Rabu, 13 November 2019

Cegah Radikalisme, Ini Jenis Tindakan yang ‘Haram’ Dilakukan ASN

Ada 5 kriteria radikalisme negatif yang dapat diadukan melalui portal pengaduan radikalisme yang dilakukan ASN yakni intoleran, anti-sistem, anti-Pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa.
Ady Thea DA
Ilustrasi: BAS

Guna menangani masalah radikalisme dan ujaran kebencian di lingkungan ASN, pemerintah membentuk portal pengaduan dan joint taskforce (satgas). Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mengatakan kebijakan ini untuk memastikan ASN menjadi garda terdepan pendukung kebijakan politik negara.

 

“Karena itu, ASN harus memiliki kompetensi yang tinggi serta jiwa dan semangat kebangsaan yang kuat,” kata Johnny sebagaimana dilansir laman setkab.go.id.

 

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani 11 kementerian/lembaga. SKB ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian pertemuan sebelumnya yang membahas ASN yang terpapar paham radikalisme. Johnny melanjutkan pihaknya bertugas sebagai fasilitator yang menyediakan infrastruktur berupa sarana dan prasarana pengaduan masyarakat lewat portal aduan ASN.id.

 

“Melalui portal ini diharapkan masyarakat memiliki tempat pengaduan yang tepat terkait radikalisme yang dilakukan ASN. Pengaduan harus didukung data dan bukti yang memadai, sehingga dapat ditindaklanjuti,” ujar Johnny. Baca Juga: DPR Minta Perlu Penyeragaman Makna Radikal

 

Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan keberadaan satgas nantinya akan membuat penanganan intoleransi dan radikalisme pada ASN menjadi lebih sistematis, komprehensif, dan cermat. “Adanya portal aduan ini masyarakat juga sudah bisa diarahkan dalam melakukan pengaduan kepada pemerintah agar bisa kita tangani bersama,” ujarnya.

 

Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan ada 3 mekanisme dalam menangani aduan ASN. Pertama, menerima laporan pengaduan masyarakat melalui portal Aduan ASN yang dikelola Kementerian Kominfo. Kedua, melakukan pembahasan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk melalui portal tersebut. Ketiga, memberikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang.

 

Setiawan melanjutkan rekomendasi itu ditembuskan kepada Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, BKN, dan KASN untuk dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil rekomendasi taskforce. Sedikitnya ada 5 kriteria radikalisme negatif yang dapat diadukan yakni intoleran, anti-sistem, anti-Pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa.

 

Berikut ini 11 jenis tindakan/sikap ASN yang dapat diadukan ke portal pengaduan:

 

Ancaman Terhadap Pancasila dan Kebhinekaan

Sebelumnya, Direktur Riset Setara Institute, Halili merilis hasil riset Setara Institute 3 tahun lalu mengidentifikasi ada 3 lokus kritis ancaman terhadap Pancasila dan Kebhinekaan. Pertama, sekolah, hasil survei menunjukan 0,3 persen siswa di 171 sekolah negeri terpapar ideologi teror. Dari jumlah itu sebanyak 2,4 persen merupakan intoleran aktif; 35,7 persen intoleran pasif, dan sisanya 61,6 persen toleran.

 

Kedua, perguruan tinggi, Halili mengatakan hasil survei di 10 kampus negeri tahun 2019 menunjukan 8,1 persen mahasiswa sangat formalis. Ingin berjihad untuk menjadikan keyakinannya menjadi regulasi formal negara. Ketiga, aparatur sipil negara, kepolisian, dan TNI, studi kebijakan Setara Institute tahun 2018 menunjukan regulasi teknis dan prosedur operasional yang berlaku di lingkungan ASN tidak memadai dalam memitigasi dan menangani aparat yang “tidak setia” pada Pancasila.

 

Halili mengakui ancaman terhadap Pancasila dan kebhinekaan itu memang nyata, tapi penanganannya harus mengacu regulasi yang ada dengan pendekatan demokratis dan nonkekerasan. Halili mencatat ada aparatur negara yang terpapar radikalisme, bahkan termasuk anggota Polri. Setidaknya ada 2 anggota Polri yang diketahui terpapar radikalisme yakni Brigadir K di Jambi tahun 2018 dan Bripda NOS yang dua kali tertangkap tahun 2019.

 

“Sampai saat ini belum ada regulasi teknis untuk mengaudit bagaimana kesetiaan ASN, Polri, dan TNI terhadap ideologi negara. Audit tematik ini diperlukan ketika melakukan perekrutan dan naik (pangkat) jabatan,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua