Sabtu, 26 Oktober 2019

Tolak Terbangkan Penumpang, MA Hukum Maskapai Penerbangan

Permohonan ganti rugi immateril ditolak.
Hamalatul Qur'ani
Pengacara, David ML Tobing berharap Menkes baru laksanakan putusan susu berbakteri. Foto: Sgp

Mahkamah Agung melalui putusan nomor 975K/PDT/2019 telah menghukum PT Indonesia Air Asia Extra (Air Asia) untuk membayar ganti kerugian material sebesar Rp5,2 juta dan membuat permohonan maaf melalui media cetak Kompas, Bisnis Indonesia, dan The Jakarta Post serta membebankan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000 per hari keterlambatan bila Air Asia lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini.

Putusan kasasi ini memenangkan pemohon kasasi, sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 9/PDT/2018/PN BTN dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 169/Pdt.G/2017/PN.Tng yang telah memenangkan Air Asia.

Sekadar mengingatkan, kasus ini bermula dari penolakan maskapai Air Asia untuk menerbangkan 4 orang penumpang yang telah membeli tiket, yakni Regina Goenawan (Penggugat I), Sandra Goenawan (Penggugat II), Richard Goenawan (Penggugat III) dan Ramona Goenawan (Penggugat IV). Penolakan itu terjadi saat proses check in untuk penerbangan Jakarta-Surabaya pada 4 November 2016. Alasannya, nama Penggugat I masuk dalam daftar hitam (blacklist) penerbangan. Meskipun hanya nama penggugat I yang masuk daftar hitam, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV pun akhirnya juga tidak diizinkan naik pesawat.

Kuasa hukum pemohon kasasi, David ML Tobing, menceritakan ketika itu Tergugat tidak memberikan alasan yang memuaskan dan tidak profesional. Para Penggugat juga tidak diberikan kompensasi serta fasilitas apapun. Akibatnya, Para Penggugat harus menunggu selama kurang lebih 4 jam 30 menit untuk membeli tiket dan terbang dengan maskapai lain menuju Surabaya.

Melalui korepondensi, Tergugat menyatakan bahwa pada tahun 2013 telah melakukan black list penumpang atas nama ‘Regina’ karena telah melakukan tindakan kekerasan terhadap salah satu awak kabin Tergugat. Padahal Penggugat I (Regina Goenawan) tidak pernah melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun kepada awak kabin dan/atau karyawan Tergugat. Bahkan, pada 2 Mei 2015 dan 9 Mei 2016 Penggugat I pernah melakukan penerbangan menggunakan maskapai Tergugat dan tidak pernah ada larangan untuk melakukan penerbangan.

“Ini jelas salah orang. Tadinya enggak dijelaskan kenapa di-blacklist. Dalam rentang 2016 ke 2017 kita tanyakan terus. Kemudian dia bilang catatan namanya sama, padahal Regina pernah terbang setelah kejadian itu dengan Air Asia tapi tidak ada larangan. Kita tidak terima, akhirnya kita gugat,” kata David.

Meski sempat kalah di tingkat pertama (PN) dan Banding (PT), pemohon terus memperjuangkan haknya hingga Kasasi. PN dan PT, katanya, menolak gugatan lantas beranggapan bahwa gugatan kabur (obscuur libel) lantaran menganggap bahwa gugatan untuk kasus ini harusnya adalah wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum (PMH). “Tapi kita bersikeras bahwa ini PMH,” tukasnya.

Menurut David, unsur PMH nampak nyata pada tindakan Tergugat yang merugikan Para Penggugat dengan adanya larangan kepada penggugat untuk memperoleh haknya (diterbangkan ke Surabaya). Dalam petitum gugatan, penggugat mendalilkan bahwa Air Asia telah melanggar pasal 1365 KUHPerdata, 1367 KUHPerdata, Pasal 140 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 7 huruf c, Pasal 4 huruf g dan huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Akhirnya, jelas David, majelis kasasi menyatakan bahwa dengan tidak membolehkan penumpang berangkat (dilarang berangkat) maka itu bisa dianggap telah terjadi PMH.

David mengapresiasi putusan MA yang telah mengabulkan sebagian gugatan Materiil pihaknya, sekalipun permohonan ganti rugi immaterial sebesar Rp5 miliar tidak dikabulkan Mahkamah Agung. Bagi David, tindakan Air Asia terhadap kliennya itu sama halnya dengan mencederai harkat dan martabat seseorang.

“Jadi walaupun gugatan immaterial kami tidak dikabulkan, kami menghargai dan mengapresiasi putusan MA terutama yang membuat Air Asia harus mengumumkan di tiga  koran. Karena yang dilakukan Air Asia sudah mencederai harkat dan martabat seseorang. Makanya di gugatan juga kami katakan ini sudah melanggar HAM,” tukasnya.

Dari putusan ini, kata David,  terbukti bahwa penumpang sudah sangat dirugikan harkat dan martabatnya karena telah di-blacklist tanpa ada alasan hukum yang jelas apalagi penumpang sudah memiliki tiket.

Hukumonline telah berupaya menghubungi corporate communication Air Asia, namun hingga berita ini diturunkan belum memperoleh tanggapan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua