Kamis, 14 November 2019

Mengenal Dwangsom dan Jejaknya dalam Hukum Indonesia

Pada mulanya dikenal dalam hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan Eropa.
Muhammad Yasin
Ilustrasi uang paksa atau dwangsom. Ilustrator: HGW

Apa yang bisa dilakukan untuk memastikan pihak lawan, katakanlah tergugat, mematuhi putusan pengadilan? Jawaban atas pertanyaan bisa beragam. Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mungkin saja jawabannya mengadukan sikap pejabat yang menolak melaksanakan putusan kepada atasannya, atau mengumumkan respons si pejabat di media massa. Dalam suatu diskusi mengenai eksekusi putusan di Jakarta, akhir Oktober lalu, seorang hakim menyebut opsi lain: meminta agar hakim menjatuhkan uang paksa. Uang paksa dikenal juga di lingkungan peradilan tata usaha negara. “Tapi aturan detilnya belum ada,” ujar sang hakim.

Hakim memang punya kewenangan untuk menjatuhkan putusan berupa kewajiban membayar uang paksa. Belum lama ini, majelis hakim Mahkamah Agung menghukum PT Indonesia Air Asia Extra untuk membayar ganti kerugian kepada empat orang penumpang yang gagal terbang menggunakan maskapai Air Asia. Keempat orang penumpang ditolak masuk pesawat karena nama salah seorang penumpang masuk daftar hitam. Selain menghukum tergugat membayar ganti rugi dan permohonan maaf di media cetak, majelis menjatuhkan sanksi lain berupa pembayaran uang paksa sebesar 500 ribu per hari keterlambatan melaksanakan putusan.

David ML Tobing, pengacara para penggugat, menjelaskan permohonan pembayaran uang paksa diajukan untuk memberikan jaminan bahwa tergugat akan mematuhi putusan hakim. Uang paksa menjadi semacam upaya paksa secara tidak langsung agar tergugat yang kalah menjalankan putusan pengadilan secara sukarela dan sesegera mungkin. Semakin lama tidak menjalankan putusan pengadilan, semakin besar uang paksa yang harus dibayar.

Uang paksa, begitulah kalangan hukum mengartikan istilah ‘dwangsom’ yang dikenal dalam literatur Belanda, atau astreinte dalam bahasa Perancis. Lalu, apa yang dimaksud dengan uang paksa itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa versi edisi keempat (September 2015)  tak memuat sama sekali lema ‘uang paksa’ atau dwangsom. Sebaliknya, beberapa kamus, seperti Kamus Istilah Hukum Populer karya Jonaedi Efendi dkk (2016), Kamus Hukum karya Sudarsono (2009), The Contemporary Law Dictionary karya Martin Basiang (2009), dan Kamus Hukum yang disusun Setiawan Widagdo (2012). Basiang mengartikan dwangsom sebagai uang paksa yang ditetapkan sebagai hukuman yang harus dibayar.

Rocky Marbun dkk, dalam Kamus Hukum Lengkap  (2012), mengartikan dwangsom sebagai tuntutan uang paksa atau hukuman tambahan bagi tergugat agar menjalankan prestasinya dengan sukarela. Kamus hukum lain, Kamus Hukum Kontemporer karya M Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih (2016), menegaskan bahwa dwangsom atau uang paksa adalah alat eksekusi secara tidak langsung.

Apapun definisi yang termuat dalam kamus, semua sepakat bahwa dwangsong diartikan sebagai uang paksa, suatu istilah yang familiar di kalangan hakim perdata. Setidaknya, beberapa nama hakim tercatat menaruh perhatian khusus pada konsep hukum ini, yakni Ketua Mahkamah Agung (2009-2012) Harifin A Tumpa, dan Lilik Mulyadi. Yang disebut terakhir pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hakim lain, Arsyad Sanusi, pernah membuat tulisan tentang dwangsom di majalah Varia Peradilan yang diterbitkan Mahkamah Agung. Karya para hakim tersebut telah berjasa menemukan kembali jejak dwangsom dalam sistem hukum Indonesia.  

Istilah dwangsom itu dapat dibaca dari rumusan Pasal 611a ayat (1) Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (BRV), yaitu suatu hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan Eropa ketika berperkara di muka Raad van Justitie dan Residentie Gerecht. Sedangkan hukum acara yang berlaku bagi golongan Bumiputera adalah HIR dan RBg. Dua yang disebut terakhir masih berlaku hingga sekarang.

Dalam bahasa Belanda, rumusan Pasal 611a ayat (1) BRV begini: “De Rechter kan op vordering van een der partijen de wederpartij veroordelen tot betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval data an de hoofdveroordweling niet wordt voldaan, onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn. Een dwangsom kan echter niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom”. Terjemahan bebasnya adalah ‘atas permintaan salah satu pihak, hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pihak lain berupa membayar sejumlah uang, yang disebut dengan dwangsom, dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan, dengan tidak mengurangi hak ganti rugi sepanjang hal itu berdasar. Suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan jika hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang.

Ketentuan uang paksa di Belanda kemudian diserap dan diberlakukan di Indonesia melalui Staatblad 1938 No. 360 (dan beberapa kali perubahannya). Pengaturannya kemudian dimuat dalam Pasal 606a dan 606b Rv Indonesia. Pertanyaannya, apakah RV masih berlaku? Soepomo termasuk yang berpendapat bahwa dengan dihapuskannya Raad van Justitie, BRV sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah HIR dan RBg. Namun karena kebutuhan hukum dan keadaan, pengadilan masih memandang lembaga dwangsom penting dan dapat dipergunakan.

Pasal 606a RV menyebutkan: “sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

Selanjutnya Pasal 606b RV menyatakan “Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”.  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua