Jumat, 11 Oktober 2019

Empat Hal ‘Haram’ dalam Amandemen Konstitusi

Mengubah sistem presidensial, bentuk negara kesatuan, pembukaan UUD 1945, dan menambah Penjelasan UUD 1945.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR. Foto: RES

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 telah meminta Badan Pengkajian menindaklanjuti usulan amandemen UUD 1945 dari beberapa fraksi di parlemen. Selanjutnya, Badan Pengkajian MPR bakal menerima semua aspirasi dan masukan semua pihak untuk dilakukan pengkajian lebih dalam terkait substansi amandemen konstitusi kelima ini.    

 

Menanggapi rencana amandemen konstitusi ini, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Bayu Dwi Anggono menilai amandemen konstitusi merupakan hal wajar untuk dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan dasar negara Pancasila. “Ide amandemen itu boleh-boleh saja sepanjang tidak bertentangan dengan dasar negara kita. Jadi sesuatu yang alami saja, tinggal bagaimana dan materi amandemennya,” ujar Bayu kepada Hukumonline, Jum’at (11/10/2019).

 

Dia menegaskan amandemen konstitusi bukanlah sesuatu yang “haram” untuk dilakukan sepanjang demi kebutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dia mengingatkan amandemen konstitusi agar dilakukan secara hati-hati. Karena itu, dia menyarankan agar substansi amandemen konstitusi tidak masuk lima wilayah ini. Pertama, tidak bertentangan dengan penguatan sistem presidensial. Kedua, tidak mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Ketiga, tidak mengubah bunyi Pembukaan UUD 1945. Keempat, tidak perlu ditambah lagi Penjelasan UUD 1945. Menurutnya, sepanjang substansi amandemen konstitusi tidak berkaitan dengan upaya melemahkan konsensus tersebut, maka layak untuk dipertimbangkan. Baca Juga: Badan Pengkajian MPR Tindaklanjuti Rekomendasi Amandemen UUD 1945

 

Menanggapi satu satu poin usulan amandemen UUD 1945 yakni memasukan kembali garis-garis besar haluan negara (GBHN) dalam konstitusi, Bayu berpendapat sepanjang tidak mengubah sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, tak menjadi masalah. Demikian pula, tidak menjadikan Presiden sebagai mandataris MPR yang bisa dengan mudahnya Presiden dimakzulkan oleh MPR.

 

Sejalan dengan itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember Jawa Timur meminta agar MPR mempertegas amandemen UUD 1945 dilakukan secara terbatas. Bayu merujuk Pasal 37 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, “Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.”

 

“Pasal 37 ayat (2) UUD 1945 ini bisa sebagai dasar amandemen konstitusi secara terbatas.”

 

Menurutnya, kewenangan MPR mengamandemen Pasal 3 UUD 1945 dengan menambahkan kewenangan menetapkan haluan negara tidak menjadi persoalan. Haluan negara memang pernah masuk dalam konstitusi era Orde Baru. Namun era reformasi, haluan negara diatur dalam UU. Dalam perjalanannya, ada usulan haluan negara dimasukan kembali dalam konstitusi sebagai norma dalam UUD 1945.

 

“Boleh-boleh saja. Itu norma bisa ditentukan apakah perlu masuk atau di luar konstitusi. Nah, MPR menganggap perlu diatur masuk konstitusi. Jadi boleh sepanjang ada konsensus,” ujarnya.

 

Dia menambahkan MPR perlu menjelaskan kepada publik soal amandemen terbatas dan tidak melebarkan ke hal-hal lain yang sifatnya fundamental. Yang terpenting, proses amandemen konstitusi ini bersifat partisipatif. Artinya, pimpinan MPR wajib membuka akses seluas-luasnya bagi publik tentang model haluan negara yang bakal digagas nantinya termasuk jika ada hal-hal lain yang akan diubah.  

 

“Ketika amandemen konstitusi disahkan harus mencerminkan kekuatan politik yang ada di MPR dan masukan-masukan dari masyarakat/rakyat. Jangan sampai ada voting, amandemen harus mencerminkan musyawarah mufakat (aklamasi),” harapnya.

 

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengaku telah menugaskan Badan Pengkajian MPR untuk segera menyerap aspirasi di masyarakat. Nantinya, aspirasi tersebut dikaji dan didalami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Badan Pengkajian MPR bakal mengelaborasi dan mengajukan rekomendasi kepada MPR periode 2014-2019 secara komprehensif dan transparan.

 

“Nantinya dapat menyamakan pandangan antar fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Begitu pula partisipasi publik bakal dibuka seluasnya dengan mengundang berbagai elemen masyarakat. Mulai pakar, akademisi, organisasi kemasyarakatan, maupun tokoh bangsa. Saat ini, kita seolah-olah digambarkan telah mengambil keputusan amandemen, padahal belum,” ujarnya di Komplek Parlemen, Rabu (9/10/2019) kemarin. 

 

MPR periode 2014-2019 telah menerbitkan tujuh poin usulan amandemen UUD 1945. Pertama, pentingnya pokok-pokok haluan negara. Kedua, penataan kewenangan MPR. Ketiga, penataan kewenangan DPD. Keempat, penataan sistem presidensial. Kelima, penataan kekuasaan kehakiman. Keenam, penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, pelaksanaan pemasyarakatan 4 pilar dan Ketetapan MPR.

 

Untuk diketahui, wacana amandemen konstitusi dengan memasukan kembali GBHN menuai kritik dari sejumlah kalangan, antara lain dari masyarakat sipil dan akademisi. Salah satunya, Dosen STHI Jentera Bivitri Susanti yang menilai tidak ada urgensinya mengamandemen konstitusi jika tujuannya hanya memberlakukan kembali GBHN dan memperkuat MPR. Menurutnya, ada empat alasan kenapa GBHN tidak diperlukan lagi untuk kondisi saat ini. 

 

Pertama, GBHN tidak relevan lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini. Sebelum amandemen UUD 1945, GBHN merupakan mandat MPR untuk presiden karena sistem yang berlaku ketika itu presiden dipilih oleh MPR. Namun, sejak Pemilu 2004, presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat.

 

Dikhawatirkan pola pembangunan berjangka melalui GBHN yang dibentuk MPR pada masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, hingga Abdurahman Wahid dijadikan dasar pemakzulan. Bahkan, Presiden Soekarno dan Presiden Abdurahman Wahid sempat merasakan bagaimana GBHN dijadikan dasar oleh MPR untuk melakukan pemakzulan. 

 

Kedua, haluan negara tidak melulu bentuknya GBHN. Baginya, jika GBHN digulirkan hanya untuk menjaga agar kebijakan presiden tidak berubah-ubah, dinilainya tidak tepat karena sistem yang digunakan sekarang demokrasi. GBHN berlaku di era pemerintahan orde lama karena ketika itu Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin. kemudian di era orde baru pemerintahan Soeharto (Demokrasi Pancasila) cenderung otoriter.

 

“Sekarang rencana pembangunan nasional tertuang dalam sejumlah UU, misalnya UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025,” ujar Bivitri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/8/2019) lalu.

 

Dia menilai rencana pembangunan yang tercantum dalam GBHN sifatnya sangat umum dan mengawang. Berbeda dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan RPJP yang jelas tujuan dan indikator keberhasilannya. RPJMN dan RPJP juga relatif partisipatif, melibatkan masyarakat sampai ke daerah, sementara GBHN hanya “monopoli” dibuat oleh MPR.

 

Ketiga, GBHN tidak akan menyelesaikan persoalan pembangunan. Dia menilai perencanaan pembangunan seharusnya mengacu pada fakta di lapangan dan riset, bukan sekedar ideologi. Dia yakin ketika amandemen ini bergulir akan banyak isu lain yang bermunculan (berpolemik) dan amandemen berlanjut pembahasannya setiap tahun. Ketentuan yang selama ini dicabut melalui amandemen di era reformasi dikhawatirkan akan dimasukan kembali, seperti presiden dipilih oleh MPR.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua