Senin, 14 October 2019

Sejumlah Harapan terhadap ‘Nahkoda’ Badan Legislasi Pemerintahan

Calon kandidat pimpinan badan legislasi ini disyaratkan harus berkompeten, dari kalangan profesional, dan tidak terkait atau berafiliasi dengan partai politik. Karena itu, disarankan Presiden bisa menunjuk/memilih pimpinan lembaga ini dari kalangan profesional yang mengerti betul seluk beluk persoalan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Rofiq Hidayat
ilustrasi penyusunan peraturan. BAS

Presiden Joko Widodo sudah menandatangani berlakunya UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu substansi berlakunya UU 15/2019 yakni pembentukan lembaga/badan yang mengurusi bidang pembentukan peraturan perundangan seperti rencana yang digaungkan Presiden Jokowi saat musim kampanye pada Pemilu 2019 lalu. Lantas, bagaimana seharusnya figur yang memimpin lembaga ini nantinya?

 

Peneliti senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Muhammad Nur Sholikin mengatakan badan khusus regulasi ini harus memiliki kedudukan dan kewenangan yang kuat dalam mengkoordinasikan seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Mulai dari perencanaan, penyiapan, pembahasan, penyebarluasan sampai dengan monitoring dan evaluasi.  

 

“Beratnya tugas badan khusus legislasi ini menuntut Presiden Jokowi menunjuk kandidat yang berkompeten dan profesional untuk memimpin badan baru ini. Terpenting, kandidat tidak terkait dengan partai politik manapun,” ujar M. Nur Sholikin kepada Hukumonline, Senin (14/10/2019). Baca Juga: Syarat DPR-Presiden Boleh Ajukan RUU Di Luar Prolegnas

 

Menurutnya, kandidat pimpinan badan legislasi ini harus memahami seluk beluk permasalahan sistem peraturan perundang-undangan termasuk menyiapkan konsep mengatasi persoalan hiper dan tumpang tindih regulasi demi mendukung kelancaran program pembangunan. Selain itu, perlu memiliki kemampuan manajerial untuk menata regulasi, susunan dan tata kerja kelembagaan yang bakal dibentuk ini.

 

“Setiap tahapan pembentukan peraturan memiliki titik permasalahan yang harus segera diatasi. Seperti perencanaan, ada ketidaksinkronan perencanaan pembentukan peraturan di tingkat pusat atau daerah; ketidaktaatan batasan materi muatan peraturan; harmonisasi peraturan; tahap penyebarluasan; dan pemantauan,” ujarnya.

 

Tak hanya itu, fungsi badan khusus regulasi ini nantinya harus mampu mengintegrasikan  fungsi penyusunan peraturan perundang-undangan di berbagai kementerian. “Masalah hiper regulasi dan ego sektoral pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus menjadi prioritas dalam penataan sistem perundang-undangan,” sarannya.

 

Dia berharap kandidat Kepala Badan/Lembaga Regulasi Pemerintah ini mampu memulihkan kepercayaan masyarakat terkait rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja regulasi pemerintah dalam membentuk peraturan perundang-undangan, mulai UU hingga peraturan di bawahnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua