Kamis, 17 October 2019

Hattrick Kedua KPK, OTT dalam Waktu Hampir Bersamaan

KPK juga melakukan pengembangan terhadap dua perkara yang telah diproses sebelumnya.
Aji Prasetyo
Walikota Medan Dzulmi Eldin (kemeja putih) digiring petugas KPK setelah yang bersangkutan terkena OTT. Foto: RES

Dari Senin (14/10) hingga Rabu dini hari (16/10) tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tiga penangkapan berturut-turut terhadap oknum pejabat negara yang melakukan korupsi. Dua orang diantaranya merupakan kepala daerah, dan satu orang lainnya merupakan kepala balai.

KPK mengumumkan penangkapan para pejabat itu secara terpisah. Penahanan Bupati Indramayu diumumkan Selasa (15/10) malam, sementara dua OTT lainnya ditambah dua perkara lain yang merupakan pengembangan disampaikan ke publik pada Rabu (16/10) menjelang dini hari.

Pengumuman para tersangka pada Rabu, juga tidak seperti biasa yang dihadiri satu orang pimpinan. Kali ini, konferensi pers dihadiri empat pimpinan yaitu Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata dan Saut Situmorang. Hanya Laode M Syarif yang tak hadir karena sedang diluar kota.

Kepala daerah pertama yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah adalah Bupati Indramayu, Supendi. Dalam penangkapan itu, Supendi bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indramayu, Omarsyah; Kabid Jalan Dinas PU, Wempy Triyono serta seorang pengusaha bernama Carsa AS ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap terkait sejumlah proyek di Dinas PU.

KPK menduga Supendi sering meminta sejumlah uang kepada Carsa selaku rekanan penggarap proyek di Indramayu, setidaknya sejak Mei 2019 sejumlah Rp100 juta. Tak hanya Supendi, Omarsyah dan Wempy Triyono diduga juga beberapa kali menerima uang dari Carsa. Pemberian uang ke Bupati Supendi serta dua pejabatnya disinyalir terkait dengan pemberian proyek-proyek dinas PUPR Kabupaten Indramayu.

(Baca juga: OTT Kepala Daerah, Antara Kritik dan Apresiasi).

Supendi tercatat mendapatkan dan menggarap tujuh proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu dengan nilai proyek sekira Rp15 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Total uang yang diterima dari Carsa sebesar Rp200 juta.

Sedangkan Omarsyah diduga menerima Rp350 juta dan sepeda. Sementara Wempy menerima Rp560 juta. Uang tersebut diduga bagian dari komitmen fee 5 sampai 7 persen dari nilai proyek yang dikerjakan Carsa. "Uang yang diterima OMS (Omarsyah) dan WT (Wempy Triyono) diduga juga diperuntukkan untuk kepentingan Bupati, pengurusan pengamanan proyek dan kepentingan sendiri," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di kantornya, Selasa (15/10), malam.

Tak hanya uang, pemberian suap juga dilakukan dalam bentuk barang. "Kami juga mengamankan sepeda yang diduga diterima sebagai bagian dari realisasi fee proyek di kasus ini,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Kepala BPJN

Setelah Indramayu, tim KPK melakukan penindakan di Samarinda, Bontang dan Jakarta. Dalam kegiatan ini, tim menangkap sejumlah orang dan kemudian setelah gelar perkara ditetapkan beberapa orang tersangka yang diduga melakukan praktek korupsi.

Diduga sebagai penerima suap adalah Refly Tuddy Tangkere, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan serta Andi Tejo Sukmono selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan. Pemberi suap diduga adalah Hartoyo sebagai Direktur PT Harlis Tata Tahta.

"RRT (Refly Tuddy Tangkere) diduga menerima uang tunai dari HTY sebanyak 8 kali dengan besaran masing-masing pemberian uang sekitar Rp200-300 juta dengan jumlah total sekitar Rp2,1 miliar terkait dengan pembagian proyek-proyek yang diterima oleh HTY (Hartoyo)," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di kantornya, Rabu (16/10) malam.

Andi Tejo diduga menerima transfer uang dari Hartoyo dengan nilai total Rp1,59 miliar dan telah digunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp630 juta. Selain itu, ia diduga beberapa kali menerima pemberian uang tunai dari HTY hingga total Rp3,25 miliar.

"Uang yang diterima oleh ATS dari HTY tsb salah satunya merupakan sebagai pemberian 'gaji' sebagai PPK proyek pekerjaan yang dimenangkan oleh PT HTT (Harlis Tata Tahta). 'Gaji' tersebut diberikan kepada ATS sebesar Rp250 juta setiap kali ada pencairan uang pembayaran proyek kepada PT HTT. Setiap pengeluaran PT HTT untuk gaji PPK tersebut dicatatkan oleh ROS Staf keuangan PT HTT dalam laporan perusahaan," ujar Agus. 

Medan

Tak lama berselang, KPK juga ternyata melakukan tangkap tangan di Medan, Sumatera Utara. Dalam peristiwa ini tim mengamankan sejumlah orang yang juga kemudian ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Walikota Medan Tengku Dzulmi Eldin.

Ia diduga menerima uang dari sejumlah kepala dinas untuk keperluan pribadinya. Pertama menerima Rp20 juta setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019 serta pada tanggal 18 September 2019, uang senilai Rp50 juta. Uang tersebut diberikan oleh Isa Ansyari, selaku Kepala Dinas PUPR Kota Medan.

(Baca juga: MK Diminta Perketat Syarat Mantan Terpidana Nyalon Kepala Daerah).

Selain itu, Isa juga mengirimkan uang Rp200 juta untuk keperluan pribadi Tengku Dzulmi. Isa juga ditargetkan memberi uang senilai Rp250 juta untuk menutupi biaya kekurangan perjalanan dinas Tengku Dzulmi dan keluarganya yang disinyalir menghabiskan dana Rp800 juta.

"Pada tanggal 15 Oktober 2019, IAN mentransfer Rp200 juta ke rekening tersebut dan melakukan konfirmasi kepada SFI. SFI kemudian bertemu dengan APP dan menyampaikan bahwa uang sebesar Rp200 juta sudah ditransfer ke rekening kerabatnya. APP menghubungi kerabatnya dan meminta agar uang diserahkan ke rekan APP sesama ajudan walikota yang kemudian disimpan di ruangan bagian protokoler Pemkot Medan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Selain merilis hasil tangkap tangan, KPK juga mengumumkan pengembangan dua perkara korupsi. Pertama menetapkan Taufik Agustono selaku Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia, ia diduga turut serta memberi suap kepada mantan anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso.

Selanjutnya pengembangan juga dilakukan terkait tangkap tangan di Lapas Sukamiskin. Dalam perkara ini KPK menetapkan 5 orang tersangka, pertama Tubagus Chaeri Wardhana atau Wawan, Rahadian Azhar selaku Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi, dan Fuad Amin. Khusus Fuad Amin karena yang bersangkutan meninggal dunia mengacu pada Pasal 77 KUHP yang mengatur bahwa Kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia.

(Baca juga: Kelanjutan Proses Hukum Jika Tersangka Korupsi Meninggal Dunia).

"Meskipun Pasal 77 KUHP tersebut mengatur di tahapan Penuntutan, namun karena tahapan lebih lanjut dari Penyidikan adalah Penuntutan, sedangkan kewenangan Penuntutan hapus karena terdakwa meninggal, maka secara logis proses Penyidikan untuk tersangka FA tersebut tidak dapat diteruskan hingga tahapan lebih lanjut," pungkas Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Semua tersangka pemberi baik dari hasil tiga OTT maupun dua pengembangan disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara tersangka penerima disangkakan Pasal Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bedanya ada beberapa perkara yang dikenakan Pasal penyertaan yaitu Junco Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Pasal 64 ayat (1) KUHP, tergantung konstruksi perkara tersebut.

Hattrick sebelumnya

Penangkapan para pejabat dan pengusaha di pekan ini dapat disebut hattrick kedua KPK karena pada bulan September lalu lembaga antirasuah ini juga merilis tiga hasil OTT yang dilakukan di Palembang, Jakarta, dan Kalimantan hanya dalam dua hari. Pertama Bupati Muara Enim Ahmad Yani yang diduga meminta Rp13,9 miliar sebagai syarat kepada kontraktor untuk meloloskan 16 proyek pembangunan jalan untuk tahun Anggaran 2019. Angka permintaan itu merupakan fee 10 persen dari total anggaran 16 proyek pembangunan jalan senilai Rp130 miliar.

Ada tiga tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini. Sebagai penerima selain Ahmad Yani ada juga Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar. Sementara pemberinya yaitu Direktur PT Enra Sari Robi Okta Fahlefi.

Kemudian OTT yang dilakukan terhadap Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Dolly Pulungan; Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana; dan pengusaha gula yang juga bos PT Fajar Mulia Transindo Pieko Nyotosetiadi dalam kasus dugaan suap terkait distribusi gula di PTPN III tahun 2019.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut Dolly melalui Kadek Kertha Laksana diduga menerima suap sebesar Sing$345 ribu dari Pieko. Suap ini diberikan terkait distribusi gula di PTPN III yang digarap Pieko. Dolly, Kadek kemudian jadi tersangka penerima sementara Pieko tersangka pemberi.

Terakhir Bupati Bengkayang yang menjadi penutup kegiatan OTT KPK yang dilakukan dalam dua hari ini. Ia diduga menerima uang suap sebesar Rp336 juta melalui Kadis PUPR dan Kadisdik kepada rekanan yang mengerjakan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Dalam kegiatan ini tim mengamankan sejumlah pihak termasuk Bupati Bengkayang Suryadman Gidot beserta uang sejumlah Rp336 juta dalam bentuk pecahan 100 ribu. Kemudian beberapa orang lain yang diduga memberikan suap turut diamankan penyidik.

Dalam gelar perkara, ditemukan dua alat bukti yang cukup menetapkan lima tersangka pemberi yaitu lima pihak swasta, Yosef, Bun Si Fat dan Pandus, Nelly Margaretha serta Rodi. Sementara penerima yaitu Suryadman beserta Alexius selaku Kepala Dinas PUPR Bengkayang.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua