Rabu, 16 October 2019

Politisi Muda Uji Syarat Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah

 

Karena itu, dalam petitum permohonannya, Para Pemohon meminta Majelis Mahkamah Konstiusi menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

 

Menanggapi permohonan, Anggota Majelis Panel I Dewa Gede Palguna mengatakan Para Pemohon sebaiknya tidak perlu menambah dasar hukum dalam permohonannya. Pemohon sebaiknya perlu mengelaborasi hak konstitusional para pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU Pilkada tersebut serta menjelaskan kedudukan hukum Para Pemohon.

 

“Uraian tentang kedudukan hukum jangan dianggap sepele, karena itu tidak dapat menyakinkan Mahkamah. Jika Saudara tidak mampu menjelaskan bahwa Anda memiliki kedudukan hukum, maka Mahkamah tidak akan memeriksa pokok permohonan ( permohonan tidak dapat diterima, red),” ujar Palguna.

 

Hal yang sama dikatakan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menyarankan Para Pemohon perlu menjelaskan posisi masing-masing terkait dengan kedudukan hukum (legal standing). Kemudian, Saldi menyarankan Para Pemohon perlu memberi basis argumentasi yang kuat terhadap norma yang dipersoalkan dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945.  

 

“Para pemohon perlu mengelaborasi kaitan norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon. Pemohon juga perlu melampirkan bukti dalam permohonannya,” sarannya.  

 

Sedangkan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams pun meminta Para Pemohon memperbaiki identitas para pemohon karena hal ini terkait kedudukan hukum.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua