Selasa, 15 Oktober 2019

Catatan Kritis Sektor Hukum Pemerintahan Jokowi Jilid I

Penegakan hukum digunakan sebagai alat kriminalisasi, diskriminasi, melanggar HAM dan merusak demokrasi. Penegakan dan pembangunan sektor hukum 5 tahun ke depan mengkhawatirkan dan berpotensi sama seperti sebelumnya.
Ady Thea DA
Presiden Jokowi saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016. Foto: RES

Masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir dalam waktu dekat. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menerbitkan beberapa catatan kritis terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla periode 2014-2019, khususnya sektor hukum dan dan penegakan hukum.

 

Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai selama 5 tahun terakhir proses penegakan hukum digunakan sebagai alat kriminalisasi, diskriminasi, melanggar HAM dan merusak demokrasi. Menurutnya, ini dapat dilihat dari maraknya kriminalisasi yang menjerat pihak yang kritis atau tidak sependapat dengan kebijakan atau pandangan pemerintah.

 

Isnur mencontohkan kasus terbaru, korban meninggal pasca demonstrasi di DPR belum lama ini, Akbar Alamsyah. Sebelum meninggal, Akbar ditemukan 10 hari setelah mengalami koma. Dia sempat mendapat perawatan intensif di RS Pelni, RS Polri, terakhir RSPAD Gatot Subroto. Menurut Isnur, bagian tulang tengkorak Akbar hancur, begitu pula ginjalnya. Ironisnya, kepolisian menetapkan Akbar sebagai tersangka pada 10 Oktober 2019 dan dia dimakamkan 11 Oktober 2019.

 

Selain itu, ada Dandhy Dwi Laksono, ditetapkan tersangka oleh kepolisian karena kritikannya di media sosial dan Ananda Badudu, dijemput aparat kepolisian karena dianggap menyalurkan dana untuk demonstrasi di DPR. Isnur menilai peristiwa seperti ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Tahun 2018, LBH menangani 22 kasus kriminalisasi yang menjerat masyarakat karena mempertahankan ruang hidupnya dan berpandangan kritis.

 

Pandangan Isnur terhadap penegakan hukum 5 tahun ke depan diperkirakan sama seperti saat ini yakni penegakan hukum digunakan sebagai alat untuk mengkriminalkan masyarakat. Bahkan, mengutip temuan Ombudsman, Isnur menuturkan persoalan penanganan demonstrasi di DPR itu merupakan masalah kelembagaan, bukan oknum. Berbagai prosedur dan peraturan terkait penanganan demonstrasi tidak pernah dievaluasi bagaimana implementasinya di lapangan.

 

Isnur juga menyoroti Pasal 30 ayat (3) huruf d UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang intinya mengatur pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Pengawasan ini dilakukan oleh Bakor Pakem seperti masa Orba. Menurutnya, mekanisme pengawasan ini menimbulkan diskriminasi bagi kelompok minoritas keagamaan. Seperti yang dialami kelompok Ahmadiyah dimana mereka mendapat surat pemanggilan rutin dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

 

“Outlook kami penegakan hukum sebagai alat untuk mengkriminalkan warga, diskriminasi, melanggar HAM, dan merusak demokrasi,” kata Isnur dalam diskusi di Jakarta, Senin (14/10/2019). Baca Juga: PSHK: Setengah Hati Reformasi Regulasi, Lemah Penegakan Hukum  

 

Isnur juga mengkritik kejaksaan yang dinilai memperlambat penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Kejaksaan tidak pernah menindaklanjuti sebagian hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Akibatnya, aktor yang diduga berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM berat masih bebas dan menempati jabatan strategis di pemerintahan.

 

Melansir laporan Komnas HAM 2018, Peneliti ILR Rizky Yudha mencatat kepolisian menjadi lembaga yang paling banyak diadukan. Pengaduan itu terkait sejumlah kasus seperti kriminalisasi, kekerasan dalam proses hukum, dan tidak ada kejelasan penanganan kasus. Konflik antar lembaga juga menjadi persoalan di bidang hukum yang terjadi pada periode 2014-2019. Misalnya antara MA dan KY dalam menangani hakim yang bermasalah. Kemudian KPK dengan Polri dalam hal penanganan kasus korupsi.

 

Sayangnya, Presiden Jokowi relatif pasif menghadapi konflik antar lembaga itu. Rizky berpendapat seharusnya Presiden menjadi penengah untuk mencari solusi atas konflik tersebut. Lebih dari itu, Rizky melihat dalam 5 tahun ini belum ada terobosan untuk memberantas mafia peradilan. Presiden juga tidak menolak revisi UU KPK dan berkontribusi dalam memilih komisioner KPK yang dinilai bermasalah.

 

Rizky mengingatkan Presiden Jokowi untuk memilih figur yang independen untuk menempati jabatan publik yang strategis seperti Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM. “Melihat peluang 5 tahun ke depan cukup mengkhawatirkan (untuk sektor hukum),” kata dia. Baca Juga: Kandidat Menkumham Sebaiknya Kalangan Profesional

 

Tidak mendapat perhatian

Peneliti ICW Donal Fariz juga mencatat sedikitnya ada 11 persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintahan Jokowi Jilid I di bidang pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang demokratis, antara lain tidak tuntasnya kasus penyerangan Novel Baswedan dan Pimpinan KPK. Selain itu, reformasi kepartaian yang mandeg, membenahi lembaga perwakilan, arah reformasi hukum, dan penunjukan pimpinan lembaga hukum yang kental kepentingan politik bagi-bagi kekuasaan.

 

Persoalan itu semakin sulit untuk dituntaskan karena dalam pidato setelah ditetapkan sebagai calon presiden terpilih, Jokowi tidak menyinggung soal Nawacita. Dia mengutamakan bidang ekonomi ketimbang hukum dan HAM. Pemberantasan korupsi juga semakin terancam setelah pemerintah dan DPR mengesahkan revisi UU KPK dan menetapkan komisioner KPK yang baru.

 

Donal melihat beleid yang disahkan menjelang akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019 itu tidak mengatur peralihan. Akibatnya, KPK terancam tidak bisa melakukan penindakan sampai terpilihnya Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Oleh karena itu, penting bagi Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Perppu terhadap UU KPK. KPK perlu melakukan penindakan mengingat tahun depan akan digelar Pilkada serentak.

 

“Kita tidak bisa berharap banyak kepada kepolisian dan kejaksaan untuk menangani kasus korupsi,” kata dia.

 

Donal berpendapat 5 tahun ke depan isu korupsi dan penegakan hukum tidak mendapat perhatian serius Presiden Jokowi. Persoalan korupsi dikerdilkan sekedar pungli di sektor perizinan. Persoalan korupsi besar tidak disentuh. “Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi akan menjadi ‘anak tiri’ pada pemerintahan Jokowi periode kedua,” tudingnya.

 

Hukum dibajak

Direktur Eksekutif PSHK Gita Putri mencatat Oktober 2014 sampai Oktober 2018 telah terbit 7.621 peraturan menteri; 765 peraturan Presiden; dan 452 peraturan pemerintah. Banyaknya peraturan itu membuat saling tumpang tindih dan menyulitkan semua pihak, tidak hanya pengusaha. Kemudian proses revisi UU KPK tidak dilakukan secara tertib, seharusnya DPR membahas terlebih dulu UU yang masuk dalam program legislatif nasional (prolegnas).

 

Tapi dalam revisi UU KPK, Baleg DPR langsung menyodorkannya dalam rapat paripurna DPR. Presiden menyambut revisi UU KPK dengan menerbitkan Surat Presiden (surpres) untuk membahas revisi tersebut. “Ketika dilakukan pembahasan revisi UU KPK, ada fraksi yang menyatakan partisipasi publik tidak diperlukan,” papar Gita.

 

Menurutnya, kue kekuasaan sudah dibagi-bagi untuk seluruh partai politik, termasuk yang tidak berada dalam koalisi pendukung Presiden Jokowi. Gita mengajak masyarakat untuk tetap mengawal sejumlah RUU yang pembahasannya ditunda seperti RKUHP, RUU Minerba, RUU Pertanahan, dan RUU Pemasyarakatan. “Masyarakat akan berhadapan dengan elit politik yang menolak partisipasi publik,” tuturnya.

 

Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi menilai hukum yang ada saat ini dibajak kepentingan elit politik. Ini dapat dilihat dari proses legislasi yang bergulir di akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019 dimana banyak revisi UU yang kontroversial seperti UU KPK, RKUHP. Pemerintah dan DPR tidak memperhatikan protes publik yang menolak revisi UU KPK. “Ini masa paling ‘gelap’ dalam proses demokrasi kita, kalau tidak diantisipasi, maka penegakan hukum dan demokrasi semakin kelam,” kata dia.

 

Isu terpenting ke depan, menurut Veri, rencana amandemen konstitusi. Ini sangat berbahaya jika perubahannya didasarkan pada kepentingan elit untuk mempertahankan kekuasaan. Amandemen konstitusi, menurut Veri tidak urgent untuk saat ini. Isu GBHN, menurut Veri, pintu masuk ke isu lain seperti mengembalikan posisi Presiden sebagai mandataris MPR. GBHN tidak tepat dengan sistem kenegaraan saat ini karena yang bergulir sejak era reformasi yakni check and balances antar lembaga negara.

 

Menurutnya, GBHN berlaku ketika sistem ketatanegaraan masih menempatkan MPR sebagai lembaga kekuasaan tertinggi. MPR membentuk GBHN untuk dilaksanakan oleh Presiden yang posisinya sebagai mandataris MPR. Tapi sekarang Presiden dipilih langsung oleh rakyat, begitu pula DPR, DPD dan DPRD. Karena itu, posisi MPR saat ini sudah tepat jika disebut sebagai forum berkumpul DPR dan DPD. “Ini tantangan kita 5 tahun ke depan,” tutupnya. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua