Kamis, 10 Oktober 2019

Badan Pengkajian MPR Tindaklanjuti Rekomendasi Amandemen UUD 1945

Dengan menyerap aspirasi dan masukan dari seluruh elemen masyarakat. Saat ini, belum ada kata sepakat antarfraksi dan kelompok DPD soal poin mana saja yang bakal diamandemen secara terbatas.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR. Foto: RES

Amandemen (kelima) UUD 1945 nampaknya bukan sekedar wacana. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 menangkap aspirasi adanya usulan dari sejumlah fraksi di parlemen untuk mengamandemen konstitusi itu. Selanjutnya, MPR periode 2019-2024 meminta Badan Pengkajian menindaklanjuti terkait usulan amandemen UUD 1945 ini.

 

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengaku telah menugaskan Badan Pengkajian MPR untuk segera menyerap aspirasi di masyarakat. Nantinya, aspirasi tersebut dikaji dan didalami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Badan Pengkajian MPR bakal mengelaborasi dan mengajukan rekomendasi kepada MPR periode 2014-2019 secara komprehensif dan transparan.

 

“Nantinya dapat menyamakan pandangan antarfraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Begitu pula partisipasi publik bakal dibuka seluasnya dengan mengundang berbagai elemen masyarakat. Mulai pakar, akademisi, organisasi kemasyarakatan, maupun tokoh bangsa. Saat ini, kita seolah-olah digambarkan telah mengambil keputusan amandemen, padahal belum,” ujarnya di Komplek Parlemen, Rabu (9/10/2019). Baca Juga: Lima Alasan PSHK Tolak ‘Hidupkan’ GBHN Lewat Amandemen Konstitusi

 

Mantan Ketua DPR periode 2014-2019 itu menegaskan MPR secara resmi belum mengambil keputusan mengamandemen konstitusi karena perlu mengkaji dan menggali lebih dalam dengan menyerap aspirasi masyarakat. MPR sadar betul keputusan amandemen konstitusi bakal berdampak besar bagi kehidupan dan perjalanan bangsa ke depan. “Makanya sebelum memutuskan mengamandemen, MPR berkewajiban menyerap dan mendengar aspirasi berbagai kalangan masyarakat,” tegasnya.  

 

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) MPR Saleh Partaonan Daulay menegaskan dukungan partainya terhadap rencana amandemen konstitusi. Namun begitu, Saleh meminta agar amandemen dilakukan secara terbatas, tidak melebar kemana-mana dan tidak terkendali.

 

MPR periode 2014-2019 memang telah menerbitkan tujuh poin rekomendasi amandemen UUD 1945. Pertama, pentingnya pokok-pokok haluan negara. Kedua, penataan kewenangan MPR. Ketiga, penataan kewenangan DPD. Keempat, penataan sistem presidensial. Kelima,penataan kekuasaan kehakiman. Keenam, penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketujuh,pelaksanaan pemasyarakatan 4 pilar dan Ketetapan MPR.

 

Terhadap tujuh poin tersebut perlu dipertimbangkan MPR periode 2019-2024 di bawah pimpinan Bambang Soesatyo terlebih dahulu sebelum memutuskan mengamandemen konstitusi. Saleh mengatakan terlepas adanya tujuh rekomendasi itu, amandemen konstitusi tetap diperlukan yang wacananya dilakukan secara terbatas.

 

Hanya saja, di tingkat internal fraksi di MPR belum ada kata sepakat amandemen UUD 1945 secara terbatas seperti apa yang diinginkan. Menurut Saleh, bila mengikuti rekomendasi MPR periode 2014-2019 dengan tujuh poin tersebut, konsekuensinya bakal berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. “Sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini pun terkena dampaknya,” kata dia.  

 

Dia mengingatkan agar keputusan amandemen UUD 1945 perlu adanya kesamaan pandangan antarfraksi dan kelompok DPR serta membuka diri menerima masukan dari semua kalangan masyarakat. Nantinya, aspirasi atau masukan masyarakat menjadi pertimbangan MPR dalam mengamandemen konstitusi. “Fraksi PAN sendiri sedang menyisir poin-poin mana saja yang layak untuk diamandemen.”

 

Diakuinya rencana amandemen UUD 1945 masih sebatas rekomendasi, belum ada keputusan bersama di parlemen yang baru dilantik. Keputusan bersama amandemen 1945 bergantung dari kesiapan masing-masing fraksi, kelompok DPR, DPR di MPR periode saat ini. “Kita tunggu saja dulu bagaimana perkembangannya karena pekerjaan ini tidak mudah,” katanya.

 

Ketua MPR periode 2014-2019 Zulkifli Hasan pernah mengatakan perlunya mengamandemen terbatas terhadap UUD 1945. Yakni memasukan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ke dalam konstitusi. Tujuanya supaya ada arah keselarasan pemerintah pusat dan daerah dalam pemerintahan.

 

Zul yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 itu menilai, GBHN bersifat filosofis dengan tanpa mengubah hal lainnya dalam konstitusi. Termasuk soal aturan pemilihan presiden tetap digelar secara langsung. Prinsipnya, semua fraksi dan kelompok DPR menyepakati amandemen terbatas dengan menghidupkan kembali GBHN. “Perlunya Indonesia punya haluan negara,” katanya.

 

Sebelumnya, wacana amandemen UUD RI 1945 kembali disuarakan sejumlah elit poltik di Senayan. Salah satunya, amandemen UUD RI 1945 ditujukan untuk memperkuat MPR dan memberlakukan kembali GBHN. Wacana itu menuai kritik dari sejumlah kalangan, antara lain dari masyarakat sipil dan akademisi.

 

Salah satunya, Dosen STHI Jentera Bivitri Susanti yang menilai tidak ada urgensinya mengamandemen konstitusi jika tujuannya hanya memberlakukan kembali GBHN dan memperkuat MPR. Menurutnya, ada empat alasan kenapa GBHN tidak diperlukan lagi untuk kondisi saat ini. Pertama, GBHN tidak relevan lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini. Sebelum amandemen UUD 1945, GBHN merupakan mandat MPR untuk presiden karena sistem yang berlaku ketika itu presiden dipilih oleh MPR. Namun, sejak Pemilu 2004, presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat.

 

Dikhawatirkan pola pembangunan berjangka melalui GBHN yang dibentuk MPR pada masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, hingga Abdurahman Wahid dijadikan dasar pemakzulan. Bahkan, Presiden Soekarno dan Presiden Abdurahman Wahid sempat merasakan bagaimana GBHN dijadikan dasar oleh MPR untuk melakukan pemakzulan. Baca Juga: Lima Alasan PSHK Tolak ‘Hidupkan’ GBHN Lewat Amandemen Konstitusi

 

Kedua, haluan negara tidak melulu bentuknya GBHN. Baginya, jika GBHN digulirkan hanya untuk menjaga agar kebijakan presiden tidak berubah-ubah, dinilainya tidak tepat karena sistem yang digunakan sekarang demokrasi. GBHN berlaku di era pemerintahan orde lama karena ketika itu Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin. kemudian di era orde baru pemerintahan Soeharto (Demokrasi Pancasila) cenderung otoriter.

 

“Sekarang rencana pembangunan nasional tertuang dalam sejumlah UU, misalnya UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025,” ujar Bivitri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/8/2019) lalu.

 

Dia menilai rencana pembangunan yang tercantum dalam GBHN sifatnya sangat umum dan mengawang. Berbeda dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan RPJP yang jelas tujuan dan indikator keberhasilannya. RPJMN dan RPJP juga relatif partisipatif, melibatkan masyarakat sampai ke daerah, sementara GBHN hanya “monopoli” dibuat oleh MPR.

 

Ketiga, GBHN tidak akan menyelesaikan persoalan pembangunan. Dia menilai perencanaan pembangunan seharusnya mengacu pada fakta di lapangan dan riset, bukan sekedar ideologi. Dia yakin ketika amandemen ini bergulir akan banyak isu lain yang bermunculan (berpolemik) dan amandemen berlanjut pembahasannya setiap tahun. Ketentuan yang selama ini dicabut melalui amandemen di era reformasi dikhawatirkan akan dimasukan kembali, seperti presiden dipilih oleh MPR.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua