Jumat, 11 Oktober 2019

Langkah Hukum Jika Lembaga Pemerintah Sebarkan Informasi Salah

Sebaiknya bukan dengan pendekatan hukum pidana.
Norman Edwin Elnizar

Informasi salah yang beredar di masyarakat kerap disebut hoaks atau berita bohong. Dengan dalil UU ITE, aparat penegak hukum tercatat pernah memproses pidana sejumlah orang karena hoaks yang mereka sebarkan. Lantas apa langkah hukum yang bisa ditempuh jika informasi salah justru disebarkan secara sadar oleh pihak pemerintah?

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Gita Putri Damayana memberikan penjelasan kepada hukumonline usai diskusi bertajuk ‘Hoaks dan Disinformasi sebagai Musuh Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi’, Kamis (10/10). “Publik bisa meminta bantuan Komisi Informasi, Ombudsman, dan jika sudah menimbulkan kerugian bisa juga gugatan perdata ke pengadilan negeri,” kata Gita.

Gita menilai bahwa publik bisa melakukan upaya proaktif untuk mengontrol kebenaran informasi yang disebarkan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Ia merujuk pada perkara cuitan akun resmi milik Polda Metro Jaya yang salah menuduh bahwa ambulans milik Pemprov DKI Jakarta dan Palang Merah Indonesia membawa batu serta bensin di sekitar lokasi demonstrasi.

Awalnya informasi itu diunggah melalui cuitan akun twitter @TMCPoldaMetro. Disebutkan bahwa lima ambulans diamankan di Pejompongan karena diduga membawa batu serta bensin. Belakangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Argo Yuwono meminta maaf dan menyatakan tuduhan tersebut salah. Cuitan pun dihapus dari akun twitter @TMCPoldaMetro.

Namun kerusakan mobil ambulans, penahanan petugas ambulans, serta berita yang telanjur beredar di media massa tak dapat ditarik kembali. Dalam hal ini Gita melihat bahwa pihak yang merasa dirugikan bisa menempuh tiga upaya yang ia sebutkan. “Tetapi mau atau tidak itu tergantung masing-masing individu,” ujarnya.

Gita merasa berbagai instansi perlu menertibkan standar prosedur pengelolaan informasi yang disebarkan lewat saluran resminya. Termasuk pula dalam pengunggahan atau aktifitas lewat akun media sosial resmi. “Misalnya apakah dibolehkan melakukan retweet dengan akun twitter resmi ke postingan tertentu, itu bisa diperiksa Ombudsman,” kata Gita.

Mengacu UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Gita mengingatkan bahwa informasi dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara memiliki kualifikasi informasi publik. Ada ketentuan khusus yang mengikat lembaga-lembaga tersebut agar tidak salah menyebarkan informasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua