Selasa, 24 September 2019

Akhirnya DPR Tunda Pengesahan Empat RUU Ini

Yakni RKUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba. Karena sesuai Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, pengesahan RUU menjadi UU harus persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah.
Rofiq Hidayat
Suasana sidang paripurna DPR. Foto: RES

Teriakan berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa di sejumlah daerah akhirnya mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi UU dalam rapat paripurna, Selasa (24/9/2019). Pasalnya, materi muatan dalam empat RUU tersebut dinilai masih bermasalah dan menuai polemik di masyarakat.

 

Keempat RUU itu adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Revisi UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, RUU tentang Pertanahan, dan RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba). Lalu, keempat RUU itu bakal disempurnakan dan dibahas kembali oleh DPR dan pemerintahan periode 2019-2024.

 

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan penundaan pengesahan empat RUU tersebut diputuskan setelah dilakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara kemarin. Jokowi memang meminta DPR menunda pengesahan empat RUU itu akibat desakan masyarakat, sehingga DPR tak dapat berbuat banyak.

 

Sebab, bagaimanapun pengesahan sebuah RUU menjadi UU harus mendapat persetujuan dari pemerintah seperti diatur konstitusi. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, “Setiap RUU dibahas DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” Menurutnya,tanpa persetujuan kedua belah pihak, maka setiap RUU tidak bisa disahkan menjadi UU.

 

Dia mengaku DPR mau tak mau mengikuti keinginan Presiden untuk menunda pengesahan empat RUU tersebut. Meski sebelumnya, DPR sempat ngotot bakal mengesahkan RKUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba. Menindaklanjuti pertemuan dengan Presiden di Istana Senin (23/9) kemarin, kemudian DPR menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus).

 

Dalam rapat Bamus tersebut, akhirnya disepakati menunda pengesahan terhadap empat RUU tersebut dengan memberi waktu yang cukup bagi DPR dan pemerintah mengkaji dan mensosialisasikan kembali secara masif terhadap materi muatan RUU, khususnya RKUHP dan RUU Pemasyarakatan. “Agar masyarakat dapat lebih (mudah) memahaminya,” ujarnya di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (24/9/2019).

 

Terkait status RUU Pertanahan dan RUU Minerba masih dalam pembahasan tingkat pertama atau belum masuk dalam tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Khusus penundaan RKUHP telah dilakukan sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan tata cara di DPR. Keputusan penundaan pengesahan, kata Bambang, DPR dan pemerintah akan mengkaji kembali pasal demi pasal yang termuat dalam RKUHP, khususnya pasal-pasal yang menjadi perhatian masyarakat.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua