Rabu, 16 October 2019

Lembaga Antikorupsi di Era Orde Baru

UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi lahir pada era Orde Baru. Rekomendasi lembaga yang dibentuk bergantung pada political will pemegang kekuasaan.
Muhammad Yasin
Ilustrasi: BAS

Surat diplomatik bersifat rahasia bertajuk ‘Indonesia After Soekarno’ bertarikh 22 Mei 1967, mengungkap tentang janji Soeharto untuk menangani korupsi yang diduga merajalela di era presiden sebelumnya. Penangkapan 15 menteri tak semata-mata atas dugaan keterlibatan mereka dalam peristiwa Gerakan 30 September, tetapi juga karena kehidupan sebagian dari pejabat bermewah-mewah. Peradilan atas eks Gubernur Indonesia, Jusuf Muda Dalam, mengungkap sisi kelam keuangan negara dan praktik korupsi di pemerintahan.

 

Untuk mencegah dugaan korupsi itu, pada awalnya ada upaya yang menjanjikan. Selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan, Soeharto membentuk Tim Pengawasan Keuangan Negara (Pekuneg) pada 30 April 1966. Dipimpin Mayjend Suryo, Tim ini menaruh perhatian pada pencegahan korupsi.

 

Dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia pada Maret 1967, Soeharto harus mengatasi krisis ekonomi, politik, dan pemulihan keamanan. Korupsi juga menjadi salah satu yang menjadi perhatiannya seperti tertuang dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus 1967. Soeharto mengkritik Orde Lama yang dia sebut tidak mampu memberantas korupsi. Sebagai tindak lanjut pidato itu, Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 228 Tahun 1967. Ketua TPK adalah Jaksa Agung. Penasehatnya Menteri Kehakiman, Kapolri, dan semua Kepala Staf Angkatan.

 

Penunjukan Jaksa Agung tak lepas dari perubahan kebijakan setelah lahirnya UU No. 15 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam peraturan ini, Jaksa Agung adalah bagian dari eksekutif. Ini berbeda dari periode 1945-1959 yang menempatkan Jaksa Agung pada Mahkamah Agung.

 

Ekspektasi masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di era Orde Baru tak lepas dari pesimisme terhadap efektivitas UU No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Yudi Kristiana, seorang jaksa yang pernah bertugas di KPK, menuliskan dalam bukunya, Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi (2006), alasan-alasan tidak efektifnya UU Darurat dimaksud. Pertama, tidak adanya kesebandingan antara jumlah kasus yang ditemukan masyarakat dan jumlah yang diselesaikan melalui pengadilan. Kedua, perkara yang sampai ke pengadilan umumnya hanya berskala kecil, baik pelaku maupun jumlahnya. Sementara dugaan korupsi para pejabat cenderung tidak jelas ujung pangkal penanganannya. Ketiga, dugaan korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah dan kejaksaan sangat bergantung pada political will Pemerintah.

 

Maka, ketika Presiden Soeharto menjanjikan pemberantasan korupsi, legislatif memberikan dukungan besar. Hasilnya antara lain pembentukan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun sebelum Undang-Undang ini lahir Soeharto lebih dahulu membentuk TPK yang bertugas membantu pemerintah untuk memberantas korupsi secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya. Tim ini berwenang melakukan tindakan preventif (seperti memberikan saran atas tindakan administratif), dan represif (seperti membawa tersangka ke pengadilan).

 

Baca:

 

Dari TPK ke Komisi Empat

Koran Merdeka edisi 4 Januari 1970 memuat berita ‘keberhasilan’ yang dicapai TPK setelah dua tahun berdiri. Tim berhasil menyelesaikan 177 kasus korupsi, dan 144 di antaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Sisanya, 37 kasus sedang dalam proses. Kasus yang berhasil diungkap antara lain dugaan korupsi senilai Rp4,8 miliar yang dilakukan Siswadji, Deputi Kapolri, beserta beberapa perwira Polri yang bertugas di bagian keuangan; dugaan korupsi di Bulog yang menyerat nama Budiadji, dan kasus korupsi senilai 14 miliar yang melibatkan Endang Widjaja, petinggi PT Jawa Building.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua