Minggu, 20 October 2019

5 Target Pemerintahan Jokowi di Periode Kedua

Mulai pembangunan sumber daya manusia, merevisi berbagai undang-undang penghambat investasi, hingga memangkas birokrasi.
Rofiq Hidayat
Joko Widodo - Ma'ruf Amin resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2019-2024. Foto: RES

Menggunakan jas berwarna biru dibalut dengan dasi merah serta berkopiah hitam, Joko Widodo berdiri berdampingan dengan Ma’ruf Amin di hadapan ratusan anggota dewan dan para tamu undangan di ruang sidang utama MPR. Mengucapkan sumpah dan janji sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024, keduanya menjadi sorotan jutaan pasang mata rakyat Indonesia dengan dipandu oleh MPR.

 

“Demi Allah Saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya dengan berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Joko Widodo saat membaca sumpah jabatan di ruang sidang paripurna MPR, Gedung Parlemen, Minggu (20/10).

 

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan Joko Widodo dan Ma’ruf resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan lima tahun ke depan, terhitung mulai 20 Oktober 2019 - 20 Oktober 2024. Bagi MPR, kata Bambang Soesatyo, ke depan bakal melintasi medan yang terjal dalam mengarungi bahtera bangsa lima tahun ke depan.

 

“Semoga presiden sukses memimpin negara menjadikan negara berdaulat dan bermartabat,” ujarnya.

 

Joko Widodo dalam pidato pertamanya sebagai Presiden di periode kedua optimis mengejar berbagai ketertinggalan. Setidaknya terdapat lima hal yang menjadi target di periode keduanya. Pertama, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) bakal menjadi prioritas utama. Menurutnya, membangun SDM bermental pekerja keras yang dinamis amatlah penting.

 

Baginya, membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi keharusan. Dia juga bakal mengundang berbagai kalangan yang memiliki talenta bertaraf global untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah. Namun cara-cara baru perlu terus dikembangkan, antara lain memerlukan endowment fund yang besar untuk manajemen SDM bangsa.

 

“Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” ujarnya.

 

Kedua, pembangunan infrastruktur di periode pertama bakal dilanjutkan pada periode kedua. Mulai infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi. Kemudian infrastruktur yang memudahkan akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru hingga mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

 

(Baca: Penjelasan Hukum Soal Pelantikan Presiden RI Harus 20 Oktober)

 

Ketiga, terhadap berbagai kendala regulasi bakal disederhanakan. Pemerintah, kata Jokowi, bakal mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang berkaliber besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).Kedua undang-undang tersebut nantinya menjadi omnibus law, yakni satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang.

 

“Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” ujarnya.

 

Keempat, penyederhanaan birokrasi bakal dilakukan secara besar-besaran. Menurutnya, investasi dilakukan dalam menciptakan lapangan pekerjaan menjadi prioritas. Sementara terhadap berbagai prosedur yang panjang dan relatif menyulitkan bakal dipangkas. “Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja,” ujarnya.

 

Jokowi bakal menggantinya dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Di periode kedua ini, Jokowi akan lebih ‘garang’ terhadap jajarannya. Terhadap aparatur di bawahnya yang tidak kompeten, boleh jadi bakal dimutasi atau dicopot. Di depan ratusan aparatur pemerintahan dan anggota dewan, Jokowi meminta kepada para menterinya dan pejabat serta birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.

 

“Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” ujarnya.

 

Kelima, transformasi ekonomi. Menurutnya, bangsa Indonesia mesti bertransformasi dari aspek ketergantungan pada sumber daya alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur pada jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi. “Bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

 

Jokowi mengingatkan para menterinya bahwa tugas pemerintah tak hanya membuat dan melaksanakan kebijakan. Namun, membuat masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan. Dia menegaskan tugas pemerintah dan pejabatnya memastikan dan menjamin kebijakan pemerintah sampai ke rakyat.  Sementara tugas birokrasi, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

 

Diminta Konsisten

Anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Aboebakar Alhabsyi berharap Presiden Jokowi di periode kedua bersama Maruf Amin dapat mengimplementasikan visi dan misinya, yakni terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian dan berlandaskan gotong royong.

 

Menurutnya, tantangan pemerintahan Jokowi di periode kedua bukanlah persoalan mudah. Namun dengan rentang waktu lima tahun ke depan, berbagai visi dan misinya yang belum rampung di periode pertama dapat diselesaikan pada periode kedua. “Harapan kita presiden konsisten dengan visi itu, menjadikan indonesia ini berdaulat dan mandiri,” ujarnya.

 

Lebih lanjut anggota Komisi III DPR periode 2014-2019 itu menilai di bidang perekonomian, tantang bagi Presiden Jokowi kian berat. Penguatan pada bidang ekonomi memang menjadi tantangan besar. Maklum, sepanjang 5 tahun memimpin di periode pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia mentok di 5 persen.

 

Sayangnya, dalam pidato Jokowi tidak menyinggung persoalan bidang hukum lebih dalam. Namun bagi Aboe, di bidang hukum misi pemerintahan Jokowi periode kedua bersama Ma’ruf Amin berharap agar penegakan hukum berjalan secara bersih efektif dan terpercaya. Publik pun memiliki harapkan visi tersebut segera bisa di realisasikan, yakni hukum ditegakan sesuatu aturan yang ada. 

 

Maklum, banyak persoalan hukum selama ini mengganjal di hati masyarakat.  Seperti kasus penyiraman air keras ke wajah Novel Baswedan yang hingga kini belum terpecahkan siapa pelakunya. Kemudian meninggalnya beberapa peserta aksi demo beberapa pekan lalu, serta kasus lainnya.

 

“Semoga visi penegakan hukum yang bagus tersebut akan menjadi secercah harapan untuk masyarakat ke depan,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua