Rabu, 09 Oktober 2019

Pemerintah Belum Bisa Pastikan Penyusunan RUU Ketenagakerjaan

Sampai saat ini pemerintah belum membahas dan membuat draft revisi UU Ketenagakerjaan. Baru hanya sebatas mengumpulkan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan kajian dan perbaikan UU Ketenagakerjaan.
Ady Thea DA

Beberapa waktu terakhir marak beredar draft Revisi UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di media sosial dan melalui broadcast di grup Whatsapp dan sejenisnya. Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan revisi UU No.13 Tahun 2003 sampai saat ini belum bergulir. Masyarakat diminta untuk tidak terjebak pada isu seputar draft revisi UU No.13 Tahun 2003 itu.

 

Kepala Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan Budiman mengaku belum melakukan pembahasan mengenai revisi UU No.13 Tahun 2003 ini. Dia juga belum bisa memastikan apakah revisi terhadap beleid yang mengatur seputar ketenagakerjaan itu akan dimasukan atau tidak dalam program legislasi nasional (prolegnas) periode 2019-2024.

 

“Sampai saat ini belum (untuk didorong masuk prolegnas,-red). Masih dalam proses,” kata dia ketika dihubungi, Senin (9/10/2019). Baca Juga: Alasan Kalangan Buruh Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

 

Kementerian Ketenagakerjaan menilai draft revisi UU No.13 Tahun 2003 yang sempat beredar itu menjadi sorotan pemangku kepentingan, salah satunya kalangan buruh. Bahkan diangkat menjadi isu yang diusung dalam demonstrasi belum lama ini.

 

“Perlu diketahui, tidak ada RUU tentang itu (UU Ketenagakerjaan). Jangankan RUU, konsep juga belum ada. Yang beredar di sosmed terkait revisi UU Ketenagakerjaan adalah tidak benar, bahkan bisa dibilang hoaks,” kata Budiman dalam keterangan pers.

 

Perbaikan UU No.13 Tahun 2003, Budiman melanjutkan masih pada tahap menampung masukan dan kajian. Posisi pemerintah saat ini mengumpulkan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan perbaikan UU Ketenagakerjaan. Dia juga mengklaim sudah bertemu dengan kalangan pengusaha dan serikat buruh untuk membuka ruang dialog dan menerima masukan.

 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan Soes Hindharno mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan masih melakukan kajian atas berbagai usulan perubahan UU No.13 Tahun 2003. Arah perubahan itu menuju transformasi ekosistem ketenagakerjaan dari yang kaku menjadi fleksibel.

 

“Indikator ekosistem ketenagakerjaan yang fleksibel masih sangat diperlukan, dan diharapkan melalui UU Ketenagakerjaan baru, ekosistem ketenagakerjaan Indonesia lebih kompetitif dibandingkan negara lain,” ujar Soes.

 

Dari penelusuran Hukumonline.com, salah satu draft revisi UU No.13 Tahun 2003 yang beredar di media sosial dan grup Whatsapp memuat sejumlah ketentuan yang diprotes kalangan buruh. Misalnya, huruf a konsideran diubah dan menekankan pada pembangunan ketenagakerjaan yang berkeadilan dan mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.

 

Dalam draft tersebut ada sejumlah ketentuan yang dihapus, salah satunya Pasal 35 UU Ketenagakerjaan yang intinya mewajibkan pemberi kerja untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh. Perlindungan itu mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental serta fisik.

 

Kemudian mengubah Pasal 59 UU No.13 Tahun 2003 dengan menghapus pembatasan jenis pekerjaan dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT). Dalam draft tersebut, PKWT yang dilakukan atas dasar jangka waktu dapat dilakukan untuk semua jenis pekerjaan.

 

Pasal 66 UU No.13 Tahun 2003 yang mengatur tentang larangan pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (outsourcing) untuk dipekerjakan pada kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi diubah. Ketentuan yang mewajibkan penyedia jasa pekerja/buruh berbadan hukum dan mengantongi izin dalam draft tersebut dihapus.

 

Begitu pula ketentuan yang mengalihkan status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan, ketentuan ini dihapus. Mengenai mogok kerja, draft ini menambahkan syarat harus ada dukungan minimal 50 persen dari jumlah buruh yang bekerja di perusahaan.

 

Mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK), draft tersebut memberlakukan kembali PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat. Padahal pasal ini telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK melalui Putusan MK No.012/PUU-I/2003.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua