Selasa, 29 Oktober 2019

Makin Banyak Regulasi Baru, Kuasa Hukum Pajak Wajib Paham

​​​​​​​Tugas kuasa hukum pajak sudah dimulai sebelum terjadinya persengketaan.
Mochammad Januar Rizki
Salah satu sesi brevet yang digelar Ikhapi. Foto: MJR

Perkembangan regulasi perpajakan nasional semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari ketentuan insentif, prosedur hingga penanganan perkara perpajakan wajib diketahui bagi para profesional seperti kuasa hukum pajak. Sebab, kuasa hukum pajak merupakan pihak yang mewakili wajib pajak tidak hanya bersengketa di pengadilan pajak tapi juga dapat berkontribusi mencegah atau menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan.

 

Atas hal tersebut, Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (Ikhapi) mengadakan pelatihan eksekutif atau brevet perpajakan bagi para profesional kuasa hukum perpajakan. Pelatihan yang dilakukan selama tiga hari ini, 28-30 Oktober 2019,  membekali para kuasa hukum pajak mengenai aturan-aturan penting perpajakan. Selain itu, pelatihan ini juga disampaikan oleh pemateri-pemateri berpengalaman dalam perpajakan.

 

“Peran kuasa hukum pajak sangat dibutuhkan mengingat sosialisasi perpajakan itu belum cukup optimal. Dengan adanya juga kebijakan-kebijakan baru belum bisa sampai sehingga masih kebijakan lama.  Sedangkan tuntutan pajak sebagai kewajiban kenegaraan juga semakin meningkat maka dituntut paham bagi wajib pajak,” jelas salah seorang pemateri pelatihan, Serirama Butarbutar, Senin (28/10).

 

Dia menambahkan, tugas kuasa hukum pajak sebaiknya sudah dimulai sebelum terjadinya persengketaan. Sehingga, kuasa hukum pajak harus memahami mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. “Saya pikir jauh lebih baik tugas itu dimulai sebelum ada masalah dan masyarakat memahami hak dan kewajiban pajak itu sebelum ada masalah. Lebih baik dicegah,” tambah Serirama yang merupakan mantan Hakim Pajak Kementerian Keuangan ini.

 

 

Sengketa pajak ini terjadi karena terdapat ketidaktahuan wajib pajak terhadap regulasi-regulasi baru. Sehingga, peran kuasa hukum pajak sangat dibutuhkan untuk menengahi antara wajib pajak dengan pejabat pajak. 

 

Perlu diketahui, berdasarkan situs Ikhapi, kuasa hukum pajak adalah seorang yang diberi kuasa penuh untuk mewakili atau mendampingi para pihak yang bersengketa dengan kuasa hukum tertulis untuk mengurus dan memberikan informasi serta bukti-bukti yang diperlukan dalam persidangan pengadilan pajak. Pada saat mengikuti persidangan sengketa pajak baik banding atau gugatan, para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus.

 

Baca:

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua