalankan tugas sebagai kepanjangan tangan MA di wilayah peradilan banding terhadap peradilan di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan MA, dan kode etik sesuai tugas pokok jabatan masing-masing,” ujarnya mengingatkan.

 

Dia melanjutkan adanya persidangan elektronik dengan sistem e-litigation, diingatkan agar para ketua pengadilan tinggi yang dilantik dapat menjalankan persidangan elektronik ini dan menerapkannya di wilayah pengadilan masing-masing.

 

“Cintailah tugas dan tanggung jawab Saudara agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Dan, juga saudara-saudara yang dilantik harus menjaga kesehatan tubuh yang prima untuk mengemban tugas dam tanggung jawab ini. Sebab, mengemban amanah ini tidaklah mudah karena itu dibutuhkan badan yang bugar dan pikiran yang sehat,” pesan Hatta.

 

Sebelumnya, pada Rabu (18/9/) kemarin, Ditjen Badan Peradilan Agama di MA meluncurkan sembilan aplikasi yakni Aplikasi Notifikasi Perkara; Aplikasi Informasi Perkara dan Informasi Produk Manfaat; Aplikasi Antrian Sidang; Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan; Aplikasi Command Center Badilag; Aplikasi e-Eksaminasi; Aplikasi PNBP; e- Register Perkara; dan e-Keuangan Perkara.

 

Ketua MA M. Hatta Ali menyampaikan apresiasinya kepada peradilan agama yang meluncurkan sembilan aplikasi guna mendukung kebijakan MA berbasis teknologi yakni dengan diluncurkannya e-court dan e-litigation. Hatta mengatakan sejak diterbitkan regulasi mengenai e-court, seluruh peradilan dari empat lingkungan termasuk peradilan agama telah mengimplementasikan e-court.

 

Ia mencatat hingga September 2019 ini, perkara yang didaftarkan melalui e-court di pengadilan agama tercatat ada 11.214 perkara atau 73 persen dari total perkara e-court yang diterima secara keseluruhan yaitu 15.424 perkara. Peradilan agama memiliki berkontribusi besar dalam penerimaan pendaftaran perkara secara elektronik ini.

 

Berbagai aplikasi yang telah diluncurkan tersebut, merupakan akselerator untuk mendukung implementasi e-litigasi sesuai amanat Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, dan mendukung kebijakan MA yang mengarah pada modernisasi peradilan berbasis teknologi informasi untuk melayani,” kata Hatta.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua