Kamis, 11 Juli 2019

Alasan Kalangan Buruh Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Karena ketentuan yang diusulkan untuk direvisi dinilai lebih menguntungkan pengusaha dan merugikan buruh.
Ady Thea DA

Wacana untuk merevisi UU Ketenagakerjaan kembali mencuat setelah kalangan pengusaha menyampaikan usulan revisi UU Ketenagakerjaan itu kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Kalangan pengusaha mengeluhkan sejumlah ketentuan UU Ketenagakerjaan yang selama ini memberatkan, seperti pesangon, pengupahan, dan fleksibilitas hubungan kerja.

 

Ketua Umum KASBI Nining Elitos mengatakan sejak awal serikat buruh menolak UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena tidak memberi perlindungan yang menyeluruh terhadap buruh. Terbukti, sejak UU Ketenagakerjaan diterbitkan, banyak hak normatif buruh yang diabaikan pengusaha, seperti pembayaran upah minimum, pesangon, dan perjanjian kerja kontrak atau outsourcing.

 

Ketidakberpihakan UU Ketenagakerjaan terhadap buruh, menurut Nining semakin tegas dibuktikan lewat sejumlah putusan MK. Melalui putusan itu, MK sudah menganulir sejumlah pasal dalam UU Ketenagakerjaan. "Arah revisi UU Ketenagakerjaan saat ini tidak melindungi buruh. Presiden Jokowi harus membuat peraturan dan kebijakan yang melindungi buruh," harapnya dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Rabu (10/7/2019).

 

Ketua Departemen Perempuan KPBI, Dian Septi melihat kalangan pengusaha mengusulkan agar perjanjian kerja dibuat lebih fleksibel. Misalnya, memperpanjang durasi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau kontrak dari 3 menjadi 5 tahun. Kalangan pengusaha juga menuntut perhitungan pesangon sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan untuk direvisi karena dinilai membebani pengusaha.

 

Menurut Dian, perjanjian kerja fleksibel membuat posisi buruh rentan untuk diputus hubungan kerjanya. Kondisi ini sangat menguntungkan pengusaha dan merugikan buruh. Selain itu, aturan pesangon yang berlaku saat ini kerap dilanggar pengusaha. Praktiknya sebagian pengusaha membayar pesangon yang besarannya di bawah ketentuan dan tidak didasarkan pada masa kerja.

 

Praktik ketenagakerjaan di Indonesia, kata Dian, semakin buruk karena lemahnya penegakkan hukum. Persoalan normatif yang dihadapi buruh biasanya berujung ke pengadilan, sekalipun menang, buruh sulit mendapat haknya. Begitu pula persoalan pidana, meski pengadilan sudah memvonis pengusaha bersalah, tapi ada kasus dimana pengusaha itu tidak ditahan.

 

"Kemenangan buruh di pengadilan itu hanya menang di atas kertas," ujar Dian. Baca Juga: Dua Hal Hukum Ketenagakerjaan yang Belum Berjalan Optimal

 

Dian menegaskan bukan berarti serikat buruh anti revisi UU Ketenagakerjaan. Serikat buruh siap untuk membuat konsep dan draft UU Ketenagakerjaan yang melindungi buruh. Tapi Dian khawatir dalam proses pembahasannya nanti di DPR kepentingan buruh ditelikung, sehingga hasil revisi UU Ketenagakerjaan tidak seperti yang diusulkan dan diharapkan kalangan buruh.

 

"Sudah banyak kebijakan yang seperti ini, misalnya PP Pengupahan diterbitkan tanpa mengakomodir kepentingan buruh," ujarnya.

 

Mengkaji sejumlah usulan

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri masih mengkaji sejumlah usulan dan aspirasi dari kalangan pengusaha maupun pekerja terkait revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil kajian itu akan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menggulirkan proses revisi UU Ketenagakerjaan tersebut.

 

“Pemerintah sebisa mungkin mempertemukan masing-masing dari kepentingan itu agar bisa win win solution. Soal proses berapa lama, kapan, dan sebagainya, belum bisa disampaikan, " kata Hanif Dhakiri melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (4/7/2019) pekan lalu. 

 

Hanif menyebut banyak kepentingan berbeda dan bertentangan yang membuat usulan revisi UU No. 13 Tahun 2013 itu belum menemukan titik akhir. Hanif menilai dalam UU Ketenagakerjaan sekarang ini, ada pasal-pasal tertentu sangat disukai pengusaha, namun tidak disukai pekerja. Ada juga pasal-pasal tertentu yang disukai pekerja, tapi tidak disukai pengusaha.

 

Usulan revisi UU Ketenagakerjaan mengemuka karena di samping sudah dilakukan judicial review (uji materi) di Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 30 kali, UU Ketenagakerjaan tersebut masih banyak “bolong-bolongnya”. Tak hanya itu, kata Hanif, tantangan masa depan dalam proses bisnis banyak terjadi perubahan, sehingga mempengaruhi dari sisi ketenagakerjaan.

 

“Itu (alasan) diantaranya, memang kita membutuhkan perbaikan ekosistem ketenagakerjaan. Kita masih cari masukan dari semua pihak seperti dunia usaha, serikat pekerja, akademisi, dan masyarakat, “ katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua