Selasa, 08 October 2019

KPPU Akan Terbitkan Perkom Baru Soal Kemitraan, Begini Kisi-kisinya!

Draft Raperkom sudah rampung disusun, tinggal menunggu proses harmonisasi di Ditjen PP Kemenkumham.
Hamalatul Qur'ani
Gedung KPPU di Jakarta. Foto: RES

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengeluarkan Perkom baru terkait pengawasan dan penanganan perkara kemitraan. Raperkom baru ini akan menggantikan keberlakuan Perkom 1/2015 tentang tata cara pengawasan pelaksanaan kemitraan dan Perkom 1/2017 tentang tata cara penganganan perkara pelaksanaan kemitraan. Draft Raperkom sudah rampung disusun, tinggal menunggu proses harmonisasi di Ditjen PP Kemenkumham.

 

“Sekarang kita sudah berhasil menyelesaikan Perkom mengenai tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan menjadi satu alur. Kita akan segera menggunakan perkom yang baru ini, sebentar lagi akan diundangkan,” jelas Direktur Pengawasan Kemitraan KPPU, Lukman Sungkar, Senin (7/10).

 

Beberapa bentuk pola kemitraan yang masuk lingkup pengawasan KPPU, dijabarkannya meliputi Intiplasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerjasama operasional, Usaha Patungan (joint venture) dan outsourching.

 

Dalam praktiknya, kata Lukman, baik kepemilikan maupun penguasaan UMKM oleh unit usahanya yang lebih besar bisa mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan posisi tawar (abuse of bargaining position). Dengan begitu, dalam Perkom baru akan ada larangan atas segala bentuk penguasaan pengambilan keputusan terhadap UMKM yang menjadi mitranya.

 

Beberapa perilaku penyalahgunaan posisi tawar yang rawan dilakukan dalam kemitraan dan turut disorot dalam Raperkom terdiri dari term of payment yang merugikan mitra; amandemen kontrak yang merugikan mitra; pengembalian barang tanpa alasan yang jelas; penolakan menerima barang tanpa alasan yang jelas dan lainnya.

 

Amandemen kontrak yang merugikan mitra misalnya, KPPU bisa mengawasi apakah bentuk perjanjian kemitraannya sudah fair atau saling menguntungkan? Selama ini, katanya, Perlakuan tidak adil terhadap mitra UMKM dinilainya membuat UMKM sulit berkembang. Dari kecil sudah diperlakukan tidak adil. Untuk mengantisipasi hal itu sejak awal, Raperkom mengatur larangan bagi Usaha Besar untuk memiliki/menguasai usaha menengah, begitupun usaha menengah, dilarang memiliki/menguasai usaha kecil.

 

Unsur kepemilikan-nya, kata Lukman, bila jenis usaha besar memiliki seluruh saham, modal dan asset di perusahaan menengah, hal ini juga berlaku terhadap usaha menengah terhadap usaha kecil. Selain itu, perusahaan yang lebih besar itu juga dilarang memiliki sebagian besar atau lebih dari 50 persen saham, modal atau asset di perusahaan menengah atau kecil. Adapun unsur penguasaan-nya, dijabarkan Lukman meliputi penguasaan atas hak suara, perjanjian dan syarat-syarat perdagangan.

 

(Baca: Pentingnya Sinergi antar Lembaga Hadapi Persaingan Usaha Ekonomi Digital)

 

Beberapa kasus yang dipantau KPPU, katanya, selama ini banyak terjadi kemitraan palsu demi mendapatkan fasilitas pemerintah. Misalnya, pemerintah memiliki program standardisasi. Pelaku usaha kecil agar bisa berkembang biasanya akan ada institusi pemerintah yang memberikan pelatihan, pembinaan dan sertifikasi. Disitu, katanya, banyak perusahaan besar yang mengikutsertakan perusahaan kloningannya demi memperoleh sertifikasi tanpa bayaran.

 

“Mengingat biaya sertifikasi yang cukup mahal, banyak perusahaan kecil yang merupakan kloningan perusahaan besar ikut program itu. Banyak kemitraan palsu yang lahir demi mendapatkan fasilitas pemerintah itu,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Lukman menjelaskan bentuk fasilitas pemerintah yang hendak dinikmati pelaku usaha besar/menengah dengan itikad tidak baik seperti keringanan dalam keuangan; keringanan terhadap berbagai kewajiban kepada pemerintah seperti pajak serta bentuk bantuan lainnya dari pemerintah.

 

Di situlah KPPU masuk untuk mengawasi (vide; Pasal 36 ayat (2) UU 20/2008) serta mengatur tata cara pengawasannya melalui perkom KPPU (vide; Pasal 31 ayat (3) PP 17/2003). KPPU bahkan bisa menjatuhkan sanksi hingga mengajukan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada pelaksana teknis pemberi izin usaha yang bersangkutan. Selain sanksi pencabutan izin, KPPU juga bisa menjatuhkan sanksi denda kepada pelaku usaha yang bersangkutan.

 

“Untuk pelaku usaha besar yang melanggar aturan baru kemitraan ini akan didenda maksimal 10 miliar dan untuk usaha menengah denda maksimal 5 miliar,” tegasnya.

 

Hanya saja, sebelum masuk ke pemeriksaan lanjutan hingga jatuhnya putusan pengenaan sanksi, KPPU akan memberikan peringatan sebanyak maksimal tiga kali kepada pelaku usaha untuk melakukan perubahan perilaku. Masing-masing antar peringatan I, II dan III diberikan jeda waktu 14 hari. Bila telah masuk akhir masa waktu peringatan ketiga, maka kesempatan pelaku usaha untuk melakukan perubahan perilaku akan gugur.

 

Juru Bicara KPPU Guntur Saragih menjelaskan, khusus dalam Raperkom kemitraan ini, untuk tahapan pemeriksaan pendahuluan hingga proses pengajuan peringatan tertulis, pemeriksaan akan dilakukan secara tertutup berbeda dengan proses penanganan perkara lainnya di KPPU. Harapannya, kata Guntur, pelaku usaha mau melakukan perubahan perilaku.

 

Tapi bila tetap tidak ada iktikad baik untuk berubah, maka pemeriksaan akan dilanjutkan ke pemeriksaan lanjutan yang sifatnya terbuka untuk umum. KPPU bahkan bisa menjatuhkan sanksi melalui pengajuan rekomendasi pencabutan izin pelaku usaha kepada instansi pelaksana. Rekomendasi pencabutan izin oleh KPPU itu, katanya, wajib dilakukan oleh instansi pelaksana yang mengeluarkan izin.

 

“Pemberi izin wajib mencabut izin pelaku usaha maksimal 30 hari setelah jatuhnya putusan Inkracht. Ini bentuk keberpihakan negara kepada UMKM,” tukasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua