Rabu, 13 November 2019

Perpres 55/2019 dan PP 73/2019 Dukung Pengembangan Industri Berteknologi Tinggi

Pemerintah secara aktif juga mendukung pabrikan kendaraan dari luar negeri untuk memproduksi kendaraan listrik di Indonesia.
Fitri Novia Heriani
Suasana aktivitas bongkar muat dan lalu lintas truk peti kemas di kawasan IPC terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Foto: RES

Pemerintah menyebut bahwa saat ini Indonesia tengah fokus mengembangkan industri otomotif. Hal ini menjadi bagian dari penguatan revolusi industri 4.0. Guna mendukung hal itu, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicles) untuk Transportasi Jalan, serta Peraturan Pemerintah (PP) No.73 Tahun 2019 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

 

“Saat ini, Indonesia merupakan eksportir otomotif kedua terbesar di ASEAN. Maka itu, kami sadar akan adanya tantangan tertentu di industri ini, karena produksi kendaraan masih sangat bergantung kepada impor bahan mentah, seperti logam, bahan kimia, juga komponen eletronik lainnya,” kata Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto, Selasa (12/11).

 

Airlangga mengatakan Perpres No.55 Tahun 2019 dan PP No.73 Tahun 2019 bertujuan untuk mendukung pengembangan industri otomotif berteknologi tinggi dan menyediakan solusi untuk mengurangi ketergantungan kepada bahan bakar fosil.

 

“Setelahnya, defisit neraca perdagangan diharapkan akan berkurang, sehingga ke depannya akan bisa meningkatkan kualitas lingkungan kita sebagai hasil pengurangan emisi karbon,” ungkap Airlangga.

 

(Baca: Menyongsong Masa Depan Bisnis Kendaraan Listrik: Gotong-royong Bisnis dan Regulasi)

 

Di sisi lain, pemerintah secara aktif juga mendukung pabrikan kendaraan dari luar negeri untuk memproduksi kendaraan listrik di Indonesia. “Kami mendorong perusahaan-perusahaan tersebut dan akan menyediakan kemudahan akses untuk mewujudkan cita-cita kami menjadi pusat produsen kendaraan listrik di ASEAN, Asia dan dunia,” katanya.

 

Namun Airlangga mengingatkan bahwa Indonesia masih akan dihadapkan pada beberapa tantangan, baik secara global maupun domestik. Untuk mengatasi itu, pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah. Pertama, pemerintah tetap fokus meningkatkan ekspor dengan merevitalisasi industri manufaktur, yang diharapkan dapat meningkatkan diversifikasi, nilai tambah dan daya saing dari produk ekspor non-komoditas.

 

Kedua, pemerintah memperkuat investasi, yang pertumbuhannya ditargetkan lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai target ini, investasi asing dan domestik harus didorong melalui berbagai kebijakan yang menimbulkan kemudahan berinvestasi di negara ini, termasuk relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), program fasilitasi investasi, pemberian tax holiday, peningkatan performa Ease of Doing Business (EoDB), serta penyusunan Omnibus Law untuk membangun ekosistem investasi.

 

Ketiga, pemerintah mempersiapkan rencana pembangunan jangka menengah yang mengedepankan transformasi struktur ekonomi. Transformasi tersebut fokus memperbaiki sektor industri manufaktur, mendorong ekspor, menjaga impor, serta menciptakan lapangan kerja baru. Pasalnya, hal ini merupakan solusi penting untuk mengatasi jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap), agar Indonesia mampu menjadi negara berpendapatan tinggi.

 

“Untuk memajukan industri manufaktur, Indonesia telah berkomitmen mempercepat implementasi Revolusi Industri 4.0. Kami percaya dengan mempercepat itu, maka akan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja, daya saing global dan market share ekspor dunia,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Direktur Industri Maritim, alat transportasi dan alat pertahanan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika, mengungkapkan beberapa peraturan turunan memang tengah dipersiapkan untuk menindak lanjuti Perpres 55/2019. Salah satu bocorannya, adalah terkait pembentukan ekosistem inovasi berikut insentif yang diberikan pemerintah untuk mendorong itu.

 

Research & Development & Design (R&D&D) akan terus didorong untuk dikembangkan baik oleh pemerintah, swasta, publik maupun universitas. Ke depan akan diperkenalkan tax excemption/subsidi untuk adopsi teknologi dan dukungan pendanaan oleh pihak-pihak yang ingin mengembangkan ekosistem inovasi tersebut.

 

“R&D&D ini sedang dibicarakan cakupan industrinya. Tapi kalo yang di vokasi sudah, yakni untuk perusahaan yang membantu melakukan peningkatan SDM baik itu pembelian alatnya atau menghadirkan instruktur atau magang itu bisa direimburse,” jelasnya.

 

Counsel Ginting & Reksodiputro, Cindy Riswanto mengamini bahwa pelaku usaha sangat menanti-nanti lahirnya aturan implementasi dari Perpres 55/2019 ini. Pasalnya, ketentuan insentif pada Perpres a quo terlalu luas, sehingga perlu secepatnya diatur dalam aturan pelaksana sehingga bisa segera diimplementasikan. Selain itu, Ia juga berharap agar ketentuan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kedepannya tidak akan menghambat bisnis.

 

Implementing rules ini sangat dinantikan market. Insentifnya yang mana duluan, jangan seperti bola liar,” tukasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua