Rabu, 20 November 2019

Mantan Wakil Ketua MA Dkk ‘Gugat’ Peralihan PT Taspen ke BPJS

Para pemohon meminta agar program pembayaran pensiun dan tabungan hari tua bagi pensiunan PNS atau PNS aktif tetap dikelola PT Taspen. Sebab, politik hukum pemerintah menganut keterpisahan tata kelola penyelenggaraan jaminan sosial antara pekerja/pegawai pemerintahan dengan pekerja nonpemerintahan (swasta).
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof Mohammad Saleh bersama 14 orang lainnya yang merupakan pensiunan pejabat PNS dan PNS aktif mempersoalkan pengalihan PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT Taspen) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 2029. Kelima belas pemohon itu adalah peserta program pembayaran pensiun dan tabungan hari tua di PT Taspen.   

 

Mereka memohon pengujian Pasal 1 angka 1; Pasal 5 ayat (2); Pasal 57 huruf f; Pasal 65 ayat (2); dan Pasal 66 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) terkait rencana pemerintah bakal mengalihkan PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan pada 2029. Mereka meminta agar program pembayaran pensiun dan tabungan hari tua bagi pensiunan pejabat negara, PNS atau PNS aktif tetap dikelola PT Taspen.  

 

“(Karena) para pemohon selama ini telah menikmati pelayanan prima dan keuntungan yang diberikan oleh PT Taspen,” ujar kuasa hukum para pemohon, Andi Muhammad Asrun dalam sidang pendahuluan di ruang sidang MK, Rabu (20/11/2019).   

 

Asrun menerangkan para pemohon potensi merasa dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang bakal mengalihkan manajemen PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan pada 2029. Artinya, dalam beberapa tahun ke depan, PT Taspen tidak lagi menyelenggarakan program pembayaran pensiun dan tabungan hari tua selambat-lambatnya pada tahun 2029. Hal ini dapat menyebabkan penurunan manfaat dan pelayanan jaminan sosial akibat peralihan PT Taspen kepada PT BPJS Ketenagakerjaan

 

“Aturan ini menimbulkan ketidakpastian bagi para pemohon terhadap pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan sosial yang dijamin Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD Tahun 1945,” kata Asrun.

 

Pasal 1 angka 1

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial

 

Pasal 5 ayat (2)

BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan; dan b. BPJS Ketenagakerjaan.

 

Pasal 57 huruf f

Perusahaan perseroan PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT Taspen) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).... tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

 

Pasal 65 ayat (2)

PT Taspen (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

 

Pasal 66  

Ketentuan mengenai tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT Asabri (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Asrun mengingatkan selama ini politik hukum pemerintah menganut keterpisahan manajemen (tata kelola) penyelenggaraan jaminan sosial antara pegawai pemerintahan dengan pekerja/pegawai nonpemerintahan (swasta). Hal ini termaktub dalam PP No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun yang menyebutkan penyelenggaraan program jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi peserta pada pemberi kerja penyelenggara negara dikecualikan dalam PP ini dan diamanatkan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

 

“Dengan demikian, pembentuk UU menghendaki penyelenggaraan program jaminan pensiun dan program jaminan hari tua bagi PNS dan pejabat negara dilakukan secara terpisah dengan pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi pegawai yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara (swasta),” tegasnya.

 

Menurut Asrun, keterpisahan tata kelola penyelenggaraan jaminan sosial dimaksudkan karena PNS, pejabat negara, dan penerima pensiunan PNS merupakan pegawai pemerintah yang memiliki spesial karakter dan menghindari timbulnya risiko finansial yang sangat fundamental. Apabila terjadi risiko finansial terjadi (defisit BPJS) bisa berakibat ketenangan, semangat, daya kreativitas, loyalitas PNS dan pejabat negara menurun dalam mengemban amanah sebagai abdi negara termasuk menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

 

Atas dasar itu, Asrun meminta kepada Mahkamah agar Pasal 1 angka 1 UU BPJS bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial“ tidak dimaknai sebagai “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, termasuk untuk mengelola jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara oleh PT Taspen.”

 

Selain itu, Pasal 5 ayat (2) UU BPJS bertentangan dengan UUD Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan; dan b. BPJS Ketenagakerjaan“ tidak dimaknai sebagai: “(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan; dan b. BPJS Ketenagakerjaan“ c. PT Taspen (Persero) sebagai penyelenggara Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara.”

 

Pasal 57 huruf (f) UU BPJS terhadap frasa "sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan" dinilai bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 UU BPJS bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

 

Menanggapi permohonan, Anggota Majelis Panel Suhartoyo meminta para pemohon untuk mengurai kedudukan hukum (legal standing) sesuai kapasitasnya masing-masing. Sebab, kapasitas para pemohon ada beberapa kelompok yaitu pensiunan PNS, pejabat negara, dan PNS yang masih aktif.

 

“Apakah sama kerugian konstitusional yang dialami para pemohon yang sudah purnabakti dengan (PNS) yang masih aktif? Karena harus dijelaskan juga sepanjang masih aktif, apakah bentuk kerugian konstitusionalnya sama dengan kerugian konstitusional pemohon yang sudah purnabakti?” 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua